batampos.co.id – Rencana Pemerintah Pusat membolehkan nelayan dari pesisir Pulau Jawa menangkap ikan di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau menimbulkan kegelisahan bagi nelayan di Natuna.
“Wacananya perairan Natuna akan diserbu oleh nelayan pesisir Pulau Jawa. Hasil pengamatan kami, ternyata nelayan di Natuna belum siap menghadapi itu. Ini akan menimbulkan konflik,” kata petugas pengawas DKP Kepri, Asmardiyanto saat dialog bersama Kelompok Diskusi Nusantara (KDN) terkait peraturan kelautan dan perikanan dalam upaya mencegah konflik di wilayah pesisir.
Kegiatan itu dilaksanakan di aula kantor Camat Bintan Timur, Rabu (28/2) pagi dengan dihadiri perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan dan Lantamal IV Tanjungpinang.
Menurutnya, nelayan di Natuna masih menggunakan alat tangkap tradisional seperti alat pancing dan jaring, sedangkan kapal kapal dari pulau Jawa sudah menggunakan peralatan menangkap ikan yang memadai.
Hal ini, lanjutnya, tentu saja akan membuat nelayan nelayan tradisional di Natuna dan umumnya di Kepri sengsara karena regulasi yang dibuat oleh pemerintah tersebut. “Regulasi yang dibuat itu sulit diterima masyarakat nelayan kita, salah satu misalnya penetapanzona tangkap nelayan,” sebutnya.
Regulasi lainnya yang dinilai memberatkan nelayan sebutnya, yaknipeletakkan labuh jangkar rig pada radiius 0 hingga 2 mile.
Menurut dia, radius tersebut merupakan zona yang dibutuhkan nelayan tradisional dalam menangkap ikan. “Menurut saya ini akan menjadi konflik besar di kemudian hari, karena banyak nelayan kita yang sudah mengadukan masalah masalah ini ke kami,” kata dia.
Senada diungkapkan Ketua KDN Kepri, Billy Jennawi. Ia mengatakan, regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat tidak cocok apabila ditetapkan di Kepri. “Jika sampai ini diterapkan di Kepri, maka nelayan kita akan menjadi korban dari kebijakan yang dibuat pemerintah,” kata dia. Ia berharap kebijakan yang dibuat pemerintah pusat setidaknya melihat kondisi di lapangan.(met)