Seorang turis asal Tiongkok saat swafoto dengan landmark Welcome To Batam. Landmark Welcome To Batam menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi baik oleh wisatawan lokar maupun dari Mamcanegara. | Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Tahun 2015, tingkat hunian hotel di Batam menjadi yang tertinggi di Indonesia. Mengalahkan Bandung dan Jakarta. Namun sejak 2016, bisnis perhotelan di Batam terguncang. Kondisi ini makin buruk di tahun berikutnya. Banyak hal yang harus dibenahi.

Iklan

Sekitar 20 orang berkumpul di ruang rapat gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (8/3) lalu. Mereka adalah ketua dan pengurus asosiasi perhotelan dan usaha yang bergerak di sektor pariwisata. Datang atas undangan Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo.

Di antara yang hadir terlihat Ketua Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Batam Muhammad Mansyur, Ketua PHRI Kepri Tupa Simanjuntak, Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Kepri Andika Liem, dan ketua asosiasi pariwisata lainnya.

Memimpin jalannya pertemuan, Lukita duduk di bagian depan meja pertemuan berbentuk U. Sedangkan semua undangan yang hadir duduk di sisi kiri dan kanan meja. Tanpa basa basi, Lukita langsung menyampaikan maksud mengumpulkan para ketua asosiasi, organisasi, dan pengusaha pariwisata sore itu.

Lukita mengaku prihatin dengan kondisi pariwisata Batam yang tengah lesu. Padahal, sektor industri pariwisata ini mampu menggerakkan sejumlah bidang usaha lainnya. Karenanya, Lukita mengajak semua pihak kembali menggerakkan roda bisnis sektor pariwisata Batam.

“Tentu industri tetap didorong, kita juga mendorong peluang-peluang industri yang baru, tapi sayang kalau pariwisata juga kita tidak digalakkan,” kata Lukita mengawali diskusi sore itu.

Dengan sikap yang tenang dan penuh keyakinan Lukita melanjutkan, BP Batam saat ini tengah fokus menggarap sektor pariwisata, disamping bidang bisnis lainnya. Namun untuk mengangkat sektor pariwisata Batam, Lukita sadar BP Batam tak bisa bekerja sendiri.

Ketua PHRI Batam Muhammad Mansyur mengakui, selama dua tahun terakhir bisnis perhotelan di Batam cukup terganggu. Nyaris semua hotel tak mampu memenuhi target tingkat hunian (occupancy). Diawali tahun 2016. Tahun itu merupakan masa yang sulit bagi bisnis perhotelan di Batam.

“Hanya beberapa hotel saya yang bisa survive (bertahan, red), yang lain gigit jari,” ungkap Muhammad Mansyur.

Guncangan ini paling dirasakan hotel-hotel berbintang. Terutama hotel-hotel dengan kategori bintang 2 dan 3. Pada 2016, tingkat hunian hotel turun hingga 40 persen. Kondisi ini terus berlanjut, bahkan lebih buruk, hingga tahun 2017.

“Tahun 2017 adalah saat terburuk dari industri perhotelan di Batam, karena tingkat hunian turun hingga ke angka 55 persen saja,” kata Mansyur.

Menurut data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Batam, jumlah hotel bintang dan non-bintang di Batam per 2017 sebanyak 207 unit. Terdiri dari 74 unit hotel bintang dan 133 hotel non-bintang.

Sedangkan PHRI Kepri mencatat, jumlah hotel dan non hotel di Batam sebanyak 260 unit dengan jumlah ketersediaan kamar 17.000 unit. Properti non-hotel itu antara lain apartemen, guesthouse, dan wisma.

“Dari 260 itu tidak semua terdaftar di PHRI karena tidak masuk anggota. Tidak masuk PHRI mungkin karena belum memiliki izin,” ungkap Ketua PHRI Kepri Tupa Simanjuntak.

Data PHRI Kepri menyebutkan, sepanjang 2017 lalu hanya ada 9.350 dari 17.000 unit kamar yang terisi. Artinya, ada 7.650 kamar yang tak terisi.

Kondisi ini sangat jauh jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dimana tingkat hunian hotel di Batam selalu tinggi. Puncaknya pada 2015. Tingkat hunian hotel di Batam menjadi yang tertinggi di Indonesia, mengalahkan Bandung bahkan Jakarta dan Bali.

Menurut hasil Survei Perkembangan Properti Komersial Bank Indonesia (BI) kala itu, Batam mencapai tingkat hunian hotel sebesar 92,90 persen pada 2015. Sementara Bandung di urutan kedua dengan 77,29 persen, dan Makassar dengan 73,38 persen. Pencapaian itu sulit untuk diulangi kembali pada dua tahun terakhir.

