ilustrasi

batampos.co.id – Program kemasyarakatan di bawah Rp 200 juta kini melalui mekanisme lelang. Hal ini dipertanyakan sejumlah legislator Batam karena sebelumnya nilai proyek tersebut hanya melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL).

“Ini seharusnya berdiri sendiri. Pertanyannya kenapa sekarang semuanya diambil alih pemko dengan menjadikan sistem lelang,” kata Anggota DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging, Senin (12/3).

Ia mengatakan, hal ini seharusnya tak boleh dilakukan. Pasalnya saat penjaringan pokok-pokok pikiran DPRD Batam yang disepakati yakni menggunakan sistem PL. Hal tersebut juga sudah menjadi dokumen bersama DPRD Batam dan Pemko Batam.

“PL untuk pembangunan di pemukiman ini sebelumnya sudah ditetapkan. Pertanyaannya kenapa harus dirobah,” tanya Uba.

Ia memprediksi, perubahan sistem ini akan berpotensi ribut. Sebab, banyak program yang sudah diusulkan dan disahkan, terpaksa harus digabungkan semua dalam satu proyek pemko Batam dengan sistem lelang. “Saya pikir ini bukan saja masalah efisiensi. Tapi bagaimana mungkin program yang sudah ditandatangani ini dirobah di tengah jalan,” tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD lain juga mempertanyakan kondisi ini. Menurutnya pokok pikiran anggota dewan dengan nilai di bawah Rp 200 juta seharusnya dilakukan dengan sistem PL. Ia juga menyangkal jika proyek itu hanya untuk kepentingan pribadi anggota dewan. Tetapi melainkan diberikan kepada tim suksesnya yang telah membantu saat pemilu.

“Sepersenpun kita tak menikmati. Hanya sisi politis, dia bantu, dan kita berikan program masyarakat ini,” tuturnya.

Namun, jika pemko Batam mengubah dengan sistem lelang, tentu sangat merugikan anggota dewan. Selain itu, ia memprediksi pemenang lelang tentu perusahaan-perusahaan dengan omset besar yang bisa bersaing. “Karena ini disatukan maka proyek akan menjadi besar. Mereka dengan modal kecil tentu tidak bisa bersaing lagi,” tuturnya. (rng)

Advertisement
loading...