Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal melakukan pertemuan dengan rombongan Wantanas bahas isu strategis pengembangan perbatasan Natuna. F. Aulia Rahman/batampos.co.id

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Natuna menerima kunjungan Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas), Selasa (13/3). Kunjungan tersebut merupakan menyerap aspirasi dan evaluasi pengembangan Natuna dalam pertanahan negara di perbatasan.

Iklan

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, Kabupaten Natuna yang merupakan salah satu wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga. Kondisi jarak dari pemerintah pusat namun cukup dekat dengan negara tetangga menimbulkan kekhawatiran terhadap upaya mempertahankan wilayah perbatasan Negara tetangga.

“Perlu mempertimbangkan keberadaan kekuatan militer seperti pesawat patroli perbatasan atau pesawat tempur yang akan mampu menindak pelanggaran perbatasan wilayah Negara maupun berbagai ancaman lainnya secara cepat dan efektif,” kata Hamid dalam pertemuan dengan rombongan Wantanas dikantor Bupati Natuna, yang diduga dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Hamid menambahkan, bahwa selain menggunakan kekuatan pertahanan Negara, menjaga kedaulatan NKRI juga dapat diwujudkan melalui pertahanan pada sektor ekonomi, kemakmuran dan kemajuan pembangunan di Natuna.

Namun dengan kondisi geografis Natuna dan faktor lainnya katanya, hanya dapat diwujudkan jika status pemerintah daerah Kabupaten Natuna dan Anambas dapat ditingkatkan menjadi sebuah Provinsi dengan seluruh haknya bagi mewujudkan percepatan pembangunan disegala bidang. “Diharapkan kepada Wantanas untuk dapat menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan terbentuknya provinsi baru tersebut,” ujarnya.

Hamid Rizal juga menerangkan, bahwa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pada sektor perkebunan, pemerintah daerah berupaya untuk menarik minat penanam modal dari luar dengan memanfaatkan lahan ex program transmigrasi.

Namun hingga saat ini, sudah banyak calon penanam modal yang menawarkan pengembangan usaha. Tetapi masih terkendala Izin hak pengolahan lahan yang pengurusannya berada ditingkat kementerian.

“Permintaan ini diharapkan ada solusi cepat menyikapi kendala di Natuna. Karena jika perusahaan perkebunan dapat beroperasi di Kabupaten Natuna, akan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat melalui lapangan pekerjaan baru,” ujar Hamid.

Ketua rombongan Wantanas, Mayjen TNI Aris Martono Hariadimengatakan, bahwa Kabupaten Natuna memiliki kekayaan potensi yang melimpah yang idealnya dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada diwilayah perbatasan.

Dijelaskan Martono, pertemuan dan survei Wantanas di Natuna mendapatkan segala data dan aspirasi. Untuk menjadi bahan pembahasan lanjutan yang akan disampaikan kepada Presiden RI dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus upaya strategis pertahanan wilayah kedaulatan NKRI.(arn)