Menurut Tupa Simanjuntak, bisnis perhotelan bisa kembali bergairah jika ada kegiatan atau event pariwisata. Misalnya seperti yang terjadi di awal tahun ini. Di Batam ada Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) ke-5 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Kemudian ada Rakernas ke-3 Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI).

“Nah, event-event seperti ini harus ditingkatkan. Pemprov Kepri, Pemko Batam, BP Batam harus bergandengan tangan merebut event-event nasional ini untuk diselenggarakan di Batam. Karena hotel-hotel di Batam itu murah,” ujar Tupa.

Selain itu, momen perayaan Imlek 2018 juga menjadi berkah tersendiri bagi bisnis perhotelan. Libur Imlek yang berlangsung pada pertengahan Februari lalu membuat sebagian besar hotel di Batam dipenuhi tamu.

Sayangnya, kondisi ini sama sekali belum mampu membuat bisnis perhotelan di Batam bangkit. Terutama hotel-hotel kelas bintang tiga ke atas, kondisinya masih belum stabil.

***

ilustrasi

Ketua PHRI Batam Muhammad Mansyur mengungkapkan, penyebab utama turunnya tingkat hunian hotel di Batam sampai 55 persen adalah ketidakstabilan dunia usaha dan industri di Batam. Mansyur mengatakan industri hotel di Batam sangat bergantung pada industri manufaktur dan konstruksi. Alasanya sederhana, penghuni hotel, terutama hotel berbintang, adalah tenaga kerja industri.

Banyak perusahaan menginapkan karyawan luar kota atau luar negeri di hotel yang ada di Batam dalam waktu yang lama. Umumnya mereka memesan 10-15 kamar hotel untuk tempat karyawannya menginap dengan jangka waktu bulanan hingga satu tahun.

“40 persen hunian kamar hotel bergantung kepada orang yang selalu menginap lama atau long stay dari perusahaan manufaktur,” kata Mansyur, Senin (12/2).

Namun karena banyak perusahaan besar tutup hingga memindahkan bisnisnya ke tempat lain, dunia perhotelan terkena dampaknya. “Bahkan untuk menghemat biaya, ada yang memakai opsi lain yakni memindahkan penginapan karyawannya dari hotel ke rumah sewa yang harganya lebih murah,” ungkapnya.

Untuk bisa bertahan, banyak hotel menerapkan strategi baru untuk menarik minat pengunjung. Salah satunya adalah memberikan diskon besar-besaran atau banting harga. “Akibatnya tingkat hunian hotel tidak merata. Karena tamu pastinya memilih hotel yang tarifnya lebih murah,” ungkapnya.

Hotel-hotel banyak yang tidak mencapai target hunian. Penyebab lain sejumlah hotel tidak mencapai target hunian karena kurang profesionalnya pelayanan. Banyak yang tidak menjaga kualitas produk sehingga ditinggalkan oleh tamu-tamunya. Termasuk para wisatawan asing.

Ia mengingatkan bahwa meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Batam harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada tamu. Kasus atau permasalahan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan terhadap tamu harus segera ditangani. Dengan demikian, tamu yang hadir tidak jera untuk kembali ke Batam.

Kepadatan yang terjadi di pelabuhan dan kondisi turis yang harus menunggu lama untuk masuk dan sebagainya, masih menjadi pekerjaan rumah yang secepatnya harus terselesaikan. “Kami ingin hal-hal seperti itu segera mendapat perhatian. Batam memang bergairah, tapi masih ada yang harus segera diperbaiki,” tukas Mansyur.

Sementara Ketua PHRI Kepri Tupa Simanjutkan mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya sektor industri memang bisa diandalkan sehingga ekonomi Batam masih menggeliat. Tetapi karena pengaruh faktor global, seperti turunnya harga minyak bumi dunia, berpengaruh pada kinerja industri di Batam. Akibatnya banyak industri yang menurukan aktivitasnya bahkan memberhentikan aktivitasnya. Karena Batam sebagai kota industri, praktis yang menggunakan fasilitas hotel itu juga menurun.

Ia menyebutkan sewajarnya, Batam tidak menggantungkan ekonominya pada satu sektor. Ini menjadi pelajaran bahwa sektor-sektor lain di dunia bisnis ini harus digalakkan. Selain industri, sektor yang paling cepat dan paling mudah digalakkan adalah pariwisata. Nah, pariwisata bukan hanya hotel saja. Pariwisata juga mencakup destinasi, atraksi, dan aksesibilitas.

