batampos.co.id – Ekonom senior Institute for Development for Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyoroti utang luar negeri Indonesia yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Menurut dia, saat ini pemerintah terlalu mengobral utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cenderung dikuasai oleh pihak asing dalam mata uang asing.

Iklan

“SBN dikuasai asing enggak apa-apa, kalau enggak ada gejolak. Yang menjajah kita sekarang pasar dan pasar itu sekarang gonjang-ganjing. Tolong jujur dikit aja, makin lama makin enek kalau liatnya enggak jujur (pemerintah), Indonesia makin obral utang,” ucapnya saat diskusi dengan media di Kantor INDEF, Jakarta, Rabu (21/3).

Dia mengatakan, ada kehawatiran jika kepemilikan SBN didominasi oleh asing, lantaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pergerakan pasar. Terlebih di saat pasar mengalami gejolak, dikhawatirkan investor asing keluar dari kepemilikan SBN.

“Kalau saran saya, lebih baik perbanyak utang dengan bank dunia, seperti ADB, Jepang, itu jaminan lebih efektif. Tapi kita enggak bisa merdeka, enggak bisa suka-suka pakai anggaran, enggak bisa cawe-cawe,” kata Faisal.

Peneliti Indef lainnya, Riza Annisa Pujarama mengungkapkan, kepemilikan asing terhadap Surat Berharga Negara (SBN) perlu diwaspadai. Sebab hal itu akan mampu menimbulkan arus modal keluar (capital outflow). “Kepemilikan SBN banyak dimiliki asing, ini bahaya apalagi kondisi rupiah sedang terdepresiasi,” sebut dia.

Agresivitas pembangunan infrastruktur berdampak pada membengkaknya utang pemerintah. Hingga Februari 2018, total utang pemerintah mencapai Rp 4.034,8 triliun. Jika ditotal dengan jumlah utang swasta, total utang Indonesia mencapai sekitar Rp 7 ribu triliun.

Tingginya utang pemerintah membuat ruang ekspansi di APBN kian sempit. Keseimbangan primer (pendapatan dikurangi belanja, minus pembayaran bunga utang) pun terus mencatatkan tren negatif.

”Hal ini menunjukkan cash flow pemerintah yang justru makin tekor ketika menambah utang. Akibatnya, pemerintah menggunakan utang baru untuk membayar bunga dan cicilan utang,” kata Riza lagi.

Riza melanjutkan, saat ini indikator rasio utang pemerintah dalam status waspada. Dia mengakui, rasio utang terhadap PDB 2017 yang sebesar 28,9 persen memang masih dalam batas wajar UU Keuangan Negara.

ilustrasi

Dalam beleid tersebut dinyatakan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen PDB dan total utang maksimal 60 persen dari PDB. Namun, dia mengingatkan, akselerasi utang pemerintah lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, rasio beban kewajiban utang terhadap penerimaan pajak pada 2017 telah mencapai 34,8 persen. Jika dibandingkan dengan total pendapatan pemerintah telah mencapai 29,5 persen.

”Ini menunjukkan bahwa tingkat beban pembayaran kewajiban utang sudah sangat tinggi. Konsekuensinya justru semakin mengeruk kemampuan ruang fiskal pemerintah guna mendorong stimulus fiskal,” katanya.

Riza menuturkan, utang pemerintah memang terus meningkat secara agresif sejak 2015. Utang pemerintah melonjak dari Rp 3.165,13 triliun (2015) menjadi Rp 3.466,96 triliun (2017). Peningkatan utang terus berlanjut hingga Februari menembus angka Rp 4.034, 8 triliun.

Di sisi lain, struktur belanja modal relatif stagnan. Porsi belanja infrastruktur memang meningkat tajam pada 2015 dengan proporsi di APBN sebesar 18,21 persen. Namun, pada tahun berikutnya, postur belanja modal kembali lagi ke angka 14–15 persen.
“Sementara itu, porsi belanja untuk pembayaran kewajiban utang mencapai 16,81 persen,” tuturnya.

Hal tersebut menunjukkan utang untuk kepentingan produktif semakin menurun. Selain itu, kata Riza, utang pemerintah bergantung pada surat berharga negara (SBN) dengan persentase kepemilikan asing yang tinggi. ”Ini perlu diwaspadai karena rentan jika terjadi capital outflow akan sangat berisiko bagi stabilitas perekonomian,” tuturnya.

Peneliti Senior Indef Faisal Basri menambahkan, saat ini rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB memang relatif kecil bila dibandingkan dengan negara lain. Bahkan, rasio utang Indonesia jauh lebih rendah daripada Singapura.

Namun, utang pemerintah Singapura sebagian besar dibeli masyarakatnya sendiri. ”Kalau Indonesia, makin besar itu SBN dikuasai asing,” katanya.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kemenkeu Scenaider Siahaan mengakui bahwa keseimbangan primer yang negatif secara terus-menerus memang membahayakan kesinambungan fiskal. Namun, dia menegaskan, kinerja APBN Indonesia, khususnya pembiayaan, menuju arah yang lebih baik.

”Kalau kita melihat secara tren APBN menunjukkan arah keseimbangan primer yang makin baik. Ini diharapkan membawa sinyal yang semakin jelas bahwa APBN menghasilkan perbaikan alokasi distribusi dan stabilisasi dalam perekonomian,” jelasnya kepada Jawa Pos kemarin. (ken/c25/sof/jpg)