batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tengah membahas berbagai proyek infrastruktur pendukung yang akan dibangun di Batam. Darmin berharap, berbagai infrastruktur tersebut nantinya dapat menggaet lebih banyak investor untuk menanamkan modal di Pulau Batam.
“Ini penting agar semakin banyak yang berminat menanamkan investasi di Pulau Batam,” kata Darmin Nasution usai memimpin rapat koordinasi membahas pengembangan kawasan Batam di kantornya, Selasa (6/3).
Ia menyebutkan, beberapa proyek infrastruktur tersebut antara lain pengembangan Bandara Hang Nadim, pembangunan Jembatan Batam-Bintan, pembangunan Pelabuhan Tanjungasuh, hingga LRT atau light rail transit.
Dalam rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, dan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo tersebut juga dibahas konsep masterplan Batam. Beberapa poin yang dibahas meliputi model ekonomi Batam, kondisi infrastruktur dan tata ruang beserta rencana pengembangannya, hingga kebijakan yang dibutuhkan.
“Mari kita bicarakan bagaimana sebetulnya desain ekonomi untuk Batam saat ini dan ke depan,” kata Darmin.
Darmin juga meminta transisi Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam dipercepat. Ada beberapa prinsip terkait transformasi FTZ ke KEK Batam. Yakni KEK Batam bersifat zonasi (enclave), tidak whole island. Selain itu, penetapan KEK di cluster sesuai kawasan industri yang ada.
Kemudian, pengusaha yang tidak masuk cluster KEK, diberikan opsi untuk pindah ke KEK atau diberikan fasilitas lain seperti di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat (PLB), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan sejenisnya.
Menko Darmin juga menekankan perlunya skala prioritas dan cluster KEK Batam yang final.
“Untuk cluster itu perlu segera difinalkan. Apa saja persisnya, bagaimana visi yang menyangkut kegiatan ke depannya, serta potensi industri, potensi pariwisata dll,” tegasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berpesan, BP Batam dan Direktorat Jendeal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta stakeholder terkait lainnya perlu terus berkoordinasi terutama dalam membuat rencana kerja yang konkret.
“Perlu timeline yang jelas dalam masa transisi FTZ menjadi KEK di Batam ini,” kata Sri Mulyani.
Sementara Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo optimistis, dengan pembangunan berbagai infrastruktur, pertumbuhan ekonomi di kawasan Batam bisa mencapai target tujuh persen dalam dua tahun ke depan. Selain itu, juga dapat mendorong kinerja perekonomian di Kepulauan Riau dan nasional.
“Sebab Pulau Batam ini posisinya sangat strategis,” kata Lukita di lokasi yang sama.
Pada 2017, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Batam (PBPB) mengganti pengurus BP Batam guna mengembalikan kejayaan kawasan Batam sebagaimana tujuan awal ditetapkan sebagai Free Trade Zone (FTZ) sejak 1973.
Lukita yang saat itu terpilih menjadi Kepala BP Batam, berjanji akan menyiapkan transformasi Batam dari kawasan FTZ menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam dua tahun agar kegiatan investasi menjadi bergairah dan Batam bisa kembali bersaing menjadi pusat kegiatan ekonomi.
Kawasan Batam saat ini dinilai tidak lagi memiliki daya tarik dibanding kawasan sejenis di ASEAN, terutama setelah mulai berlakunya MEA, yang memberikan pembebasan bea masuk bagi barang produksi sesama negara ASEAN.
Keterpurukan Batam terlihat dari data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang mencatat jumlah perusahaan yang tutup pada 2015 di kawasan ini mencapai 54, pada 2016 mencapai 62, dan hingga Juli 2017 telah 53 perusahaan tutup.
Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Batam hanya mencapai 5,45 persen pada 2016 dan hingga semester I-2017 ekonomi Batam hanya tumbuh mencapai kisaran dua persen, karena lesunya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.
Di tempat yang sama Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan upaya-upaya untuk menjadikan Batam dan Kepri secara umum semakin menarik untuk investor terus dilakukan. Di antaranya dengan membangun infrastruktur pendukung iklim investasi seperti Jembatan Batam Bintan dan pengembangan bandara dan pelabuhan.
Percepatan transisi FTZ Batam ke KEK, kata Nurdin, juga perlu digesa. Bahkan ke depan KEK Batam akan meliputi Rempang dan Galang.
Selain membahas rencana pembangunan infrastruktur, dalam rapat tersebut juga disampaikan wacana penghapusan uang wajib tahunan otorita (UWTO) khusus untuk kawasan permukiman. “Memang ini menjadi pembahasan yang alot, tapi kami upayakan ada pembebasan (UWTO) di kawasan permukiman,” katanya. (jpg)