batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menghapus dualisme kewenangan antara Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Presiden menilai, penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam merupakan jawaban agar tumpang tindih kewenangan kedua lembaga ini berakhir.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam, Wan Darussalam, mengatakan hal ini merupakan arahan Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) tertanggal 19 Januari 2016 dan tanggal 30 Maret 2017 lalu.

“Ada tiga poin yang disampaikan Presiden pada dua kesempatan tersebut, yakni ubah FTZ Batam menjadi KEK, hapus dualisme pengelolaan di Batam, dan pemerintah menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah untuk Pembentukan KEK Batam,” terang Wan Darussalam, Kamis (10/5).

Menurutnya, Jokowi melihat permasalahan di Batam sesungguhnya telah berakumulasi dan cukup lama dan berkepanjangan. Oleh karenanya pembenahannya harus substansial. Jokowi menilai penyelesaian dengan pola bisnis yang biasa tidak akan dapat meningkatkan daya saing Batam sebagai pusat perekonomian yang pernah unggul di kawasan regional ini.

“Penyelesaian secara tuntas belum pernah dilakukan, Presiden Jokowi berkomitmen menyelesaikannya secara tuntas,” imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga menyampaikan hal yang serupa dengan Presiden. Tertuang dalam lima misi yang diemban Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dari Dewan Kawasan (DK) dan disampaikan pada acara Pelantikan Kepala BP Batam pada tanggal 27 Oktober 2017 lalu di Jakarta.

Rincainnya adalah, pertama, BP Batam diminta segera menyelesaikan dualisme dan membangun sinergi dengan semua pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan dengan melakukan komunikasi positif dengan Pemprov Kepri, Pemko dan DPRD Batam, dan instansi terkait lainnya termasuk DK dan Tim Teknis, melakukan MoU dengan Pemko Batam meliputi pembagian wilayah dan kewenangan, termasuk perijinan serta mempercepat pengalihan aset pelayanan publik kepada Pemko Batam, termasuk pengalihan SDM BP Batam terkait.

Kedua, mempercepat tranformasi FTZ ke KEK Batam. Dengan cara segera menyiapkan konsep KEK Batam (model ekonomi dan model bisnis yang tepat termasuk Zona zona KEK), mengumpulkan data-data bagi pengembangan KEK Batam, menyiapkan transformasi kelembagaan, mengusulkan kebijakan kepada DK, misalnya UWTO permukiman, skema penyelesaian lahan, tarif pelabuhan dan sebagainya, menyiapkan pemenuhan syarat pembentukan KEK, dan menyiapkan usulan dasar hukum pembentukan KEK Batam.

Ketiga, meningkatkan pelayanan dan investasi. Empat, meningkatkan kinerja organisasi BP Batam. Dan yang kelima, mendukung pembangunan Kota Batam yang nyaman, aman, asri dan lestari yakni dengan mengembangkan KEK Batam yang bersih, hijau, aman dan nyaman. Serta terkait penyelesaian masalah ruli.

Wan mengatakan, kinerja Batam sebagai regional economic centre sudah menurun disebabkan adanya faktor eksternal dan internal. Sehingga Batam kurang berdaya saing.

Faktor Eksternal, yakni kebijakan FTZ sudah ditinggalkan oleh negara-negara di kawasan regional Asia timur dan Asia tenggara. Seiring dengan globalisasi dan perkembangan kerja sama antarnegara di kawasan, kecenderungan regional sekarang adalah mengembangkan KEK atau SEZ (Special Economic Zone).

Sementara, tumpang tindih pengelolaan kewenangan dan wilayah FTZ Batam antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam serta kompleksitas kelembagaan BP Batam merupakan faktor internal dan menjadi penyebab utama tidak kondusifnya pengelolaan FTZ Batam.

“Hasil kajian Kementerian Keuangan Tahun 2015, data insentif fiscal (potential lost) FTZ periode 2010-2015 total Rp 112,86 Trilun. Pengelolaan FTZ Batam lebih besar potential loss dan cost dibandingkan dengan benefit,” ungkapnya.

Dan, pengelolaan FTZ Batam tidak sesuai dengan semangat dan tujuan awal. Yaitu pelabuhan alih kapal yang belum berkembang, stagnannya perkembangan industri manufaktur dan penyerapan tenaga kerjal Juga stagnannya jumlah kunjungan wisatawan asing, daya tarik Bata masih rendah bagi PMA dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia yang tidak memiliki insentif fiskal sebagai FTZ.

“Tahun 2014 Kota Batam hanya menempati peringkat ke-20 di Indonesia dalam kemudahan berinvestasi,” ucapnya.

foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

Bahkan, selama FTZ diberlakukan nilai impor lebih besar nilai ekspor. Batam lebih berstatus pasar daripada pusat penghasil barang dan jasa dengan nilai tambah yg menguntungkan kepentingan nasional. Lalu, pertumbuhan ekonomi Batam lebih kecil dari petumbuhan ekonomi Provinsi Kepri.

Dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi Batam bahkan menurun, tahun 2014 sebesar 7,34 persen, tahun 2015 sebesar 6,75 persen, tahun 2016 4,13 persen, dan tahun tahun 2017 pada semester satu sebesar 1,52 persen.

“Tingkat pertumbuhan investasi rendah dan investor mengalihkan usaha ke luar Batam,” katanya.

Selain itu, selama FTZ berlangsung pertumbuhan penduduk di Kota Batam sangat tinggi. FTZ juga memicu urbanisasi tenaga kerja tidak produktif. Selebihnya, pemberlakuan FTZ dinilai meningkatkan kasus penyelundupan ke kawasan pabean di dalam negeri.

Terkait transfromasi FTZ ke KEK dimungkinkan berdasarkan Pasal 48 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK. Selain dapat menyelesaikan permasalahan dualisme kewenangan, KEK juga dinilai akan mengakhiri tumpang tindih perizinan dan tumpang tindih wilayah kerja antara BP Batam dengan Pemko Batam.

Juga, memudahkan pelaksanaan pembangunan dalam hal penyediaaan lahan untuk faslitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun Kota Batam, memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan daya saing Kota Batam sebagai kawasan destinasi invetasi di Indonesia.

“KEK memiliki berbagai fasilitas dan kemudahan (fiskal dan non fiskal) yang sama atau mendekati dengan fasilitas kawasan sejenis di negara lain yang meliputi pajak, kepabeanan, pertanahan, imirasi, perizinan,” ucap dia.

Terkait zona KEK, Wan menyebutkan nantinya wilayah KEK Batam meliputi zona pola ruang RTRW dengan peruntukkan industri, pariwisata, dan kepelabuhanan. Sebagian besar kawasan industri, pariwisata, dan pelabuhan yang telah eksisting saat ini, termasuk dalam peta rencana KEK Batam.

Wan juga menegaskan, penerapan KEK Batam tidak otomatis menghapus fasilitas FTZ Batam. Sehingga, kata Wan, Untuk pelaku usaha dan masyarakat yang berada di luar KEK, masih tetap diberikan fasilitas dan kemudahan (insentif) sama dengan fasilitas dan kemudahan (insentif) FTZ yang telah diterima selama ini.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad juga menilai kehadiran KEK Batan merupakan jawaban agar persoalan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan (BP) Batam bisa diselesaikan.

“Ketika menjadi KEK, wilayah kerja kami dan BP Batam akan clear dan sejak saat itu kita tidak akan berbenturan, saya meyakini itu,” kata Amsakar. (iza)

Advertisement
loading...