batampos.co.id – Ekonomi Batam diproyeksikan akan tumbuh 4,5 persen pada tahun 2018 ini. Sejumlah pihak optimistis target tersebut akan terealisasi jika semua pihak terus membenahi sistem perizinan dan menyelesaikan masalah penghambat investasi. Khususnya persoalan status lahan.

Iklan

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri di Batam Gusti Raizal Eka Putra mengatakan, masalah perizinan memegang peranan penting pada laju pertumbuhan ekonomi. Perizinan yang mudah dan cepat akan berdampak pada kemudahan berusaha dan berinvestasi. Ujungnya, perekonomian akan terus terkerek naik.

Gusti mencontohkan, selama ini perizinan terkait dokumen jual beli properti di Badan Pengusahaan (BP) Batam terhambat. Akibatnya, pertumbuhan sektor industri properti di Batam melambat. Namun Gusti melihat, saat ini BP Batam sudah membenahi persoalan tersebut.

“Jadi kalau Pak Lukita (Kepala BP Batam, red) memperbaiki perizinan, maka target pertumbuhan ekonomi yang 7 persen di tahun depan dan 4,5 persen di tahun ini akan tercapai,” kata Gusti di Hotel Nagoya Hill, Batam, Selasa (10/4).

Bukan hanya dari sektor properti, Gusti menyebut saat ini sejumlah sektor industri lain di Batam juga sudah mulai bangkit. Misalnya, kata dia, industri sektor minyak dan gas (migas) dan industri penunjang migas.

“Tahun lalu, tanya proyek saja tak ada. Kemarin teman di McDermott mengatakan bahwa perusahaan tersebut dapat proyek besar,” kata Gusti.

Demikian halnya dengan industri elektronik dan semi konduktor, terdapat beberapa perusahaan yang meningkatkan produksinya. Termasuk untuk event-event pariwisata yang mulai gencar dilakukan. Menurutnya, event pariwisata akan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi. Langkah ini lebih mudah daripada menciptakan atau mendatangkan industri baru.

“Menurut saya, di kuartal satu ini pertumbuhan ekonomi bisa antara 2,5 sampai 3,1 persen. Dan di tahun ini juga saya yakin bisa sampai 4,5 persen,” kata Gusti lagi.

Namun ia menegaskan, perlu ada komitmen semua pihak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam. Baik pemerintah maupun pelaku usaha.

“Perlu sinergisitas antara BP Batam dan Pemko Batam,” katanya.

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad berbincang Kepala BP Batam, Ketua REI Batam Ahyar dan undangan usai membuka Rapat Kerja Daerah Rei Batam di Hotel Nagoya Hill, Selasa (10/4). | Cecep Mulyana/Batam Pos

Optimisme ini juga disampaikan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo. Selain terus memperbaiki layanan perizinan, Lukita mengklaim pihaknya juga mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang investasi.

“Target pertumbuhan ekonomi di Batam 2018 adalah 4,5 persen. Tahun 2019 baru akan 7 persen. Kami yakin ini karena memang kita terus memperbaiki pelayanan dalam bidang investasi,” kata Lukita di Hotel Nagoya Hill, Batam, Selasa (10/4).

Ia mengatakan, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi ini, maka harus dilakukan pembangunan yang terintegrasi. Termasuk pembangunan jembatan Batam-Bintan dan pelabuhan kontainer Tanjungsauh.

Selain itu, pihaknya juga menggesa penyelesaian masalah lahan. Khususnya lahan di Rempang dan Galang (Relang). Ia menyebut, penyelesaian status lahan di Relang saat ini tengah dibahas di DPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Targetnya, tahun ini status lahan di Relang akan turun menjadi hutan produksi yang bisa dikonversi dari sebelumnya yang berstatus hutan lindung.

Jika status lahan Relang sudah menjadi area peruntukan lain (APL), maka lahan di sana sudah bisa dialokasikan untuk keperluan investasi.

Dengan kata lain, BP Batam akan memegang hak pengelolaan lahan (HPL) di Relang. Sehingga lahan di Relang bisa segera dimanfaatkan untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK).

“Kami berharap tahun depan bisa dimulai KEK di sana,” katanya.

Untuk mempercepat pelepasan status hutan lindung di Relang ini, BP Batam dan Dewan Kawasan juga terus mendesak pemerintah pusat melalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut dia, dalam waktu dekat persoalan lahan Relang akan segera selesai.

“Tetapi saya tidak mau bicara banyak karena dokumennya belum ada saya lihat,’ katanya.

Lukita juga menyebut pembangunan pelabuhan kontainer di Tanjungsauh juga akan berpengaruh untuk peningkatan perekonomian di Batam dan Kepri. Diproyeksikan beroperasi pada lima tahun mendatang, Tanjungsauh diproyeksikan mampu merebut pasar kapal kontainer dari Selat Malaka yang selama ini banyak dikuasai Singapura dan Malaysia.

“Tetapi (sambil) menunggu (Tanjungsauh), kami juga akan mengembangkan Pelabuhan Batuampar. Selain itu, bandara juga akan kami perluas,” katanya.

Ia optimistis semua agenda pembangunan itu akan berjalan sesuai rencana, karena BP Batam terus mempermudah sistem perizinan. “Kalau izin dan pelayanan bagus, barulah investor mau investasi,” tegasnya.

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI), Mulia Pamadi menambahkan target pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 7 persen pada 2019 merupakan tanggungjawab BP Batam dan Pemko Batam. Target tersebut merupakan amanah dari Presiden Joko Widodo melalui Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam.

“Kami menunggu kemudahan yang memang dijanjikan Pak Lukita. Termasuk kemudahan dalam hal lahan dan pembangunan properti di Batam,” katanya. (ian)