“Nah industri lagi turun kita harus ada alternatif lain. Contoh kalau ingin ke suatu tempat, namun tempat wisatanya hanya satu, mau tidak para wisatawan (datang berkunjung)? Destinasi produk pariwisata kita masih perlu dikembangkan,” katanya.

Jika destinasi dikembangkan, lalu dikemas dengan baik, destinasi tersebut akan menjadi pilihan utama orang untuk ke Batam. Dengan begitu, wisatawan sudah tahu mau ke mana saja sebelum ke Batam. Bukan sebaliknya saat di Batam baru mencari hendak ke mana.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam Pebrialin memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Menurut dia, ekonomi Batam tidak bisa terlalu banyak berharap dari sektor pariwisata. Alasannya adalah karena tingkat kontribusi yang rendah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dari data yang dipaparkan Pebrialin, manufaktur masih memberikan kontribusi terbesar, yakni 55,46 persen. Diikuti sektor konstruksi 19,47 persen. Perdagangan besar dan eceran sekitar 6,24 persen. Transportasi dan pergudangan 3,58 persen, jasa keuangan dan asuransi sekitar 3,5 persen.

“Karena kontribusinya besar terhadap PDRB, maka ketika sektor ini (manufaktur) jatuh dampaknya juga lebih terasa ke semua sektor,” jelasnya.

Sementara sektor akomodasi dan makanan, termasuk pariwisata menduduki peringkat keenam dalam struktur PDRB Kota Batam. Sekitar 2,34 persen. Pebrialin mengatakan, pihaknya tengah berupaya menaikan peran sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Batam. Targetnya sektor ini bisa menduduki peringkat 3-4 dalam kontribusinya terhadap PDRB dalam dua tahun kedepan.

“Pariwista adalah sektor paling sustainable untuk didorong perannya terhadap PDRB,” kata dia.

Pebrialin optimistis jumlah kunjungan wisman tahun ini akan meningkat. “Ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap hunian hotel. Karena itu fasilitas dan produk hotel harus bisa dijaga agar tamu betah berlama-lama di Batam,” kata Pebrialin.

Sedangkan Wali Kota Batam Muhammad Rudi menilai potensi pariwisata menjadi harapan baru di tengah melemahnya sektor industri manufaktur dan galangan kapal Batam belakangan ini. Lokasi Batam yang strategis yakni berdekatan dengan negara tetangga serta potensi kepulauannya, dianggap mampu menjadi magnet bagi wisatawan jika ditata dengan baik.

“Perkiraan saya, dua tahun lagi industri ini belum selesai (belum bangkit kembali),” kata Rudi pada pembukaan acara Lomba Perahu Jong di Batubesar Nongsa, Batam, akhir Februari lalu.

Namun Rudi mengkritik BP Batam karena saat ini juga gencar mengelola sektor pariwisata. Menurut dia, harusnya BP Batam fokus pada tugas utamanya menarik investasi.

“Biar yang kecil-kecil saya sama Pak Gubernur aja yang ngurus, BP (Batam) yang besar-besar,” katanya.

Menjawab hal ini, Deputi V BP Batam Bambang Purwanto mengatakan BP Batam sengaja membentuk Biro Pariwisata sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Bambang menjelaskan, BP Batam tidak akan mengambil alih tugas penyelenggaraan dari pihak lain karena masing-masing pihak sudah memiliki tugas yang diatur oleh undang-undang. Dalam Perppu tersebut, ditegaskan bahwa suatu daerah perdagangan dan pelabuhan bebas dapat mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara serta dapat memberi pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia untuk dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan dan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri.

“BP Batam tidak akan mengambil alih porsi pariwisata siapa saja. Tapi kalau mau ayo bergandeng tangan untuk mengembangkan pariwisata,” katanya.

Kunjungan Wisman Turun

 

Turis dari Singapura berwisata di Jembatan I Barelang. Jembatan I adalah salah satu ikon Kota Batam. Sabtu dan Minggu jembatan ini selalu ramai dikunjungi turis luar dan lokal. | Dalil Harahap/Batam Pos

Dinas Pariwisata Kota Batam boleh saja optimistis bahwa kunjungan wisatwan mancanegara (wisman) ke Batam akan terus naik tahun ini. Namun data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri mencatat kunjungan wisman ke Batam di awal tahun 2018 menurun. Pada Januari 2018 hanya ada 115.551 wisman, menurun 40,07 persen atau 77.245 wisman dibandingkan Desember 2017 yang mencapai 192.796 wisman.

