batampos.co.id – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Selain mengurai sistem perizinan yang berbelit, pemerintah juga mulai menghapus beragam pungutan yang dinilai membebani pengusaha.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady, mengatakan selama ini setidaknya ada 35 jenis pungutan yang harus dibayar pengusaha kepada pemerintah pusat dan daerah. 35 pungutan itu terdiri dari 15 penerimaan negara bukan pajak (PNBP), 10 pajak pemerintah daerah, dan 10 pajak pemerintah pusat.

Selain itu, pengusaha masih harus melalui 52 prosedur dan menyiapkan 41 persyaratan lainnya untuk mendirikan sebuah kawasan bisnis.

“Ini lucu sekali. Sangat membebani pengusaha,” kata Edy dalam acara bisnis forum dengan tema Menuju Kemudahan Perizinan Investasi di Kawasan Industri Melalui Rencana Penerapan OSS di Hotel Nagoya Hill, Batam, Rabu (2/5).

Makanya, kata Edy, pemerintah pusat getol sekali mengubah wajah birokrasi perizinan saat ini. Sehingga lahirlah Peraturan Presiden (Perpres) 91/2017 tentang Percepatan Perizinan Berusaha.

“Ini merupakan evaluasi kebijakan agar lebih pro bisnis. Idenya lahir dari Kelompok Kerja (Pokja) 3 karena perizinan sangat lambat. Paket ini sebenarnya untuk menyayangi pengusaha supaya jangan merajuk,” paparnya.

Dari Perpres itu kemudian lahirlah sistem perizinan one single submission (OSS) yang akan mulai diterapkan di Batam per 20 Mei ini. Dengan sistem ini pengurusan izin usaha dapat diselesaikan hanya dalam waktu 30 menit saja.

Edy mengatakan pengurusan izin usaha yang ekstra cepat itu sudah meliputi semua perizinan. Mulai dari izin dasar, izin usaha industri, nomor induk perusahaan, dan lainnya.

“Maka setelah itu investor bisa langsung konstruksi,” kata Edy

Edy menjelaskan, secara garis besar sistem OSS memiliki 10 keunggulan. Yakni single filling, synchronous processing, single risk management, terintegrasi, single billing, single submission, single approval, single reference, single helpdesk, dan single monitoring.

Edy kemudian menjelaskan alur mudah berusaha dengan OSS yang dapat selesai dalam 30 menit. Pertama-tama, investor harus sudah memiliki badan usaha dan NPWP. Setelah itu baru mendaftar ke sistem OSS, lalu mengisi data tambahan untuk Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan izin dasar. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses ini hanya lima menit saja.

Setelah itu, baru memasuki tahap komitmen dan kepatuhan yang pertama. Tahap ini berfungsi untuk mengajak investor untuk meninjau izin lokasi. Dimulai dari menyetujui untuk pemenuhan izin lokasi, standar lingkungan, bangunan dan SLF Checklist serta mengisi data usaha dan permohonan fasilitas.

“Maka dalam lima menit berikutnya, OSS akan menerbitkan izin usaha sektoral dan penetapan fasilitas,” tambah Edy.

Setelah itu, maka masuk ke dalam tahap komitmen dan kepatuhan yang kedua. Tahap ini adalah dimana investor bersedia menyetujui untuk pemenuhan standar atau sertifikasi checklist dan mengisi data izin lainnya.

“Lalu setelah itu, maka izin komersial dan sertifikasi tertentu akan diterbitkan berikut penerbitan notifikasi perizinan dan komitmen kepatuhan. Setelah itu, Satuan Tugas (Satgas) akan melakukan proses monitoring,” paparnya.

Sistem OSS juga mampu merekap semua Nomor Induk Perusahaan (NIP) seluruh perusahaan di Indonesia. Sehingga sekali masuk, maka bisa mengurus dokumen perizinan seperti SIUP, TDP, dan lainnya. Semuanya sudah dilacak oleh komputer sehingga lebih mudah keluar izin berusaha.

“Investor hanya tinggal ngopi-ngopi saja sambil menunggu,” ucapnya.

Saat ini ada sekitar 1.200-an investasi baru yang akan dikawal melalui program OSS.

Sejumlah warga sedang melakukan pengurusan dokumen perizinan di di Mall Pelayanan Publik BP Batam yang sudah mulai beroprasi, Selasa (5/12/2017). F Cecep Mulyana/Batam Pos

“Pengawalan dilakukan oleh Satgas sejak investor mendapatkan komitmen untuk berinvestasi,” katanya lagi.

