batampos.co.id – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pembangunan Batam, BUMD Batam hingga kini belum digelar. Namun sebelum, RUPS digelar Pemerintah Kota (Pemko) Batam meminta perlu ada audit keuangan BUMD Batam.
“Pak wali (Wali Kota Batam Muhammad Rudi) meminta audit dulu oleh akuntan publik dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, kemarin.
Ia mengatakan, periode komisaris dan direktur BUMD Batam kini akan berakhir Mei mendatang. Maka dari itu, RUPS merupakan keharusan untuk dilakukan.
“Makanya kami tunggu hasil audit dulu, baru RUPS,” ucapnya.
Seiring hal ini, ia mengatakan evaluasi akan dilakukan setelah RUPS. Menurutya audit juga diperlukan untuk bahan laporan keuangan BUMD Batam.
Untuk diketahui, RUPS BUMD Batam sudah berulang kali diundur. RUPS terakhir digelar 2013 lalu. Harusnya memang sudah sekda baru yang menjadi komisaris namun ketentuannya harus melalui RUPS. Selama ini pergantian struktur di BUMD Batam memang tidak seiring jabatan, dalam artian komisaris tidak serta merta Sekretaris Daerah (Sekda) yang menjabat.
Beberapa waktu lalu, Direktur BUMD Batam Hari Basuki menyampaikan bahkan telah bersuarat ke Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan menyampaikan RUPS akan digelar Februari, namun hingga Maret kini RUPS tersebut belum dilaksanakan.
“RUPS paling tidak akan digelar Februari ini,” ucap dia.
Ia menyampaikan, RUPS perlu digelar karena mengingat sudah lama kepemimpinan Pemko Batam maupun sekretariat Pemko Batam sudah berganti. Terakit evaluasi manajemen BUMD, ia mengatakan tergantung pemegang saham dalam hal ini Pemko Batam.
“Evaluasi (komposisi pimpinan BUMD) ranah pemegang saham, kami hanya menjalankan,” ucapnya.
Terkait penilaian banyak pihak, termasuk DPRD Batam yang mengatakan tak memberi manfaat yang jelas bagi daerah, Hari menampik hal demikian. Menurutnya, dengan modal Pemko Batam sebesar Rp 2 miliar di banding dengan sumbangsih BUMD Batam Rp 1 miliar pertahun jelas adanya.
“Total yang kami setor ke PAD kini sampai 2017 sekitar Rp 5 miliar lebih, artinya modal itu udah balik. Dividen untuk Pemko itu ada, walau memang belum signifikan, sekarang ekonomi global sedang bermasalah,” paparnya.
Tahun 2018 ini, ia juga telah menyanggupi target Rp 1 miliar untuk disetor ke PAD Batam. Ia menilai, hal tersebut pihaknya akan tersu mengusahakn target tersebut.
“Mudah-mudahan dapat terealisasi,” imbuhnya. (adi)