batampos.co.id – Kemenangan koalisi Pakatan Harapan (PH) menjadi awal mimpi buruk bagi Najib Razak. Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia itu tak bisa lagi berkelit dari kasus korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang menyeret namanya. Bisa jadi, sebentar lagi Najib akan menggantikan Anwar Ibrahim menghuni hotel prodeo.

Saat ini Najib sudah dicekal. Dia tak bisa keluar Malaysia. Padahal rencananya dia, Sabtu (12/5), terbang ke luar negeri untuk berlibur bersama istrinya, Rosmah Mansor. Hanya dalam hitungan menit setelah Najib menyatakan akan rehat setelah kalah pemilu, imigrasi langsung mengeluarkan pencekanan untuknya dan istrinya.

Puluhan jurnalis padahal sudah menunggu Najib di Bandara Sultan Abdul Aziz Shah. Berdasarkan pesan yang berseliweran di media sosial, nama Najib dan Rosmah tercantum di manifes penerbangan ke Jakarta pukul 10.00 waktu setempat. Mereka akan menggunakan pesawat pribadi.
Tumbangnya Najib Razak dari posisi Perdana Menteri (PM) Malaysia menarik perhatian warga Indonesia. Sebab, Najib sempat dikabarkan berkunjung ke Tanah Air, Sabtu (12/5). Najib disebut-sebut menyewa jet pribadi milik Peter Sondakh, CEO and Chairman Rajawali Corpora, untuk terbang ke Indonesia.

Namun, kabar yang tersebar melalui media massa Malaysia itu akhirnya diklarifikasi oleh Najib sendiri. Najib batal ke Indonesia. Melalui akun Twitternya Najib mencuit bahwa dia akan menghormati keputusan pencekalan yang diberlakukan untuknya tersebut.
“Benar bahwa saya melarang Najib meninggalkan negara ini,” tegas PM Malaysia Mahathir Mohamad dalam konferensi pers seperti dilansir Reuters.

Pemimpin 92 tahun itu sebelumnya menyatakan tidak akan balas dendam pada Najib, hanya ingin menegakkan aturan hukum. Tapi bagi Najib, hasilnya bakal sama saja. Mahathir juga menambahkan bahwa ada bukti-bukti kuat untuk penyelidikan terhadap kasus tertentu yang dilakukan oleh Najib. Yang dimaksud tentu saja adalah skandal 1MDB. Dalam kasus korupsi itu, ada aliran dana sebesar USD 700 juta (RP 9,8 triliun) ke rekening pribadi Najib. “Jika diperlukan, aturan hukum akan diterapkan,” tambahnya.

Mahathir juga mendepak Apandi Ali dari posisinya sebagai jaksa agung. Dialah yang membebaskan Najib dari segala tuduhan tentang skandal korupsi 1MBD. Sejauh ini Apandi belum buka suara.

Entah karena ditekan partai atau tahu bakal tersandung banyak masalah, Najib kemarin mengundurkan diri. Dia meletakkan jabatannya sebagai presiden United Malay National Organisation (UMNO) dan pemimpin koalisi Barisan Nasional (BN). Posisinya akan diserahkan pada wakilnya Ahmad Zahid Hamidi. Zahid dulu pernah menjabat sebagai wakil PM. Mantan menteri pertahanan Hishammuddin Hussein ditunjuk sebagai wakil presiden UMNO.

“Saya memiliki tanggung jawab moral untuk mengundurkan diri,” ujarnya dalam rapat Dewan Tertinggi UMNO.

Terpisah, harapan PH untuk membebaskan Anwar Ibrahim akhirnya terealisasi. Nurul Izzah, putri Anwar, menyatakan bahwa ayahnya akan keluar dari penjara Selasa (15/5) nanti. Itu lebih cepat dibanding jadwal resmi pembebasannya yaitu pada 8 Juni mendatang.

Meski dibebaskan lebih cepat, namun Anwar belum mendapatkan pengampunan dari kerajaan secara resmi. Proses untuk mendapatkan pengampunan itu masih diurus. Jika disetujui, dia bisa kembali berpolitik.

Pembebasan itu memberi warna baru pada hubungannya dengan Mahathir. Dulu saat Mahathir menjadi PM pada 1981-2003, Anwar adalah anak didik kesayangannya. Semua orang menganggapnya sebagai pengganti Mahathir. Tapi pada 1999 begitu dia tampak terlalu berkuasa, Mahathir memasukkannya ke penjara dengan tudingan sodomi.

Anwar bebas pada 2004 dan menjadi sosok penting di oposisi. Dia kembali berpolitik dan melawan Najib di pemilu 2013. Pada 2015 dia kembali dipenjara dengan tudingan sodomi. Berbagai lembaga HAM menuding bahwa hukuman tersebut bermotif politik.

Bukan hanya Anwar yang hubungannya pahit manis dengan Mahathir. Menteri keuangan yang ditunjuk oleh Mahathir saat ini, Lim Guan Eng, juga pernah dipenjara dua kali olehnya. Yaitu pada 1987 dengan alasan mencegah kericuhan rasial dan pada 1998 karena melanggar UU Penghasutan. Sejak merdeka, baru kali ini Malaysia memiliki menteri ekonomi dari etnis Tionghoa.(sha/tyo))

Respon Anda?

komentar