batampos.co.id – Amerika Serikat (AS) bersiap membuka kedutaannya di Kota Suci Yerusalem 14 Mei 2018.
Pada kesempatan yang sama, kelompok-kelompok di Palestina menyerukan agar pemimpin negara lain mengutuk keras keputusan Presiden AS Donald Trump tersebut. Seperti dilansir Sputnik pada Senin, (14/5), anggota Palestine Liberation Organization (PLO) Yasser Abd Rabbo mengatakan, pemindahan Kedutaan AS tersebut merupakan tindakan yang paling mencolok dan tidak bersahabat oleh AS terhadap Palestina.
Abd Rabbo termasuk di antara mereka yang merundingkan Persetujuan Oslo, perundingan rahasia antara Israel dan Palestina yang menciptakan Otoritas Palestina dan menyebabkan pengakuan PLO oleh Israel sebagai wakil rakyat Palestina. Rabbo mengatakan, negara-negara Arab dapat bereaksi terhadap langkah itu dengan menerapkan resolusi Konferensi Tingkat Tinggi Arab tahun 1980 di mana 15 negara Muslim, termasuk Arab Saudi, menyerukan semua negara untuk menghentikan perdagangan dan kerja sama lain dengan negara yang memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Direktur Penelitian dan Kebijakan sekaligus anggota Dewan di Masarat, The Palestine Centre for Policy Research and Strategic Studies di Ramallah, Khalil Shaheen mengatakan, pilihan Palestina sangat terbatas. Namun bisa sangat efektif jika digunakan dengan benar.
“Palestina dapat memiliki hak veto, yang tidak kalah penting dari manuver AS di Dewan Keamanan PBB pada setiap proses politik yang coba diluncurkan Trump baik untuk Palestina dan Israel,” kata Shaheen.
Shaheen juga mengusulkan taktik yang melibatkan pengadilan internasional. Jadi Palestina dapat meminta Mahkamah Internasional untuk memberikan pendapat penasehat tentang pengumuman AS di Yerusalem Timur yang diduduki, dan bagaimana hal itu melanggar hukum internasional serta resolusi Dewan Keamanan PBB.
Dengan kata lain, Palestina dapat merumuskan langkah politik dan penyebabnya. Sementara itu, Organisasi Palestina lainnya juga mengecam keras langkah AS.
“Ini adalah pelanggaran hukum internasional. Itu membuat AS terlibat dan menjadi pelanggar hukum internasional bersama dengan Israel,” kata Sekjen Inisiatif Nasional Palestina, Mubadara sekaligus anggota Dewan Legislatif Palestina, Mustafa Barghouti.
Menurut Barghouti, dengan memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Kota Yerusalem, maka Presiden AS Donald Trump telah menelanjangi diri dan negaranya dari kemungkinan menjadi mediator perdamaian yang dapat dipercaya dan tidak memihak antara Israel dan Palestina.
Pada era Presiden Obama, AS mengakui status Yerusalem hanya bisa dinegosiasikan oleh kedua negara. Namun di era Trump semua kebijakan AS berubah menjadi lebih menguntungkan Israel.
Setelah pengumuman AS, Majelis Umum PBB sangat menentang langkah itu. Mereka menyatakan, keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel itu cacat hukum.
Menurut kantor berita Palestina Wafa, pejabat Palestina Saeb Erekat meminta para pemimpin asing untuk memboikot pembukaan kedutaan, “Jangan sampai mereka meminjamkan legitimasi untuk keputusan ilegal dan kebijakan terus-menerus Israel dari penjajahan, kolonisasi, dan aneksasi.”
Menurut beberapa laporan, lebih dari setengah pejabat yang diundang dan pejabat diplomatik akan memboikot acara tersebut. Kedutaan AS secara resmi dibuka sore ini pukul 16.00 waktu setempat. Menandai peringatan 70 tahun pendirian Israel.
Nahasnya, pada Selasa, warga Palestina akan menandai Nakba, atau ‘Bencana’ memperingati lebih dari 700.000 orang Palestina yang melarikan diri atau diusir dalam perang 1948 yang mengelilingi negara Israel.
Presiden AS Donald Trump dinilai telah menelanjangi diri dan negaranya dari kemungkinan menjadi mediator perdamaian yang dapat dipercaya dan tidak memihak antara Israel dan Palestina.
Pada era Presiden Obama, AS mengakui status Yerusalem hanya bisa dinegosiasikan oleh kedua negara. Namun di era Trump semua kebijakan AS berubah menjadi lebih menguntungkan Israel.
Setelah pengumuman AS, Majelis Umum PBB sangat menentang langkah itu. Mereka menyatakan, keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel itu cacat hukum.
Menurut kantor berita Palestina Wafa, pejabat Palestina Saeb Erekat meminta para pemimpin asing untuk memboikot pembukaan kedutaan, “Jangan sampai mereka meminjamkan legitimasi untuk keputusan ilegal dan kebijakan terus-menerus Israel dari penjajahan, kolonisasi, dan aneksasi.”
Menurut beberapa laporan, lebih dari setengah pejabat yang diundang dan pejabat diplomatik akan memboikot acara tersebut. Kedutaan AS secara resmi dibuka sore ini pukul 16.00 waktu setempat. Menandai peringatan 70 tahun pendirian Israel.
Nahasnya, pada Selasa, warga Palestina akan menandai Nakba, atau ‘Bencana’ memperingati lebih dari 700.000 orang Palestina yang melarikan diri atau diusir dalam perang 1948 yang mengelilingi negara Israel.
(ina/trz/JPC)