Iskandarsyah. F. Yusnadi/batampos.co.id

batampos.co.id – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kepri, Iskandarsyah mengkhawatirkan tidak optimalnya kinerja Gubernur Kepri, jika banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri yang kosong. Menurutnya, untuk membuat satu kebijakan perlu dilakukan pejabat definitif.

“Tidak ada salahnya kita memberikan kritik yang positif dan konstruktif kepada Gubernur,” ujar Iskandarsyah, Selasa (13/3) di Tanjungpinang.

Legislator Komisi II DPRD Kepri tersebut menjelaskan, daya kritis dan masukan-masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk peningkatan kualitas kinerja pemerintahan. Menurutnya, menjadi seorang pejabat publik, tidak bisa anti kritik.

“Persoalan yang urgensi sekarang ini adalah pengisian jabatan esselon II. Sehingga bisa membantu Gubernur bekerja,” tegas Iskandarsyah.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kepri priode 2009-2014 itu juga mengatakan, penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada posisi yang tepat akan memberikan pengaruh yang baik tentunya. Iskandar khawatir, kerja keras Gubernur tidak didukung oleh bawahannya.

“Pak Gubernur sudah punya perencanaan dan niat yang bagus, tapi tidak didukung oleh kompetensi dan kinerja yang baik,” paparnya.

Lebih lanjut, wakil rakyat Dapil Karimun tersebut memberikan apresiatif dengan reaksi yang ditunjukan Gubernur dalam menjemput aspirasi masyarakat. Baik itu lewat sapari subuhnya ataupun pada kegiatan-kegiatan resmi lainnya. Hal itu, menunjukan bahwa Gubernur sudah bekerja dengan sungguh-sungguh.

“Memang membangun perlu waktu dan tidak seperti membalikan telapak tangan. Tugas kepala OPD adalah mendukung itu,” tutup Iskandarsyah.

Sebelumnya, Ketua Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Pemprov Kepri, TS. Arif Fadillah mengatakan, menyiasati kosongnya sejumlah jabatan di lingkungan Pemprov Kepri adalah dengan menggunakan dua pola. Yakni melalui mutasi berbasis kinerja (jobvit) dan open bidding (lelang jabatan,red).

“Dengan pidahknya Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kepri, Guntur Sakti tentu menambah daftar jabatan yang kosong,” ujar Arif Fadillah.(jpg)

Jabatan Esselon II yang Kosong

Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo)

Jabatan Esselon II yang Akan Pensiun

Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu

(DPM-PTSP)
Badan Perpustakaan dan Arsif Daerah (BPAD)
Dinas Pendidikan (Disdik)
Dinas Koperasi dan UKM
Dinas Kebudayaan (Disbud)

Respon Anda?

komentar