batampos.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas meminta Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mendampingi 27 paket proyek strategis daerah pada tahun 2018 ini. 27 paket proyek tersebut berada di tiga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Perikanan Kehutanan dan Pangan.
“Pada Tahun 2018 ada 27 paket proyek strategis yang menjadi pendampingan oleh TP4D. Bupati yang mengajukan permohonan pendampingan,” kata Ketua TP4D David Jhonie melalui Kepala Cabang Jaksa Negeri Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Muhammad Bayanullah ketika ditemui, Senin (2/4).
Menurut Bayan, pihaknya juga harus teliti dan tidak semua paket proyek yang diajukan oleh Pemda mesti harus dilakukan pendampingan. Selain dari itu TP4D terus melakukan evaluasi terhadap proyek yang menjadi pendampingan saat pelaksanaan pekerjaan.
“Kita melakukan pendampingan ini bukan hanya di atas kertas saja, akan tetapi progres pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor juga dipantau dan dilakukan evaluasi,” jelasnya.
Contohnya proyek pembangunan Puskesmas di Kecamatan Jemaja Timur tahun 2017 kemarin, dinilai ada kelebihan bayar. Oleh karena itu TP4D meminta kepada Inspektorat untuk dapat mengaudit persoalan itu.
“Ada tiga paket tahun 2017 kita minta kepada inspektorat untuk melakukan audit. Salah satunya proyek pembangunan Puskesmas di Kecamatan Jemaja Timur,” terangnya.
Sebelumnya Kajari Natuna Juli Isnur, mengatakan, tahun ini Pemkab Anambas telah mengusulkan 27 proyek pendampingan tim pengawalan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan.
“Ada 27 paket yang diusulkan dari Pemkab untuk pendampingan, 20 paket dari Dinas PU, 4 Dinas Kesehatan dan 3 paket Dinas Pertanian. Bisa jadi ini masih bisa bertambah karena belum semua pelelangan di dinas selesai administrasinya. Kita juga masih menunggu,” jelasnya. (sya)