ilustrasi

batampos.co.id – Permintaan secara resmi penundaan pajak mulai bermunculan. Pada Senin (12/3), asosiasi spa dalam kesempatan audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam meminta tarif pajak baru ditunda.

“Mereka minta penundaan tarif baru, tidak menolak tapi minta ditunda saja,”kata Kepala Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam, Raja Azmansyah, Selasa (13/3).

Ia menyampaikan, hasil pertemuan akan disampaikan ke Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Untuk diketahui dalam beberapa kesempatan Rudi mengaku tidak bisa menunda kenaikan pajak sebelum ada penyampaian secara resmi dari pengusaha terkait.

“Langkah apa yang akan diambil pimpinan, kita lihat nanti. Yang jelas aspirasi ini kami akan sampaikan,” ucap Raja.

Namun demikian, ia mengatakan karena aturan tentang baru ini telah disepakati dalam perda, perubahannya kelak harus melalui kesepakatan dengan DPRD Batam.

“Nanti perlu pertimbangan pembuat perda (DPRD Batam), kami inikan hanya pelaksana saja,”imbuhnya.

Ia mengatakan, sejatinya pembahasan tarif ini sudah lama dilakukan yakni dua tahun belakangan. Dalam penetapannya telah mendapat rekomendasi Gubernur Kepri Nurdin Basirun hingga Pemerintah Pusat.

‘Jadi bukan hanya kesepakatan kami di lokal saja,” terangnya.

Lagipula, kata dia, tarif kini masih dibawah ketentuan maksimal di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang tersebut, pada pasal 45 ayat 2 berbunyi “Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

“Perda kita masih dibawah itu,”kata dia.

Selain asosiasi spa, ia mengatakan hingga kini belum ada surat dari asosiasi lain. “Baru mereka, yang lain mungkin nyusul, kami belum dapatkan ini,”katanya.

Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengklaim penikmat hiburan tak mempersoalkan pengeluaran jika layanan pemilik hiburan baik. Ia menyampaikan, peningkatan layanan merupakan hal yang mutlak bagi pelaku usaha jasa hiburan agar usahanya tetap diminati, terlebih bagi wisatawan dan kalangan berkantong tebal. “Servis bagus, orang akan datang. Nambah 10 persen tak berap buat mereka, orang spa, boling kan orang berduit semuakan,” katanya, Senin (13/3).

Menurutnya, hal ini bukanlah pendapatnya pribadi melainkan sudah dibuktikan dengan keadaan. “Ini survei, survei membuktikan kalau service bagus orang akan tertarik,” kata dia.

Sementara itu, Pemerintah Kota Batam fokus mempersiapkan kebutuhan kepariwisataan di Batam seperti memperbaiki infrastruktur dan melalui Dinas Pariwisata Batam meningkatkan kualitas tempat umum, seperti pusat pembelanjaan. “Ada protes wisatawan ada mal yang kurang bersih, makanya saya perintahkan Dispar cek. Jalan juga kami perbaiki,” katanya.

Ditanya soal destinasi, Rudi mengaku sektor ini belum sepenuhnya tersentuh secara utuh karena kini pihaknya fokus terlebih dahulu membangun infrastruktur.

“Sambil jalan, destinasi ini belum tersentuh secara utuh. Tapi kalau soal destinasi pantai, tanahkan di BP Batam, ini yang kami harus dudukan dulu,” terangnya.

Soal kenaikan tarif pajak, ia mengatakan hingga kini belum mendapat surat resmi dari pengusaha. Disinggun soal perminttan audiensi pengusaha spa, Rudi mengaku tidak mengetahui hal ini. “Kalau suratnya sama sekda (Sekretaris Daerah Jefridin), biar sama sekda saja,” ucapnya. (adi)

Respon Anda?

komentar