ilustrasi

batampos.co.id – Industri digital sulit berkembang di Batam jika pemerintah tidak segera membenahi tiga persoalan utama yang berpotensi menjadi penghambat. Ketiga persoalan itu adalah regulasi, akses permodalan, dan infrastruktur digital.

Iklan

Sekretaris Asosiasi Digital Entrepeneur Indonesia (ADEI) Kepri, Ammar Satria, mengatakan aturan mengenai akses permodalan untuk industri digital belum mendapat dukungan dari pemerintah.

“Sedangkan jika berusaha mengajukan kepada perbankan, susah-susah gampang mendapatkannya,” jelas Ammar di Batamcentre, Senin (12/3).

Disamping dukungan pemerintah belum terlihat, pembiayaan perbankan untuk pelaku di sektor industri kreatif, khususnya digital, juga masih minim. Kendala yang menyebabkannya adalah mayoritas industri digital yang biasanya membuat perusahaan startup belum dianggap bankable oleh perbankan.

Menurut Ammar, perbankan memang punya banyak pertimbangan dalam membiayai perusahaan perintis seperti perusahaan start up. Hal seperti ini sangat disayangkan karena perlindungan terhadap ide perusahaan start up lewat konten pematenan hak cipta dalam Hak kekayaan Intelektual (HKI) telah lama digaungkan oleh pemerintah. Dengan adanya HKI, pengusaha start up muda tidak perlu takut lagi idenya dibajak oleh pihak lain.

“Akses modal ini sulit. Karena orang yang punya banyak ide akan terganjal biaya operasionalnya,” paparnya.

Kemudian persoalan berikutnya adalah regulasi yang mengatur industri digital ini belum ada sama sekali. Menurut Ammar, regulasi yang berkaitan hanya UU ITE dan Peraturan Presiden (Perpres) 6/2015 yang pada kenyataannya tidak mengatur secara spesifik regulasi terkait industri digital. Hal tersebut sangat disayangkan karena industri lainnya seperti industri tekstil dilindungi keberadaanya lewat regulasi khusus seperti Peraturan Menteri Perindustrian 123/2010 tentang program revitalisasi dan penumbuhan industri melalui restrukturisasi mesin atau peralatan industri tekstil. Secara mudahnya peraturan tersebut membuat industri tekstil bisa berkembang dengan lebih baik.

Keberadaan regulasi menjadi sangat penting karena menjadi payung hukum bagi industri digital untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya adalah persoalan infrastruktur. Batam memang sudah memiliki infrastruktur yang lengkap karena merupakan hub digital Indonesia keluar negeri. Tenaga kerjanya sudah bagus karena Batam memiliki sejumlah perguruan tinggi dan industri digital di Nongsa yang mendidik anak-anak muda untuk melek teknolog. Untuk infrastruktur ini, Ammar hanya meminta agar pemerintah benar-benar serius untuk mengembangkannya lebih baik lagi.

“Batam punya peluang, coba lihat berapa banyak ruko-ruko kosong sekarang, seandainya itu mampu dijadikan co-working space akan menghidupkan banyak start up baru yang akan berkontribusi terhadap perekonomian Batam,” jelasnya lagi.

Ia yakin dalam lima tahun kedepan, jika terus dibenahi maka industri digital akan menyumbang 20 persen dari perekonomian Batam. Satu lagi yang harus menjadi prioritas adalah perlindungan terhadap pengusaha start up lokal Batam. Pemerintah ia minta jangan sampai melonggarkan peraturan mengenai ketentuan modal minimum bagi investor asing untuk investasi di Indonesia. Sebagaimana diketahui, modal minimum yang dibutuhkan agar investor asing bisa masuk ke Indonesia adalah Rp 100 miliar, namun hal tersebut tidak berlaku di wilayah yang menerapkan Izin Investasi 3 Jam (i23J).

Peraturan tersebut ia nilai dapat membantu pengusaha start up muda untuk bisa berkembang tanpa takut tersaingi oleh perusahaan-perusahaan digital asing yang notabene telah mapan, seperti dari Singapura.

“Saya tak mendukung sama sekali jika itu dikendorkan. Karena lebih baik peraturan yang ada mendukung berkembangnya perusahaan start up lokal,” tuturnya.

Pada umumnya perusahaan start up asing tidak melakukan hubungan bisnis secara langsung dengan perusahaan lokal. Mereka hanya menyewa. Ammar memberi contoh perusahaan Singapura yang bergerak di bidang outsourcing digital yang berfokus kepada anak magang.

“Mereka hanya menyewa saja, tidak ada hubungan bisnis disitu,” katanya.

Berbeda dengan Ammar, Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Tjaw Hoeing mengatakan peraturan modal minimum investasi itu lebih baik dilonggarkan saja. Penyebabnya adalah banyak perusahaan digital dari Singapura yang ingin masuk ke Batam terganjal peraturan tersebut.

“Banyak yang mau masuk ke Batam, cuma jadi susah karena terganjal dari segi aturan dimana minimal investasi harus Rp 100 miliar untuk murni investasi asing,” jelasnya.

Ia mengatakan perusahaan-perusahaan digital asing tersebut tidak memiliki modal sebanyak itu karena banyak yang bersifat Usaha Kecil Menengah (UKM). Modalnya tak besar tapi punya peluang untuk memajukan ekonomi Batam.

“Akhirnya tak ada yang mau karena modal yang dibutuhkan terlalu besar,” jelasnya.

Peraturan juga tersebut berbunyi bahwa investor asing bisa masuk dengan modal dibawah Rp 100 miliar dan diatas Rp 50 miliar, tapi dengan syarat harus mencari kemitraan dengan perusahaan lokal.

“Tidak mudah mencari mitra lokal yang berkualifikasi. Itu tak gampang,” jelasnya.

Ia berharap agar pemerintah bisa meninjau ulang peraturan tersebut karena tingginya minat perusahaan digital asing untuk masuk ke Batam.

“Mereka kan tidak butuh kantor, pabrik atau semacamnya, hanya butuh ruko kecil. Hanya dengan laptop sudah bisa jalankan usahanya,” paparnya.

Lalu bagaimana tanggapan pemerintah, terutama BP Batam yang berkeinginan untuk mengembangkan industri digital sebagai salah satu andalan perekonomian Batam di masa depan. Deputi II BP Batam Yusmar Anggadinata mengatakan untuk investor startup, tentunya tidak bisa masuk melalui program izin investasi tiga jam (i123J). Karena kurangnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengurusan izin melalui program itu.

Tapi Angga berjanji, setiap perusahaan startup atau industri digital yang berinvestasi di Batam, dirinya akan menempatkan dua orang stafnya membantu perusahaan itu dalam pengurusan izin.

“Satu dari legal, satunya dari teknisnya. Kami bantu tidak hanya di BP Batam tapi ke instansi lainnya, agar pengurusan izinnya cepat selesai,” ucapnya.

Angga mengatakan saat ini pihaknya sedang menyusun formula yang baik, agar dapat mengenjot pertumbuhan industri digital di Batam.

“Sedang kami pikirkan,” ungkapnya.

Industri digital sangat berpeluang tumbuh dengan subur di Batam, maupun Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari bonus demografi. Dengan sumber daya manusia di usia produktif yang melimpah, industri digital ini dimungkinkan dapat terus berkembang pesat.

“Talent-talent di Batam atau Indonesia ini sangat berkualitas. Lihat saja perusahaan startup terus menjamur,” ucapnya. (leo)