batampos.co.id – Dinas Perhubungan (Dsihub) Provinsi Kepri telah menyiapkan anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Kepri yang mencapai Rp 17,2 miliar atau tepatnya Rp 17.205.161.000. Anggaran ini dibagi untuk lima jenis kegiatan yang terdapat di 3 kecamatan di Kabupaten Karimun.
”Untuk tahun ini memang anggaran yang sudah diplot untuk wilayah Kabupaten Karimun itu ada Rp 17,2 miliar lebih. Dan, sesuai dengan bidang kita di Dishub, anggaran tersebut diperuntukkan untuk peningkatan pembangunan pelabuhan dan saranya pendukungnya. Seperti, pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Parit Rampak di Kecamatan Meral dengan anggaran Rp10 miliar,” ujar Sekretaris Dishub Kabupaten Karimun, Aryandi, kemarin (28/2).
Dikatakan Aryandi, perlunya dikembangkan Pelabuhan Parit Rampak tersebut, karena saat ini kapal-kapal yang bisa bersandar ukurannya tidak terlalu besar. Maksimal hanya 600 gross tone (GT). Tapi, dengan dikembangkan lagi pelabuhan ini, maka nanti GT kapal yang bisa bersandar ukurannya bisa lebih dari seribu GT ke atas. Sal;ah satu yang akan dikembangkan adalah panjang dan lebar pelabuhan.
”Selain itu, Pelabuhan Parit Rampak memang merupakan tanggungjawab porvinsi untuk melakukan peningkatan sarana dan pra sarana lainnya. Dengan peningkatan ini tentunya diharapkan dapat memangkas waktu bongkar muat yang saat ini masih sering terjadi di pelabuhan Taman Bunga, Kecamatan Karimun. Kemudian, ada juga pembangunan dermaga di Kecamatan Durai dengan biaya Rp4 miliar. Pembuatan ponton di Kampung Asam, Kecamatan Kundur Utara Sebesar Rp2,1 miliar dan pembangunan ruang tunggu Pelabuhan Tanjungberlian, Kecamatan Kundur Utara dengan pagu Rp1.105.161.000,” paparnya.
Kepala Dishub Kabupaten Karimun, Fajar Harison Abidin secara terpisah membenarkan tentang adanya rencana Dishub Provinsi Kepri membangun dan mengembangkan perlabuhan di Kabupatebn Karimun.
”Memang ada empat kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan pra sarana pelabuhan di 3 kecamatan. Hal ini berdasarkan surat nomor 051/BK/72 pada akhir bulan lalu. Dalam surat tersbeut dijelaskan apa saja yang akan dibangun dan dikembangkan. Dan, untuk pelaksanaan semuanya dilakukan oleh provinsi. Misalnya, pelelangan dan pengawasan pekerjaan,” jelasnya. (san)