batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun memastikan pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh dan Jembatan Batam-Bintan (Babin) akan segera terealisasi. Pelabuhan kontainer dan jembatan sepanjang 7 kilometer itu akan dibangun raksasa perusahaan konstruksi asal Tiongkok, China Communications Construction Company (CCCC), dengan nilai investasi Rp 27,1 triliun.
Nurdin merinci, investasi yang bakal digelontorkan CCCC untuk membangun Jembatan Babin sebesar Rp 7,1 triliun. Sementara pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh membutuhkan dana sebesar Rp 20 triliun.
“Perusahaan ini berpengalaman membangun Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura, red),” kata Nurdin saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepri di Tanjungpinang, Kamis (1/3).
Mantan Bupati Karimun itu menjelaskan, pembangunan Jembatan Babin harus digesa. Sebab pembangunan jembatan ini diyakini akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kepri, khususnya di Batam dan Bintan.
Jembatan Babin, kata Nurdin, akan meningkatkan aktivitas ekonomi, mobilitas orang, kendaraan, barang dan jasa industri, serta pasokan air bersih, gas dari Batam ke Bintan. Sehingga sektor industri di kedua wilayah akan tumbuh dengan pesat.
“Pulau Bintan selain adanya banyak industri, juga merupakan destinasi wisata yang punya potensi. Faktor-faktor ini yang menjadi pertimbangan kuat kami untuk membangun Jembatan Babin,” tegasnya.
Bahkan Nurdin meyakinkan, proyek pembangunan Jembatan Babin akan dimulai tahun ini juga. “Harus digesa,” ujarnya.
Pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh juga tak kalah penting. Bukan hanya pelabuhan kontainer moderen, Tanjungsauh akan disulap menjadi Kawasan Industri Terpadu pengolahan dan penyimpanan gas serta sebagai penghubung logistik dan gerbang utama pelabuhan di wilayah Indonesia bagian barat.
Penasihat Ekonomi Gubernur Kepri, Johanes Kennedy, membenarkan CCCC asal Tiongkok akan membangun Jembatan Babin dan Pelabuhan Tanjungsauh. Kepastian itu diperoleh setelah Johanes bertemu dengan para petinggi perusahaan tersebut di Tinajin, Tiongkok, Kamis (1/3).
“Sekarang tinggal menunggu penandatanganan letter of intent (perjanjian kerja sama, red) antara Pak Gubernur dan perusahaan ini. Pak Kepala BP Batam juga akan datang ke sini. Direncanakan awal April mendatang,” kata Johanes Kennedy, Kamis (1/3).
Ia mengatakan, CCCC adalah perusahaan besar di Tiongkok. Bahkan masuk dalam 100 perusahaan terbesar di dunia. Di mana perusahaan tersebut memiliki sekitar 3.000 anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang.
“Jadi dari segi kemampuan dan keandalan, tidak perlu diragukan lagi. Perusahaan ini sudah punya nama di dunia,” katanya.
Wakil Ketua Kadin Indonesia bidang Pengembangan Wilayah dan Investasi ini berharap, dengan penandatanganan letter of intent ini, maka proyek yang didambakan pemerintah dan masyarakat Kepri ini bisa segera terealisasi. Meski demikian, pemerintah harus menyiapkan beberapa sarana pendukung, misalnya pelabuhan dan infrastruktur lainnya.
Selain itu, menurutnya, pihaknya juga menyampaikan sejumlah proyek-proyek yang direstui Presiden kepada pihak CCCC. “Kita berharap ada beberapa lagi proyek yang memang diminati asing,” katanya.
Anggota Komisi II DPRD Kepri yang membidangi Ekonomi dan Keuangan, Ing Iskandarsyah, mengaku mendukung rencana pembangunan Jembatan Babin dan Pelabuhan Tanjungsauh tersebut. Meskipun pada akhirnya proyek ini didanai investor asing, bukan pemerintah.
Menurutnya, tahun 2018 ini pemerintah pusat menggelontorkan sekitar Rp 100 triliun untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera. Kepri yang merupakan bagian dari Sumatera, belum kebagian proyek prestisius dari anggaran itu.
“Memang sudah saatnya Kepri untuk bangkit. Kepri bisa menjadi kekuatan baru yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” paparnya.
Dongkrak Perekonomian Kepri
Deputi II Badan Pengusahaan (BP) Batam Yusmar Anggadinata mengatakan, efek dari pembangunan Jembatan Babin akan membawa nama Pulau Bintan lebih dikenal sebagai sentra produksi. Saat ini pemerintah daerah tengah merumuskan hal tersebut dimulai dari keberhasilan Galang Batang di Bintan mendapat status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Jembatan Babin harus cepat dibangun, supaya orang-orang yang kerja di Batam bisa pulang di Bintan. Di Bintan biaya kehidupan relatif lebih murah sehingga masyarakat bisa menabung untuk kesejahteraan. Makanya biaya transportasi dibuat murah dengan bangun Jembatan Babin,” jelasnya.
Namun ia memiliki catatan penting bagi Pemprov Kepri yang akan menyusun Detailed Engineering Desaign (DED) jembatan tersebut. Angga mengatakan jembatan tersebut harus dibangun dengan dwifungsi, yakni sebagai arus pergerakan barang dan juga penumpang. Ditambah lagi dengan menempatkan jalur khusus untuk transportasi massal seperti Light Rail Transit (LRT).
“Waktu mendesain, tak boleh semata-mata hanya bangun jembatan saja, tapi harus jembatan yang kalau bisa ada jalur LRT dan melayani arus pergerakan barang juga,” jelasnya.
Dengan konsep seperti ini, maka Bintan akan berperan sebagai sentra produksi dan Batam menjadi sentra logistik yang bertugas menjadi tempat penyimpanan barang dan mendistribusikannya dengan cepat ke daerah tujuan.
“Ini seperti meniru konsep Hongkong-Shenzen, dimana Shenzen jadi pusat produksinya,” jelasnya.
Desain utilitasnya seperti jaringan air, listrik, terowongan angin juga harus ditata sedemikian rupa dan cermat. Dalam sudut pandangnya yang sudah malang melintang di BUMN, Angga melihat jika konsep DED sudah rampung, maka Jembatan Babin bisa diselesaikan dalam waktu dua tahun.
“DED-nya ini yang penting. Karena menyusunnya bisa dalam waktu lama. Karena harus cari kaki jembatan dimana dulu dan juga melihat konsep terowongan anginnya seperti apa. Untuk terowongan angin bisa enam bulan merampungkannya,” tambahnya lagi.
Kalangan pengusaha kawasan industri juga mendukung pembangunan Jembatan Babin tersebut. Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Tjaw Hoeing melihat keberadaan Jembatan Babin sangat diperlukan supaya kawasan indsutri di Bintan bisa setara dengan yang ada di Batam.
“Jembatan Babin ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Bintan yang otomatis mendongkrak ekonomi Kepri,” ujarnya.
Selain itu, realisasinya juga sangat penting untuk mensinergikan pertumbuhan Batam Bintan Karimun yang dikenal sebagai kawasan Free Trade Zone Batam-Bintan-Karimun (FTZ-BBK). “Sebenarnya ini kan sudah lama ditunggu dan kami menyambut baik untuk pertumbuhan ekonomi di Kepri,” pungkasnya. (jpg/ian/leo)