batampos.co.id – Sebanyak 15 asosiasi pengusaha di Batam dan Kepri menolak perubahan status Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. Mereka menilai perubahan status tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi dunia investasi di Batam.

Sikap pengusaha tersebut tertuang dalam surat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri Nomor 39/KU/KADIN-KEPRI/IV/2018 perihal usulan dan tanggapan KEK Batam. Surat yang dikeluarkan pada 27 April 2018 ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Surat ini ditandatangani masing-masing ketua asosiasi pengusaha. Adapun 15 asosiasi pengusaha yang tergabung dalam penolakan KEK Batam ialah

  • Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri,
  • REI Batam,
  • INSA Batam,
  • DPD Akklindo Kepri,
  • Dekopinda Batam,
  • BSOA,
  • Gapeksindo,
  • Asprindo,
  • DPD Asita Kepri,
  • Aexipindo,
  • Organda Batam,
  • Forppi,
  • HIPPI, dan
  • PHRI Batam.

Ketua Kadin Kepri, Achmad Makruf Maulana belum mau banyak berkomentar terkait surat ini. “Saya dipanggil pak menteri ke Jakarta,” kata Makruf tanpa menjelaskan siapa menteri yang dimaksud, Kamis (3/5).

Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Batam, Osman Hasyim mengatakan soal kepastian hukum berusaha menjadi alasan utama pengusaha menolak KEK Batam. “Jika berubah lagi, maka itu merupakan langkah mundur. Karena dapat menimbulkan kebingungan,” jelasnya.

Ia mengatakan sebaik-baiknya kebijakan haruslah memperkuat regulasi yang ada saat ini. “Kami ini belum mengetahui bagaimana nanti bentuk KEK sama sekali. Jika mengacu pada peraturan KEK, maka nanti akan berada dibawah gubernur. Tapi Batam itu kompleks sehingga harus punya badan baru,” ucapnya.

Osman menyarankan agar lebih FTZ diperkuat saja. Selain masa berlakunya selama 70 tahun, FTZ juga dianggap masih bisa menjadi tumpuan ekonomi Batam jika dibenahi lebih baik. “Lebih baik dipertahankan dan diperkuat lewat pemberian insentif,” ungkapnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk mengatakan kebijakan apapun harus memiliki kepentingan yang jelas. “Ini menyangkut kepastian hukum berusaha. Mengapa diubah? Apa urgensinya?” jelasnya.

Jika KEK diumpamakan seperti apa yang diungkapkan pemerintah pusat bahwa fasilitasnya lebih banyak, maka ia menilai mengapa fasilitas tersebut tak dimasukkan ke FTZ saja.

“Ya ditambah saja fasilitas FTZ itu, kan selesai,” jelasnya.

Bagi pengusaha, perubahan kebijakan yang sedinamis saat ini tidak mencerminkan kepastian berusaha di Batam. “Bagi pengusaha yang penting itu kepastian hukum dalam berusaha,” ungkapnya.

Sebuah kebijakan yang baik harus mempertimbangkan keinginan kedua belah pihak baik itu pengusaha maupun pemerintah. “Kedua pihak harus bisa terakomodasi,” ungkapnya. Meski mendukung, Jadi tidak ikut menandatangani surat pernyataan para pengusaha yang menolak KEK Batam.

Dua orang warga Batam berfoto mengambil latar belakang Welcome To Batam yang terpampang di Bukit Clara Batamkota. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

Dihubungi terpisah, Ketua Apindo Kepri, Cahya, enggan memberikan komentar. Menurut dia, penyataan seputar penolakan KEK Batam sebaiknya lewat satu pintu.

“Juru bicaranya Kadin Kepri. Kontak Makruf (Ketua Kadin Kepri, red),” kata Cahya, tadi malam.

Dalam surat pernyataan itu, para pengusaha menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, pengusaha meminta agar Batam dikembalikan ke awal mula pembangunannya, yakni berada langsung dibawah Presiden dalam bentuk otorita dengan fasilitas KEK maritim menyeluruh.

Dan jika tetap mengikuti pola yang ada saat ini, maka Batam harus tetap dalam sistem FTZ menyeluruh dengan penambahan insentif sesuai kebutuhan.

Kedua, jika pemerintah benar-benar tidak mau mundur dengan niatnya mengubah FTZ Batam menjadi KEK, maka jangan dilakukan secara tergesa-gesa. Penetapan KEK Batam dianggap sangat merugikan baik itu masyarakat maupun pengusaha yang berada diluar KEK enclave. Berdasarkan pengalaman yang ada, pengelolaan KEK sangat rumit dalam tata kelola kepabeanannya.

Ketiga, pengusaha minta agar Batam yang sejak awal merupakan tanah milik pemerintah diubah menjadi daerah bersifat umum lainnya di Indonesia yang baru diberi fasilitas KEK.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady menyatakan jika dibandingkan FTZ, KEK sebenarnya lebih menguntungkan pengusaha. Sebab KEK memiliki berbagai fasilitas dan kemudahan baik itu fiskal dan non fiskal yang sama atau mendekati fasilitas serupa dari negara lain.

“Dan KEK itu harus terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional dan wilayah yang potensi sumber daya unggulan,” ucapnya.

Ada banyak fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh KEK. Contohnya adalah fasilitas perpajakan yakni tax allowance dan tax holiday.

Lalu ada kemudahan di bidang lalu lintas barang seperti pemasukan barang ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo juga pernah mengatakan KEK akan memberikan banyak kemudahan bagi pengusaha. Sehingga ia meminta agar pengusaha mendukung perubahan Free Trade Zone (FTZ) ke KEK.

“FTZ sudah diputuskan untuk menjadi KEK. Tapi KEK Batam akan berbeda dengan tempat lain. Di tempat lain dimulai dari nol, tapi di Batam sudah ada berbagai macam industri,” jelasnya.

Soal penetapan KEK sebagai zona enclave, penyebabnya adalah karena KEK sebenarnya tidak mengenal konsep pemukiman didalamnya.”Makanya harus ada zona enclave, dibatasi mana masuk KEK dan mana luar KEK,” katanya.

Setelah memetakannya dengan akurat, ia melihat bahwa memang Nongsa Digital Park (NDP) yang baru siap menyandang status KEK. “Mengenai kapan, kami dari BP Batam bertugas menyiapkannya bersama NDP. Tapi ujung-ujungnya diproses bersama di Dewan Nasional KEK,” katanya.

Proses penetapan KEK itu diluar kontrol BP Batam yang hanya bertugas mempersiapkannya. ”Tapi kami akan siap untuk KEK,” katanya.

Sementara Plt Kasubdit Humas BP Batam, Topan, enggan mengomentari surat penolakan KEK tersebut. Sebab, kata dia, surat tersebut ditujukan ke Presiden Joko Widodo, bukan BP Batam.

“Lagipula kami hanya pelaksana,” katanya. (leo)

Respon Anda?

komentar