batampos.co.id – Presiden Joko Widodo secara khusus mengundang 40 perwakilan ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat Kepri ke Istana Negara, Selasa (27/2). Sejumlah isu dan persoalan dibahas Presiden dalam pertemuan selama tiga jam, kemarin. Di antaranya soal lahan tidur di Batam.
“Soal lahan tidur, komunisme, dan kriminalisasi ulama,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepri, Usman Ahmad, kemarin.
Usman menjelaskan, masalah lahan tidur menjadi pembahasan di awal pertemuan. Tak hanya di Batam, Presiden menyebut kasus lahan tidur juga terjadi di sejumlah daerah lain. Menurut Usman, Jokowi menegaskan pemerintah akan menarik lahan tidur tersebut supaya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan investasi dan pembangunan.
Menurut Usman, sikap Presiden ini sejalan dengan komitmen MUI Kepri dalam menyikapi masalah lahan tidur di Kepri, terutama di Batam. Menurut dia, MUI Kepri sepenuhnya mendukung pemerintah menarik lahan yang sudah dialokasikan ke pengusaha tetapi tak dimanfaatkan pemiliknya.
“Khususnya lahan di atas dua hektare. Jika tak segera dimanfaatkan sebaiknya dikembalikan,” tuturnya.
Sesudah menyoroti masalah lahan tidur, Jokowi membahas tentang banyaknya isu bangkitnya kembali paham komunisme di Indonesia. Bahkan Jokowi kerap dituding terlibat dan terkait dengan gerakan komunisme.
Menanggapi hal ini, Jokowi tegas membantahnya. Ia juga mengaku tak pernah mengubah Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Komunisme.
“Kata Presiden, pemerintah saat ini masih mempertahankan Tap MPRS itu. Tak ada celah untuk komunisme kembali tumbuh di Indonesia. Hal itu diucapkan presiden secara tegas,” tutur Usman.
Lalu Presiden juga membahas tentang maraknya kasus kriminalisasi ulama. Lagi-lagi Presiden kerap menjadi sasaran tembak dalam kasus ini. Pemerintah dituding melindungi para pelaku penyerangan terhadap ulama.
“Presiden membantah hal itu dan menekankan tidak pernah melakukan kriminalisasi ulama. Presiden juga mengatakan siapa saja yang melanggar hukum, tetap ditindak secara aturan yang berlaku,” ucapnya.
Agar isu-isu tidak benar itu merembet kemana-mana, Jokowi meminta ke-40 tokoh Kepri yang hadir di Istana Negara kemarin untuk memberikan pemahaman ke masyarakat.
Perwakilan Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Kepri, Muhammad Zainuddin menambahkan, Presiden meminta para tokoh Kepri mengedukasi masyarakat dalam memilah berita yang sahih dan yang bohong (hoax).
“Meminta hubungan ulama dan umaro semakin ditingkatkan. Lalu meminta ulama menyampaikan informasi yang menyejukkan,” tuturnya.
Zainuddin mengatakan, pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan dengan perwakilan ulama Kkepri dengan Presiden sebelumnya di Batam, beberapa waktu lalu.
“Pemaparan dari Presiden itu sekitar 30 menit, selebihnya sesi tanya jawab,” ungkapnya.
Sementara Ketua GP Ansor Kepri yang juga Ketua DPRD Batam Nuryanto juga menyampaikan hal senada.
“Dalam pesannya, Pak Presiden berharap agar para tokoh agama bisa tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta antisipasi berita-berita hoax yang menyesatkan,” ujar Nuryanto.
Dalam pertemuan itu Nuryanto menyampaikan beberapa persolan. Mulai dari masalah lowongnya jabatan wakil gubernur Kepri hingga soal hubungan kerja antara Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang sampai saat ini belum diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP).
“Padahal Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 telah mengamanatkan PP itu,” ujar pria yang akrab disapa Cak Nur itu, kemarin.
Selain itu, kepastian penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam juga persoalan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) juga ia tanyakan ke Presiden. Kata Cak Nur, Presiden berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.
“Khusus untuk UWTO dan PBB, Presiden bilang itu sangat membebani rakyat,” katanya.(ska/rng)