batampos.co.id – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2017 dalam rapat paripurna, Kamis (29/3).
Dia menyebutkan pendapatan daerah pada 2017 mencapai 91,73 persen atau realisasi sebesar Rp 2,15 triliun dari target Rp 2,35 triliun. Sementara belanja daerah sebesar 89,15 persen atau Rp 2,25 triliun dari target Rp 2,49 miliar.
“Untuk urusan wajib secara umum sudah mencapai target. Semisal mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan, 10 persen kesehatan dan 30 persen dari belanja daerah untuk infrastruktur,” kata Amsakar.
Ia mengaku, tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan membuat sebagian hasil kegiatan belanja modal tidak dapat dibayar (tunda bayar) di tahun 2017. Selain itu petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus (DAK) juga terlambat dari pemerintah pusat, sehingga mempengaruhi proses pembayaran paket pekerjaan kegiatan DAK.
Adanya pihak rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sehingga ada kegiatan yang mengalami keterlambatan tidak sesuai jadwal. “Selain itu tertundanya kegiatan di lapangan karena masih adanya permasalahan lahan.
Amsakar menambahkan, dalam mengatasi permasalahan ini pihaknya mengatasi dengan menyusun anggaran pendapatan dan belanja lebih realistis dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan daerah. Memberikan teguran kepada pihak rekanan serta melakukan Blacklist kepada rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
“Kami juga menginstruksikan agar SKPD dalam penyusunan program kegiatan kedepan memastikan lahannya tidak bermasalah dan mempercepat pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa,” paparnya.
Pada tahun 2017 Pemko Batam memperoleh alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan tugas pembantuan sebesar Rp 6.3 miliar. Anggaran ini dipruntukan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar. Selama tahun lalu, pemko juga memperoleh beberapa penghargaan seperti pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui media center daerah teraktif, Anugrah Wahana tata nugraha katagori angkutan dari Kementerian Perhubungan. Pengahargaan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun secara berturut-turut serta Kota Potensial Infrastruktur.
Wakil Ketua DPRD Batam Zinal Abidin mengatakan, laporan LKPJ akan ditindaklanjuti dengan pembentukan pansus. Masa kerja pansus selama tiga puluh hari kerja. Sementara untuk ketua pansus dipilih anggota Komisi IV Riky Indarkari dari fraksi PKS, wakil Mesrawati Tambubolon fraksi Demokrat dan sekretaris pansus LKPJ Dandis Rajagukguk fraksi PDI Perjuangan. (rng)