batampos.co.id – Menggunakan tenaga guru honorer menjadi salah satu alternatif yang diambil pemerintah daerah guna menanggulangi persoalan minimnya jumlah guru di Tanjungpinang. Meskipun tenaganya dibutuhkan, kesejahteraan guru honorer belum dapat dimaksimalkan.
Pasalnya, ketersediaan anggaran yang dimiliki Kota Tanjungpinang, tidak mampu memenuhi angka penggajian yang layak bagi guru honorer. Bahkan masih di bawah taraf Upah Minimum Kota (UMK).
Meskipun demikian, tidak sedikit guru honorer yang rela mengabdi mengajar. Namun bertahun-tahun belum lantas diangkat. Fitriati, salah seorang honorer di sebuah sekolah negeri di Tanjungpinang, menuturkan persoalan penggajian guru honorer diterapkan berbeda.”Honor terbagi-bagi. Ada honor kantor, ada honor dinas, dan honor daerah,” tuturnya.
Untuk honor daerah, lanjut dia, terbagi pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Yang memegang ijazah D2 mendapatkan Rp 1,6 juta. Sementara yang S1 hanya dua ratus ribu lebih tinggi, yakni Rp 1,8 juta. Sementara untuk honor kantor disesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-masing.
Fitriati yang telah menjadi tenaga honor sejak 2008 mengaku masih menanti-nantikan dirinya lekas diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). “Sampai sekarang belum diangkat-angkat (ASN, red). Semoga saja secepatnya diangkat. Karena kami yang honor daerah hanya 300 orang saja,” terangnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Tanjungpinang, HZ Dadang AG menuturkan dilema yang dipendam pemerintah daerah selama ini. “Untuk menggaji mereka saja tidak sampai UMK. Tapi bagaimana pun tenaga mereka dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan anak-anak Tanjungpinang,” tutur Dadang lagi.
Bahkan untuk menganggarkan honorarium para tenaga honor ini, diakui Dadang menjadi beban anggaran tersendiri. Berhubung, Pemko Tanjungpinang harus menanggung penggajiannya sendiri. Tanpa adanya bantuan tambahan dari pemerintah provinsi.
Belum pula anggaran daerah Tanjungpinang, yang tidak besar. Namun diiringi dengan kebutuhan belanja yang masif. “Maka itu kami terus mengupayakan mereka segera diangkat saja. Sejak 2017 sudah terus kami ajukan. Kelihatannya tahun ini akan diadakan pengangkatan. Namun kapan? ini yang masih belum ketahuan,” jelas Dadang.
Namun meski diadakan pengangkatan, Dadang memastikan Pemerintah Pusat tidak lantas bakal mengangkat seluruh guru honorer di Tanjungpinang. “Tentu bertahap. Apalagi jumlah guru honorer kita banyak, hampir seimbang dengan guru PNS,” sebut Dadang.
Namun dengan diadakannya pengangkatan, Dadang memastikan akan membantu Pemko Tanjungpinang untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang tersisa.”Jumlah guru honorer berkurang kan, jadi kami bisa tingkatkan angka honor guru honorer lainnya,” pungkas Dadang.(aya)