batampos.co.id – Komisi II DPRD Batam menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) tentang penyerapan anggaran pada triwulan pertama tahun ini, Jumat (20/4) siang.
Pada pembahasan kali ini, salah satu anggota Komisi II DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging menegaskan, pihaknya tak mau lagi terjebak seperti tahun sebelumnya.
“Di tahun lalu kami anggap semua penyerapan anggaran itu berjalan dengan baik, tapi nyatanya tidak. Makanya terjadi defisit, karena tak tercapainya pendapatan dari BPHTB,” ujar Uba Ingan.
Tahun ini Komisi II DPRD Batam ingin BP2RD serius dan betul-betul membahas dan menghitungnya secara akurat. Artinya kalau memang terdapat kendala, Komisi II meminta BP2RD mau menyampaikan indikatornya seperti ekonomi, inflasi dan juga hal-hal lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga jangan nanti di tengah jalan, baru mengeluh karena tak bisa capai target yang diinginkan.
“PAD Batam kan mencapa Rp 1,2 triliun. Sementara target kita dari BPHTB itu sebesar Rp 380 miliar. Berarti hampir 30 persen lebih dari target PAD Batam. Kalau terjadi kemacetan atau tak capai target, maka akan mempengaruhi struktur pendapatan secara keseluruhan,” terangnya.
Oleh karena itu, Komisi II DPRD Batam menekankan agar BP2RD menghitungnya secara akurat. Kalau memang tak capai target, BP2RD harus mempublikasikannya ke masyarakat.
“Akibatnya apa, kita tak mau lagi terulang setiap tahun ada tundak bayar,” ujarnya.
Kalaupun tunda bayar harus terjadi, lanjutnya, maka program pemerintahpun macet. Misalnya ada beberapa kegiatan tak bisa dijalankan di triwulan pertama karena anggaran yang ada itu untuk bayar tundak bayar kegiatan di tahun sebelumnya itu.
“Harusnya kan program terus berjalan sejak Januari sampai Maret. Kami tanya kenapa macet, ternyata anggarannya dipakai untuk bayar tunda bayar. Ini kan akan berdampak secara keseluruhan. Inilah poin penting tadi yang kami bahas dengan BP2RD,” kata Uba.
Masih kata Uba, tahun lalu banyak kontraktor yang belum dibayar.
“Bagaimana itu bisa terjadi, berarti ada yang tak beres dengan perencanaan anggaran,” ujarnya.
Sampai saat ini, pendapatan itu rata-rata capaiannya baru sebesar 15 persen saja sesuai kinerja BP2RD per triwulan pertama tahun ini.
“Harapan kami pencapaiannya minimal 20 persen per triwulannya. Ini yang membuat kami tadi menyoroti capaian ini. Sebab, kalau target capaiannya meleset atau kurang seperti tahun lalu, maka tahun ini akan banyak kegiatan di hampir semua dinas tak akan jalan karena anggarannya untuk bayar tundak bayar tahun lalu. Dampaknya tak maksimalnya kinerja di triwulan pertama,” terang Uba mengakhiri. (gas)