batampos.co.id – Wakil Bupati Lingga M Nizar mengaku akan membawa permasalahan gaji PTT dan THL Kabupaten Bunda Tanah Melayu ke rapat bersama. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggapan sekaligus mencari jalan keluar terkait gaji di bawah UMK.
“Secepatnya akan kami gelar rapat bersama Sekda, Dinas Tenagakerja, BPKAD, Inspektorat sekaligus memanggil mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Muzammil,” ujar Nizar ketika dimintai keterangan.
Nizar menambahkan, maksud memanggil Mantan Kepala Dinas yang lama, untuk memastikan apakah gaji PTT dan THL Kabupaten Lingga telah dimasukkan dalam APBD 2018. Atau rapat tersebut juga ingin memastikan apakah UMK berdasarkan perusahaan saja.
Selain itu, masih Nizar, pembahasan nanti juga akan melihat apakah kemampuan keuangan Kabupaten Lingga dapat menjadi salah satu tolak ukur pemberian gaji PTT dan THL sesuai dengan UMK. Atau jika memungkinkan gaji PTT dan THL dapat ditambahkan pada APBD tahun ini.
“Intinya, pembahasan terkait upah PTT dan THL ini dapat sejalan dan mencari perdana an persepsi agar tidak terjadi kerancuan,” kata Nizar.
Namun hingga saat ini, Batam Pos belum mengetahui apakah rapat tersebut sudah dilakukan atau belum.
Sebelumnya, salah seorang PTT di Kabupaten Lingga Kris, mempertanyakan terkait gaji mereka yang masih di bawah UMK. Menurut Kris, putusan Gebernur terkait penetapan UMK adalah ukuran mutlak bagi pekerja baik di perusahaan maupun di pemerintahan.
“Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan juga diatur di dalamnya apakah perusahaan maupun milik negara juga wajib mengikuti putusan UMK tersebut,” kata Kris. (wsa)