Ruang rapat DPRD Batam | Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Sejumlah anggota dewan mengaku kecewa saat mengkuti rapat Forum Perangkat Daerah (FPD) Pemko Batam, Senin (12/3). Pasalnya, banyak hasil penjaringan aspirasi anggota dewan yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Batam tidak disampaikan pada forum tersebut.

“Sama sekali tidak muncul kegiatan pokir kami. Yang ada malah musrenbang saja,” sesal anggota Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari, Selasa (13/3).

Padahal, kata Riky, pokir tersebut sudah dimasukan ke dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) Pemko Batam. Terlebih lagi lembarannya sudah menyatu di RKPD dan tidak ada pemisahan antara pokir dengan musrenbang. Sama-sama berasal dari hasil reses dan jejaring aspirasi masyarakat.

Selain pokir, ia menilai permasalahan tunda bayar juga harus segera diselesaikan Pemko Batam. Sebab, dengan adanya tunda salur sebesar Rp 160 miliar ini menyebabkan timbulnya masalah baru, semisal tertundangan pembangunan fisik seperti Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB).

“Kita sama-sama tahu masih ada sekolah menumpang, RKB kurang bahkan sebentar lagi PPDB. Harusnya ini yang diutamakan,” ucap Riky.

Anggota Komisi II DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging juga mengaku kecewa, karena dalam prakteknya banyak pokir-pokir yang tidak diakomodir. Ia juga mempertanyakan, alasan defisit anggaran oleh pemko, sementara saat ini baru masuk bulan ke tiga. “Sampai saat ini kita belum terima laporan realisasi pendapatan di triwulan pertama. Bagaimana mungkin pemko bisa tahu kalau kita defisit anggaran. Artinya jangan asal sebut saja,” sesalnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menambahkan, pokir dan musrembang diatur di undang-undang. Sebelum memaparkan aspirasinya, tentu anggota dewan sudah menjaring dulu usulan-usulan masyarakat dari tingkat paling rendah, kelurahan, hingga tingkat kecamatan lewat Musrenbang.

“Harapan kita itu disampaikan di FPD tersebut. Sehingga tak ada usulan dari dewan lewat pokirnya, dengan usulan masyarakat dengan musrenbangnya,” ujar Udin.

Ia mengakui, kalau memang ada keterbatasan menjalankan program skala prioritas, bukan karena usulan prestisius tapi anggaran terbatas.

“Apalagi sampai saat ini kita masih punya utang. Yang jelas program tahun 2018 dan 2019 akan terganggu,” tuturnya.

Di tahun ini saja, kata Udin sudah terlihat. Dimana triwulan pertama seharusnya program infrastruktur selain jalan sudah berjalan, Tapi sampai sekarang belum terealisasi akibat tunda bayar tersebut. “Yang pasti prioritasnya tentu harus melunasi sisa utang tahun 2017 ini dulu,” sesal Udin. (rng)

Advertisement
loading...