Penyelenggaraan OSS tidak bisa lepas dari peran Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi tempat memperoleh perizinan. PTSP lahir karena dorongan dari Kementerian Dalam Negeri lewat Permendagri 138/2017.

Permendagri ini mengatur penyelenggaraan perizinan dan non perizinan melalui PTSP daerah sebagai upaya percepatan pelaksanaan berusaha di daerah dan pedoman penyelenggaraan PTSP yang prima.

“Peranan PTSP sangat strategis dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha agar lebih cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Saya yakin nanti akan dapat berpengaruh terhadap peningkatan investasi di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ucap Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Eko Subowo.

Sedangkan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tamba Hutapea mengatakan, perubahan perilaku birokrasi dari penguasa perizinan menjadi pelayanan perizinan sudah mulai terjadi untuk mempercepat pelaksanaan berusaha di Indonesia.

“Mendagri dan BKPM akan mendorong pembentukan Satgas bagi daerah yang belum membentuk Satgas sesuai dengan amanat Perpres 91/2017. Satgas ini penting karena sistem pelayanan perizinan dan pemberian fasilitas insentif fiskal terintegrasi secara OSS siap dioperasikan secara nasional,” ungkapnya.

Sistem OSS ini diluncurkan karena target rencana atau komitmen investasi periode 2015-2017 sebesar Rp 5.338,3 triliun. Dan dari Sumatera masih belum mencapai realisasi. Targetnya adalah Rp 1.010,6 triliun tapi yang terealisasi hanya Rp 321,9 triliun. Dari Kepri total realisasi invesasi yang diperoleh sebanyak Rp 31,4 triliun dan 61,8 persennnya datang dari Batam. Sehingga dianggap belum optimal.

Lalu bagaimana tanggapan pengusaha? Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Sanny Iskandar mengatakan paket kebijakan ekonomi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan berinvestasi sehingga dapat memberikan efek yang cukup signifikan kepada investor yang akan berinvesasi di Indonesia.

“Saya berharap OSS ini dapat merasionalkan peraturan dengan menghilangkan duplikasi, melakukan keselarasan antar peraturan, melakukan konsistensi peraturan, simplifikasi seperti satu identitas pelaku, sedikit persyaratan, pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem online,” katanya.

Sejumlah warga sedang melakukan pengurusan dokumen lahan di PTSP BP Batam di Mal Pelayanan Publik. F Cecep Mulyana/Batam Pos

Batam sebagai pilot projek OSS dianggap sangat tepat. Karena Mall Pelayanan Publik (MPP) sudah ada di Batam sebagai sarana implementasi OSS yang dapat menjadi percontohan bagi OSS di daerah lainnya di Indonesia.

“Kemudahan-kemudahan perizinan seperti inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh para investor. Tentu saja OSS ini dapat meningkatkan daya saing dan daya tarik invesasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif,” katanya.

Sedangkan Kepala Badan Penngusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pihaknya sudah siap melaksanakan OSS bekerjasama dengan Pemko Batam. “Kami siap laksanakan OSS perizinan di BP dan Pemko. Tinggal mengintegrasikannya,” jelasnya.

Lukita mengungkapkan bahwa BP memang memita agar Batam jadi pilot projek OSS. Penyebabnya adalah karena sudah memiliki MPP dan Batam juga merupakan kawasan industri yang butuh investor. “Kita sejak Desember langsung minta jadi pilot project. SDM kami siapkan dengan mengintegrasikannya dengan Pemko Batam,” katanya.

Sementara Wakil Gubernur Kepri Isdianto mengungkapkan pihaknya telah membentuk Satgas OSS tingkat provinsi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri.

“Ini merupakan satgas pendukung dan tugasnya adalah ikut mencari solusi hambatan perizinan agar integrasi bisa dilakukan dengan baik,” jelasnya.

Batam memang sempat mengalami guncangan hebat saat banyak perusahaan memutuskan hengkang beberapa tahun yang lalu. Lalu kejatuhan ekonomi juga disebabkan pelemahan ekonomi global yang menyebabkan sektor galangan kapal limbung.

“Informasi OSS ini harus sampai seluas-luasnya. Kita harus ubah paradigma. Semoga pelaku industri dapat bersinergi dan kembangkan perizinan agar bisa laksanakan OSS,” harapnya. (leo)

Respon Anda?

komentar