batampos.co.id – Polemik taksi online di Batam terus bergulir. Persaingan antara pengemudi transportasi online dan konvensional yang kerap berujung ricuh juga kian meluas. Pemerintah diminta tegas dan segera menyelesaikan persoalan ini.
Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto menilai pemerintah, dalam hal ini Gubernur Kepri dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri lamban dalam menyikapi persoalan transportasi online di Batam. Ia juga mempertanyakan langkah penyelesaian oleh pemerintah Provinsi Kepri.
“Suka tidak suka, pemerintah wajib menyampaikan apa yang sudah dikerjakan,” kata Nuryanto, Selasa (13/3).
Akibat lambannya penyelesaian dari pemerintah, masalah taksi online terus saja bergulir. Imbasnya juga kian meluas. Sementara pemerintah, menurut dia, tidak membuat kebijakan yang bisa menghentikan atau setidaknya meredam gejolak yang terjadi.
“Entah apa yang dikerjakan. Harusnya bisa menahan gejolak dari dulu. Ini malah sebaliknya, setelah rame dulu baru sekarang pada sibuk,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Musofa, menyampaikan hal senada. Lambannya penanganan masalah taksi online di Kota Batam sudah menimbulkan dampak buruk ke sejumlah sektor. Mulai dari sektor pariwisata hingga stabilitas keamanan Batam yang mulai terganggu. Ia meminta Gubernur Kepri Nurdin Basirun segera turun tangan menyelesaikan masalah ini.
“Gubernur Kepri dan Dinas Perhubungan Kepri harus serius atasi permasalahan ini. Karena yang dirugikan adalah Kota Batam,” ujar Musofa, Selasa (13/3).
Menurut dia, kasus persekusi dan bentrok antara pengemudi taksi online dan konvensional membuat citra Batam secara umum memburuk. “Ini yang sebenarnya kita khawatirkan. Bahkan sampai malam tadi benturan-benturan antara supir taksi masih terjadi,” sesalnya.
Musofa menambahkan, kondisi Batam yang stabil harus dipertahankan. Sebab selain kota industri, Batam juga menyandang status kota pariwisata. Sehingga stabilitas keamanan menjadi hal pokok yang harus dipertahankan.
“Intinya jangan sampai kita dicap daerah tidak kondusif, masalah ini harus diatasi,” sebut Musofa.
Selain itu, ia meminta pemerintah harus mempertimbangkan kehadiran transportasi online di tengah sulitnya ekonomi saat ini. Dan bila memang ditentukan kuota harus diselesaikan secepat mungkin, sebelum gesekan-gesekan antara sopir taksi tersebut semakin meruncing.
“Pemerintah juga harus belajar ke daerah lain seperti Bandung, Jakarta, dan Medan yang terbukti mampu atasi masalah transportasi online ini,” jelas dia.
Harapan yang sama disampaikan kalangan pengusaha sektor pariwisata. Mereka menuntut agar pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan taksi di kota Batam. Kericuhan akibat perseteruan antara sopir taksi online dan taksi konvensional ini sangat mengganggu kondusivitas iklim pariwisata di Batam.
“Capek-capek kerja promosikan Batam. Karena kericuhan yang terus berulang ini, wisman jadi takut datang ke Batam,” kata Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kepri Denni Rade Situmeang, Selasa (13/3).
Pemberitaan-pemberitaan negatif di media sosial tentang kericuhan taksi di Batam akan dibaca oleh negara-negara tetangga. Imbasnya sungguh menyesakkan bagi dunia pariwisata di Batam karena dengan sedikit kabar negatif saja, banyak wisman menunda kedatangannya ke Batam.
“Di media sosial (medsos) infonya sudah tersebar luas, tidak sedikit tamu yang sedang berada di Batam bertanya-tanya apa yang terjadi. Sedangkan yang mau datang batalkan kedatangannya,” jelasnya lagi.
Ia mengungkapkan situasi ekonomi yang tengah sulit saat ini sudah sangat mempengaruhi tingkat okupansi hotel di Batam. Sehingga banyak yang menjalani praktik banting harga agar dapat menarik minat wisman. “Hotel-hotel yang sudah buat promosi gencar jadi sia-sia karena kericuhan ini. Promosi destinasi pun jadi sia-sia,” jelasnya.
Sedangkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kepri Tupa Simanjuntak mengatakan, sudah saatnya pemerintah daerah cepat menentukan sikap terkait polemik tersebut.
“Di samping itu, masyarakat juga jangan ikut-ikutan memviralkan isu kericuhan ini ke media sosial. Kita sebenarnya harus memperkenalkan bahwa Batam itu orangnya ramah dan santun. Kembali ke zaman dululah,” jelasnya.
