batampos.co.id – Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam, Raja Asmansyah menyebutkan, setiap hari lima orang membuat laporan perbaikan data PBB. Sebagian besar diantaranya karena kesalahan data. Nama wajib pajak tidak sesuai alamat. Begitu juga tipe dan luas lahan tidak cocok, sehingga harus dilakukan perbaikan.
“Rata-rata lima orang per hari yang minta diperbaiki,” kata Kepala BP2RD Raja Azmansyah di DPRD Batam, Rabu (25/4).
Sejauh ini, lanjut dia, ketika ada data yang keliru dan tidak sesuai bisa segera melaporkan ke BP2RD. Proses perbaikan data juga tidak memakan waktu lama. Raja mengklaim kekeliruan data bisa diselesaikan dalam waktu satu jam. “Pokoknya ketika ada perubahan, kita perbaiki. Asal ada data pembanding, kalau rumah lewat sertifikat dan AJB,” terang dia.
Selain itu BP2RD saat ini juga sudah membuka layanan tunggu. Modelnya seperti kantor pelayanan di masyarakat. Ketika ada laporan perbaikan data, masyarakat bisa langsung melaporkan ke layanan tersebut, tanpa harus datang ke kantor.
“Ini yang mau kita segerakan. Kalau sekarang bisa lewat sms atau wa dulu,” papar Raja.
Kekeliruan data ini, lanjut Raja, hanya masalah administrasi saja. Sebab pada prinsipnya pembayaran PBB bukan bukti kepemilikan.
“Kalau sekarang masyarakat butuh itu sesuai namanya. Kalau dulu misalnya ketika saya punya rumah, saya kontrakan ke perusahaan A. Karena ini perusahaan tentu mau bayar atas nama perusahaan. Setelah kontrak habis, lalu dikontrak lagi, karena ini tak dilaporkan ke kami tentu yang muncul dan diterbitkan nama perusahaan A tadi,” jelasnya. (rng)