batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan keterbatasan anggaran bukan dijadikan alasan untuk memperlambat pembangunan. Keterbatasan tersebut harus dimanfaatkan dengan maksimal.
“Lihat peluang, prioritaskan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Nurdin saat memimpin rapat rutin OPD di Rupatama Lantai 4, Kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (9/4).
Nurdin melanjutkan penggunaan e-planning pada 2019 dilaksanakan secara menyeluruh. Dan ini harus terus dikawal dan dimaksimalkan. Keterlambatan memasukkan data kegiatan akan merugikan, dimana program tidak bejalan, kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. “Untuk itu semua OPD dituntut bekerja keras,” lanjut Nurdin.
Usai mendengar laporan terkait progres penyerapan anggaran di triwulan I, Nurdin mengajak semua OPD lebih semangat lagi dalam bekerja, untuk triwulan selanjutnya agar pencapaian dapat lebih tinggi lagi dari target.
Sementara itu, Sekretaris Daerah TS Arif Fadillah mengatakan, dengan rapat rutin inilah pemerintah dapat meng- cross check perjalanan kegiatan kerja sudah sampai di mana.
“Terus dievaluasi agar kendala dan halangan yang ada dapat segera diatasi,” kata Arif.
Kemudian Kabiro Pembangunan Aries Fhariandi melaporkan secara ringkas review rapat Senin pekan lalu, yang menyatakan bahwa target pencapaian realisasi baik keuangan maupun fisik sebesar 10 persen sudah tercapai.
“Hasil tersebut mengharuskan kita untuk terus meningkatkan progres realisasi lebih tinggi lagi di triwulan selanjutnya,” kata Aries.
Ia melanjutkan tindak lanjut paska Musrenbang yakni pada 2019 mendatang semua program harus tertuang dalam e-planning. Untuk itu semua program harus sesuai dengan RPJMD juga program prioritas Gubernur. “Diharapkan semua OPD melakukan koordinasi yang intensif agar tidak terjadi ketertinggalan,” lanjut Aries.
Aries mengatakan bahwa laporan progres kegiatan diharapkan dituangkan dalam bentuk visualisasi agar hasil terakhir yang sedang berjalan dapat dilihat lebih nyata.
Kepala Barenlitbang Naharuddin menambahkan e-planning secara penuh harus segera disusun keseluruhan program masing-masing OPD.
“Tidak ada lagi kegiatan yang muncul di luar batas waktu input, sistem akan menolak yang berakibat kegiatan tersebut tidak berjalan,” kata Nahar.(bni)