Terpisah, Kapolresta Barelang Kombes Hengki meminta kepada penyedia transportasi konvensional dan transportasi berbasis aplikasi untuk bersama-sama menjaga suasana kantibmas di Kota Batam. Sebab, dalam beberapa hari terakhir sering terjadi perselisihan antara kedua transportasi ini.
“Dengan ada permasalahan ini kita mengimbau semua pihak untuk menahan diri. Karena nantinya kita juga yang rugi dan suasana kamtibmas di Batam tidak kondusif,” katanya.
Untuk itu, Hengki meminta kepada semua pihak tidak melakukan pelanggaran hukum seperti melakukan perusakan. Sebab, siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum, pihaknya akan menindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Jika dia melakukan perusakan atau sebagainya akan kita tindak. Sebagaimana yang telah kita lakukan sebelumnya,” tegasnya.
Hengki berharap, pemerintah terkait bisa menyelesaikan persoalan ini secepatnya. Sehingga hal serupa yang berujung pada bentrokan antar kedua kubu dapat dihindari.
“Terkait permasalahan ini, polisi dari sisi Kamtibmas. Kalau untuk boleh operasional atau tidaknya, itu sudah menyangkut pemerintah terkait. Karena itu merupakan kewenangan dari pemerintah,” tuturnya.
Dalam berita sebelumnya, pengemudi taksi online dengan sopir taksi pangkalan nyaris bentrok di depan Hotel GGI, Batuampar, Senin (12/3) malam. Keributan ini dipicu karena salah satu pengemudi taksi online ditahan pengemudi taksi pangkalan karena menaikkan penumpang di dalam kawasan Harbourbay.
Tidak terima rekannya ditahan, sejumlah pengemudi taksi online maupun ojek online mendatangi Harbourbay dan nyaris bentrok. Akhirnya, kedua kubu dapat dibubarkan setelah pihak kepolisian menurunkan mobil water canon milik Satuan Sabhara Polresta Barelang.
Stop Penambahan Kuota
Sementara di Batam masih sibuk soal legalitas, pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan menghentikan sementara (moratorium) penambahan kuota taksi online. Aturan mengenai moratorium kuota taksi online akan rampung dalam waktu satu bulan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, hal tersebut penting dilakukan lantaran jumlah sopir taksi online di masing-masing daerah sudah melebihi kuota yang ditetapkan. Jika jumlah sopirnya terus bertambah, kondisinya akan semakin buruk untuk pengemudi taksi online lama.
”Dengan menyampaikan maaf, kita membatasi aplikator untuk menambah driver. Bukan untuk menyusahkan driver. Tapi supaya driver yang ada dapat pemasukan yang sama banyaknya,” tutur Budi saat ditemui di kompleks Gedung DPR, Selasa (13/3).
Keputusan tersebut diambil bukan tanpa dasar. Kemenhub sebelumnya telah melakukan survei. Dari survei tersebut diketahui bahwa pendapatan sopir taksi online menurun drastis seiring semakin banyaknya sopir yang bergabung dengan aplikator. Hal tersebut menimbulkan masalah tersendiri.
”Moratorium ini akan menolong driver. Bukan mengorbankan driver. Yang rugi dari moratorium ini adalah aplikator. Aplikator kan tidak melihat pendapatan driver,” jelas Budi.
Untuk saat ini, aplikator diminta tidak membuka penerimaan driver baru. Terkait dengan jumlah sopir per wilayah yang melebihi kuota, Budi mengatakan pihaknya masih akan melakukan diskusi mendalam. ”Yang jelas, tidak boleh ada penambahan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kemenhub minta Kemenkominfo untuk mengeluarkan aturan tentang moratorium tersebut. Namun Kemenkominfo tegas menolak mengeluarkan aturan tersebut. Menkominfo Rudiantara menegaskan bahwa itu bukan menjadi ranah Kemenkominfo. ”Kita perbaiki apa yang kurang, tapi kalau saya disuruh matiin mereka (aplikator), saya bukan Dishub,” kata Rudiantara, kemarin.
Menurut dia, segala kewenangan yang menyangkut tentang pengaturan jumlah armada kendaraan transportasi umum apapun namanya adalah domain Kemenhub. Pihaknya juga tidak memiliki rencana membuat aturan moratorium. ”Aturan moratorium apa? Yang ngatur taksi online itu siapa?” tanyanya.
Rudi mengatakan, pihaknya hanya membantu memperbaiki dan mengembangkan sistem pengawasan dashboard digital. (gie/rng/leo/jpg)