Iklan

batampos.co.id – Pada pagelaran seni budaya yang digelar oleh KPUD Batam, yang pesertanya dari seluruh parpol, ada dua parpol yang melanggar aturan kesepakatan yang telah dibuat bersama KPUD Batam dan 15 parpol.

Iklan

Dua parpol yang dimaksud ini adalah Nasdem dan PPP. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua KPUD Batam, Agus Setiawan saat menghadiri RDP yang digelar Komisi I DPRD Batam bersama 15 pengurus parpol, Selasa (15/5) sore.

“Ada dua parpol yang menampilkan atribut parpolnya yakni Nasdem dan PPP saat tampil di atas panggung pagelaran seni dan budaya beberapa bulan lalu. Saat dari perwakilan partai Nasdem akan tampil, dari kami sudah mengecek dan tak ada atribut parpol yang

ditampilkan. Begitu naik ke panggung, baru mereka mengibarkan atribut tersebut,” ujar Agus di depan seluruh pengurus parpol dan Ketua Komisi I DPRD Batam.

Masih kata Agus, ia menegaskan saat itu tak boleh setiap parpol menyampaikan orasi terkait dengan nama parpol, nomor urut serta pengurus parpol.

“Kami berikan perlakuan yang sama ke seluruh parpol. Terkait kegiatan pagelaran seni dan budaya yang ditampilkan, kami tak membatasi. Kami berikan kebebasan ke seluruh parpol, menampilkan kegiatan seni dan budaya,” terang Agus.

Setiap memutuskan kegiatan seperti apa, lanjutnya, ia selalu melibatkan pengurus-pengurus parpol. Sampai di penghujung acara, KPU membuat kesepakatan dengan seluruh parpol agar tak menampilkan atribut di panggung, saat mereka menampilkan kegiatan seni dan budaya. Hal tersebut sudah disepakati oleh seluruh parpol.

Masih kata Agus, saat pagelaran, pihaknya sudah melakukan usaha yang maksimal untuk tak membawa atribut parpol. Saat itu ada anggota KPU Batam stand by di panggung.

“Kami mengaku kecolongan dengan adanya dua parpol yang melanggar kesepakatan bersama ini. Bagi saya pribadi, tak ada aturan yang dilanggar oleh dua parpol yang melanggar kesepakatan dengan mengibarkan atribut parpol. Hanya secara etis, mereka melanggar kesepakatan bersama saja yang telah dibangun,” katanya.

Sementara anggota Komisi I DPRD Batam yang juga ikut dalam RDP, Jurado Siburian menegaskan, harusnya KPU Batam melakukan pelaporan langsung ke Panwaslu begitu tahu pada pagelaran yang digelarnya, terdapat dua parpol yang melanggar kesepakatan bersama.

“Itu kan acara yang menggelar KPU Batam yang pastinya sudah ada membuat aturan. Tetapi aturan itu dilanggar dua parpol. Yang saya sesalkan, kenapa dari KPU Batam tak melakukan teguran ke dua parpol yang melanggar aturan tersebut. Kalaupun ada teguran, atau

mereka tak memiliki kewenangan menegur, kenapa KPU Batam tak menyurati Panwaslu agar menjatuhkan sanksi akibat adanya pelanggaran yang dibuat,” ujar Jurado.

Sedangkan saat digelar RDP, Panwaslu Batam tak pernah hadir, padahal sudah diberikan undangan.

“Ini yang perlu kita pertanyakan, apa alasan Panwaslu tak hadir. Bahkan dari perwakilan pengurus PDIP yang hadir di RDP, pada saat digelar acara KPU bersama seluruh parpol, mereka sengaja tak mengikutsertakan Panwaslu dalam beberapa kali rapat. Kami berharap instansi terkait, masing-masing janganlah mengutamakan ego sektoral masing-masing,” terang Jurado mengakhiri. (gas)