Jumat, 29 Maret 2024

Kuota Transprotasi Online Sempit

Berita Terkait

 

batampos.co.id – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Jamhur Ismail mengatakan beberapa hari belakangan ini, jumlah perusahaan yang mengajukan izin transportasi berbasis aplikasi terus bertambah. Sedangkan untuk penentuan kuota belum ada perubahan rencana.

“Dari 16 perusahaan yang mengajukan izin, dua perusahaan dinyatakan lengkap. Tetapi belum kita keluarkan surat izinnya. Karena proses penentuan kuota belum rampung,” ujar Jamhur Ismail di Tanjungpinang, Rabu (7/3).

Menurut Jamhur, proses penentuan kuota taksi online rampung pada Juni mendatang. Sedangkan jumlah, tetap mengacu pada perhitungan kasar yang sudah ada. Jika jumlah tersebut nanti yang ditetapkan, maka akan dibagi kepada 16 perusahaan yang sudah mengajukan izin.

“Kita berharap perusahaan yang belum melengkapi syarat administrasinya untuk segera melengkapi. Karena kuota itu nanti akan dibagi-bagi kepada perusahaan yang memenuhi syarat saja,” tegas Jamhur.

Dikatakannya juga, belum lama ini, Komisi III DPRD Kepri bersama Dishub Kepri juga mendatangi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendesak penuntasan polemik transportasi online yang terjadi di Batam. Ia berharap, semua pihak bisa saling menjaga kondusifitas Batam.

“Sekarang tahun politik, kita khawatir pertikaian yang berlanjut akan memberikan dampak yang tidak baik bagi kondusifitas daerah. Apalagi sampai dipolitisir untuk kepentingan tertentu,” tegasnya lagi.

Ditambahkan Jamhur, polemik transprotasi online bukan hanya terjadi di Kepri. Karena persoalan yang sama, juga terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Dijelaskannya, solusi untuk mengakhiri konflik sementara adalah berada di Kementerian Komunikasi dan Informasi.

“Kita sudah menyampaikan tuntutan ke Kemenkominfo. Tetapi sampai sekarang ini, belum ada respon yang baik mereka berikan,” tutup Jamhur.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kepri, Widiastadi Nugroho membenarkan, pihaknya sudah mendatangi Kemenhub untuk mempertanyakan soal transportasi online. Politisi PDI Perjuangan tersebut mengaku cemas, jika polemik terus berlanjut. Maka akan memberikan konsekuensi buruk bagi Batam.

“Sampai sejauh ini, Batam masih menjadi andalan kekuatan ekonomi Provinsi Kepri. Jika kondusifitas Batam terus diganggu, maka pengaruhnya akan sangat besar bagi daerah-daerah lain di Kepri,” ujar Widiastadi, kemarin.(jpg)

Update