Jika dibandingkan kunjungan wisman pada periode yang sama Januari 2017 dengan Januari 2018, juga mengalami penurunan. Januari 2017 tercatat 129.318 wisman Sementara pada Januari 2018 hanya 115.551 wisman. Menurun 10,65 persen atau 13.767 wisman.

Kepala BPS Kepri Panusunan Siregar mengatakan, penurunan jumlah kunjungan wisman disebabkan pergeseran musim berlibur. Menurutnya, Januari bukanlah musim kebanyakan wisatawan berpelesir, seperti halnya Desember.

“Memang akhir tahun jadi puncak kunjungan wisman,” kata Panusunan, Minggu (11/3).

Berdasarkan negara asalnya, turis Singapura masih mendominasi, yakni 60 ribu kunjungan. Disusul wisman berkebangsaan Tiongkok sebanyak 19 ribu kunjungan.

Turunnya kunjungan wisman ini juga berdampak pada Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang rata-rata 48,99 persen atau turun 10,92 poin dibandingkan Desember 2017 lalu yang sebesar 59,91 persen. Selanjutnya, bila melihat klarifikasinya, TPK tertinggi dibanding kelas hotel berbintang lainnya, didominasi oleh hotel bintang empat yakni 54,55 persen.

“Rata-rata lama menginap sebanyak 2,15 hari atau naik 0,37 poin ketimbang Desember 2017,” sebut Panusunan lagi.

Anggota Komisi II DPRD Batam Uba Ingan Sigalingging menilai, pemerintah daerah sudah seharusnya memikirkan bagaimana wisman menjadi betah di Batam. Sehingga rata-rata lama menginap wisman pun bisa lebih lama. Bila dilihat rata-rata saat ini, yakni 2,15 hari tentu sangat singkat. Hal ini bisa saja karena tidak ada wisata yang bisa dijual di Batam, sementara event bertaraf nasional pun dinilai sangat minim.

“Bandingkan dengan Bali, satu minggu tak cukup waktu berlibur, karena banyaknya tempat wisata yang dikunjungi. Belum lagi pergelaran event, yang menurut saya juga harus bisa diterapkan di Batam,” jelasnya.

Kebijakan Kontraproduktif

ilustrasi

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri menilai kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan DPRD Batam yang sepakat menaikkan pajak-pajak hiburan tak selaras alias kontraproduktif dengan upaya untuk mendongkrak pariwisata di Batam.

“Itu sangat bertolak belakang dengan semangat Pemko Batam sendiri untuk menggenjot pariwisata,” kata Ketua Apindo Kepri Cahya, Minggu (11/3).

Menurut Cahya, menaikkan pajak untuk mengerek Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukanlah langkah populer di era sekarang ini. Malahan, kebijakan menaikkan pajak justru mengancam pariwisata. Apalagi, dengan mematok besaran pajak yang mencapai 35 persen. Ia mencontohkan, untuk pajak refleksi dan pijat.

“Para terapis mijat sampai keluar keringat, Pemko Batam asal mungut 35 persen dari hasil keringat mereka. Kan kasihan,” ujar Cahya.

Harusnya, sambung dia, Pemko Batam membuat terobosan meningkatkan PAD dengan membangun infrastruktur. Misalnya, melebarkan jalan dan menata kawasan, seperti yang sudah dilakukan di beberapa titik di Batam dalam kurun dua tahun terakhir. Kebijakan itu dinilai akan berimbas terhadap kenaikan PAD.

“(Area yang dibangun) otomatis harga tanah juga ikut naik, sehingga PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) juga naik dengan sendirinya. Itu kebijakan yang tepat,” terangnya.

Cara lain untuk mendongkrak PAD, menurut Cahya yakni dengan memperketat sistem pembayaran pajak. Misalnya, dengan pajak online.

“Persentase pajak tidak perlu dinaikkan, tetapi ketaatan membayar pajak itu yang diedukasi dan diawasi dengan ketat,” Cahya mengingatkan.

Karena itu, Apindo kembali berharap agar Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan DPRD Batam mempertimbangkan kebijakan yang dinilai tidak populer dengan menaikkan pajak tersebut. Ia mendorong agar pengambil kebijakan di Batam membuat kebijakan yang istimewa, terlebih kota ini memiliki status Free Trade Zone (FTZ).

“Harus kita dorong ke pusat agar Batam diberi kesitimewaan. Untuk itu, kebijakan daerah juga harus pnya semangat yang sama,” tutupnya. (uma/adi/leo/she/rng/rna)