batampos.co.id – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam tengah menunggu kepastian pencairan anggaran untuk pembangunan Badan Latihan Kerja (BLK) di Batam. Proses lelang untuk pembangunan fisik pun harus tertunda karena anggaran pembangunan belum cair.
Kepala Disnaker Kota Batam, Rudi Sayakirti mengatakan beberapa waktu lalu Kementrian meminta kelengkapan surat status lahan dari Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hal itu dimaksud agar anggaran untuk BLK yang masuk dalam tanda bintang bisa dicairkan oleh Dirjen Keuangan.
“Jadi surat sudah kami kirim untuk melengkapi data yang diperlukan Kementrian untuk pencairan di Dirjen Keuangan. Apalagi anggaran pembangunan BLK masuk dalam daftar bintang,” ujar Rudi kepada Batam Pos, kemarin.
Disisi lain, Rudi berharap anggaran tersebut bisa segera cair sehingga lelang bangunan fisik BLK bisa langsung diproses. Apalagi melihat kebutuhan Batam yang memang sangat membutuhkan BLK untuk melatih SDMnya.
“Mudah-mudahan cair bulan ini (April, red), dan proses lelang untuk pembangunan fisik sudah bisa dimulai oleh Kementrian,” ujar Rudi.
Menurut dia, adanya kendala status lahan beberapa waktu lalu menyebabkan proses rencana pembangunan BLK juga terlambat. Sehingga perencanaan tahap awal yang diinginkan selesai Agustus mendatang akan tertunda beberapa bulan kedepannya.
“Yang pasti harus dibangun tahun ini dan tahap satu selesai tahun ini. Tahap pertama ada dua bangunan, yakni kantor BLK dan Gedung Workshop,” imbuh Rudi.
Tak hanya waktu selesai yang terlambat, anggaran pembangunan tahap pertama yang direncanakan Rp 45 miliar juga dipotong menjadi Rp 15 miliar.
“Kalau digunakan Rp 45 miliar semuanya, takutnya tidak terkejar. Jadi sekarang anggaran yang cair bertahap dan mungkin angka selanjutnya untuk tahun depan,” jelas Rudi.
Sementara Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menilai Kota Batam sangat membutuhkan BLK secepatnya. Hal itu melihat kondisi pekerja yang memang butuh untuk peningkatan skil untuk bekerja.
“Melihat kondisi sekarang, saya rasa BLK harus secepatnya dibangun,” ujar Udin, ditempat berbeda.
Menurut dia, penggunaan anggaran yang bertahap dirasa sangat tepat. Apalagi melihat pengerjaan yang diduga baru akan berlangsung ditrisemester kedua 2018.
“Kalau dipaksakan Rp 45 miliar takutnya nanti Silpa. Jadi menurut saya anggaran yang dikurangi itu sudah pas untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran juga,’ pungkas Udin. (she)