batampos.co.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun ini akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 200 ribu orang. Selain itu, kementerian tersebut juga membuat skema baru pembiayaan dana pensiun PNS.
Menpan-RB Asman Abnur menuturkan penerimaan 200 ribu CPNS tersebut tersebar di seluruh kementerian dan pemerintah daerah. CPNS yang paling banyak dibutuhkan adalah tenaga kesehatan dan pendidikan.
”Jumlah PNS yang pensiun ada 200 ribu lebih. Makanya kita buka lowongan maksimul 200 ribu,” sebutnya di Jakarta, Senin (5/3).
Pihaknya kini tengah mengatur waktu untuk memulai pendaftaran hingga seleksi. Namun dia meyakinkan jika skema seleksi yang digunakan masih sama seperti seleksi CPNS sebelumnya. Sebab seleksi sebelumya terbuka dan dianggap tidak memungkinkan ada permainan di belakang.
”Kita berharap pilih yang pinter,” bebernya.
Kemenpan-RB memang tidak ingin menerima PNS terlalu banyak. Sebab pihaknya tengah mengembangkan e-government yang nantinya tidak bergantung pada banyak individu. Perlahan, menurut Asman, jumlah PNS akan diatur. Sehingga akan ditemukan jumlah ideal PNS yang dibutuhkan.
”Sekarang jumlahnya 4.000.300,” imbuhnya.
Pembatasan jumlah PNS ini juga akan mengoptimalkan peran masing-masing individu. Sebab Asman telah mengiming-imingi tunjangan kinerja bagi mereka yang dinilai bagus. Evaluasi kinerja memang dilakukan berkala.
Pengaturan Baru Dana Pensiun
Pengaturan jumlah PNS itu juga berkaitan dengan sistem dana pensiun yang baru. Asman mengatakan jika pihaknya akan mengubah model dana pensiun yang selama ini didanai APBN. Mulai tahun ini diberlakukan fully funded. ”PNS iuran sekian persen lalu pemerintah iuran sekian persen. Sehingga tidak semua APBN,” katanya.
Pembiayaan yang selama ini dikenal dengan Pay As You Go. Negara yang membayar dana pensiun dari pendapatan pajak dan iuran asuransi sosial pegawai yang masih aktif.
Selama ini PNS hanya membayar 4,75 persen dari gaji tiap bulan untuk dana pensiunnya. Dana tersebut tidak bisa mencukupi dana pensiun yang besarnya 75 persen dari gaji. Sehingga dianggap membebani APBN.
Dengan skema baru ini, uang pensiun yang diterima PNS lebih besar. Sebab akan dihitung berdasarkan masa kerja dan jumlah iuran. Sebab mendapat benefit dari uang yang dikumpulkan.
Fully funded ini diterapkan sepenuhnya untuk PNS yang baru. Sementara untuk pegawai negeri yang lama akan dihitung masa kerja dan sisa masa bakti. Sehingga PNS lama akan mengalami dua model pensiun.
Diharapkan dengan skema ini, mereka yang menghadapi pensiun tidak akan stres karena penurunan pendapatan yang signifikan. Asman mencontohkan pegawai eselon I yang gajinya Rp 40 juta, saat pensiun hanya Rp 4,5 juta.
Proses fully funded ini memang tidak berlangsung sebentar. ”Saya hitung sampai 2060 baru sepenuhnya bisa fully funded,” tuturnya. ***