batampos.co.id – Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam yang terdiri dari pengusaha, Disnaker dan serikat pekerja kota Batam mengusulkan tiga opsi terkait penetapan Upah Minimum Sektor Kota ( UMSK) Batam kepada Walikota Batam untuk diteruskan ke Gubernur Kepri.
“Setelah menggelar rapat, akhirnya kami melakukan voting tertutup sehingga didapatlah tiga opsi ini,” kata Ketua DPK Batam Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti, Selasa (13/3).
Rudi menjelaskan untuk sektor I diperuntukkan bagi mereka yang bekerja di bagian garmen, perhotelan hingga pariwisata, sektor II untuk mereka yang bekerja di bidang elektronik dan sektor tiga untuk bidang galangan kapal.
Tiga opsi tersebut yakni pertama penetapan UMSK sektor I dengan perhitungan UMK 2018 ditambah 1 persen, sektor II UMK ditambah tiga persen dan sektor III UMK 2018 ditambah 5 persen, kedua yakni UMSK 2018 dihitung berdasarkan UMSK 2017 plus PP nomor 78 tahun 2015 atau sebesar 8,71 persen dengan perhitungan sektor I Rp 3.528.537, sektor II Rp 3. 563.137 dan sektor III Rp 3. 770. 067 dan ketiga dibahas secara biparted antara pengusaha dan serikat pekerja.
“Dari hasil voting opsi dua paling banyak mendapatkan suara yakni 14 suara,” kata dia.
Hasil rapat ini akan langsung diproses untuk diserahkan kepada Walikota Batam untuk diteruskan kepada Gubernur Kepri untuk ditetapkan.
“Secepatnya akan kita proses dan diserahkan kepada Pak wali,” sebutnya.
Sementara itu, perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Toni mengatakan faktor ekonomi Batam menjadi salah satu alasan dalam alotnya pembahasan UMSK Batam ini.
“Selama kurang lebih tiga jam rapat inilah hasil yang bisa kami berikan untuk meredam aksi buruh hari ini hari ini (kemarin, red),” ujarnya.
Aksi damai digelar ratusan buruh di halaman kantor Disnaker Batam. Mereka menuntut UMSK Batam untuk segera ditetapkan.(yui)