batampos.co.id – Tokoh masyarakat yang juga mantan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo meminta pemerintah tidak tergesa-gesa apalagi memaksakan menetapkan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Alasannya, kata Soerya, saat ini Batam masih menyandang status sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang FTZ Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), FTZ Batam berlaku selama 70 tahun sejak diberlakukan pada 2009 lalu.

“Menurut saya jangan tergesa-gesa menetapkan KEK. Semua yang tergesa-gesa maka hasilnya akan kurang bagus,” katanya kepada Batam Pos, Rabu (16/5).

Mantan ketua DPRD Kepri ini menjelaskan, rencana penerapan KEK di Batam menghadirkan kecemasan tersendiri bagi kalangan pengusaha dan investor yang eksisting di Batam, saat ini.

Padahal, menurut Soerya, kepastian aturan merupakan hal penting bagi para investor. “Dalam berinvestasi, kepastian hukum sangat penting. Kalau tak ada kepastian hukum, maka investasi akan menurun. Investasi menurun maka yang kena imbasnya adalah masyarakat,” katanya.

Untuk itu, dia berharap pemerintah, khususnya Tim Transformasi FTZ ke KEK Batam melibatkan semua pihak dalam proses ini. Tim Transformasi FTZ-KEK Batam, lanjut Soerya, harus memanggil semua pihak mulai dari gubernur Kepri, DPRD Kepri, wali kota Batam, DPRD Batam, pengusaha, dan perwakilan dari masyarakat. Tim transformasi ini harus mendengarkan masukan dari semua pihak.

“Semua pihak harus melepaskan ego sektoral masing-masing. Tetapi mari sama-sama mencari formula baru mana yang paling tepat diberlakukan di Batam,” katanya.

Soerya menambahkan, setiap kebijakan pemerintah seharusnya memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Termasuk kebijakan penerapan sistem ekonomi di Batam. Ia berharap pemerintah menimbang kembali sistem ekonomi apa yang lebih tepat diberlakukan di Batam saat ini, KEK atau FTZ.

Apalagi, kata dia, saat ini ekonomi Batam sudah mulai tumbuh positif. Dia berharap semua pihak ikut andil agar tren positif ini terus terjaga, bahkan tumbuh.

“Dulu pertumbuhan ekonomi merosot hingga ke angka satu persen. Tahun ini sudah naik ke angka 4,8 persen. Investasi juga mulai tumbuh. Jangan gara-gara masalah ini turun lagi,” katanya.

Menurutnya, dengan duduk bersama, maka semua keluhan dari pengusaha dan semua pihak bisa ditampung. “Saya ulangi lagi jangan tergesa-gesa menetapkan KEK. Segala yang tergesa gesa akan kurang bagus,” katanya.

Selasa lalu, oleh belasan asosiasi pengusaha, Soerya ditetapkan sebagai Ketua Tim FTZ Plus-Plus Batam. Tim ini bertugas mempertahankan keberadaan FTZ di Batam sembari memperjuangan penambahan insentif, serta menolak rencana KEK. Jika FTZ tetap berlaku dan insentif tambahan bisa diperoleh, maka disebut sebagai FTZ Plus-Plus.

Selain Soerya, sejumlah pengusaha duduk dalam kepengurusan tim ini, di antaranya Asmin Patros sebagai sekretaris dan Cahya sebagai bendahara. Beberapa nama lain juga diusulkan masuk dalam tim ini, seperti Abidin, Eddy Hussy, Soehendro Gautama, Dolly, dan Ali Ulai.

Terpisah, anggota Komite II DPD RI, Haripinto Tanuwidjaja, mengatakan akan meminta pemerintah pusat mempertahankan FTZ Batam dan menambah insentif dan fasilitasnya. Bukan malah mengganti produk hukum FTZ dengan ketentuan yang baru yang justru memberikan ketidakpastian dalam berinvestasi.

“Saya berharap fasilitas FTZ keseluruhannya tidak dicabut seperti masalah kelancaran arus barang. Juga fasilitas fiskal,” katanya.

Ia berharap pengusaha dan pihak terkait harus duduk bersama membicarakan dan mencari solusi. Termasuk usia FTZ yang menurutnya masih panjang.

“Saya menyampaikan bahwa fasilitas FTZ ini juga sangat penting buat UKM dan masyarakat,” katanya.

Ketua Tim FTZ puls plus Soerya Respationo bersama Ketua Apindo, Kadin Kepri, Kadin Batam, dan para pengusaha memberikan keterangan pada acara jumpa pers menyikapi perkembangan penolakan KEK di Hotel Aston, Selasa (15/5/2018). F Cecep Mulyana/Batam Pos

Bikin Batam Kondusif

Ketua Dewan Kehormatan Apindo Kepri Abidin menyerukan agar semua pihak, terutama kalangan buruh, sama-sama menjaga agar Batam tetap kondusif. Sehingga investor percaya dan nyaman menanamkan modalnya di Batam.

“Saya sudah tarik 24 investor dari Cina, tapi belum apa-apa sudah berantam. Mereka itu serius makanya menuntut kepastian hukum,” kata Abidin, Rabu (16/5).

Ke-24 investor itu, kata Abidin, punya jaringan intelijen di Indonesia. Tugasnya mengamati pemberitaan di media massa. Karena itu, jika ada masalah karena gonjang-gonjang persoalan upah buruh atau kepastian nasib FTZ akan jadi berita jelek bagi para investor tersebut.

Abidin menyebut para investor yang merupakan 24 perusahaan pemasok bagi Xiaomi ini telah mensurvei sejumlah kawasan industri di Batam termasuk Batamindo dan Kawasan Industri Tunas.

“Mereka sudah melihat beberapa kawasan industri bahkan sudah ada yang memberikan uang muka. Kalau tidak salah di Tunas,” katanya.

Ke-24 perusahaan itu tengah menjajaki kerja sama industri di Batam. Kehadirannya adalah untuk melengkapi dan mendukung kiprah Xiaomi yang telah membuka usaha di PT Sat Nusapersada.

“Kita yang suruh datang untuk mensupport industri dari Xiaomi. Kami fokus di perakitan, dan yang lainnya melakukan macam-macam. Seperti yang di Tunas memproduksi charger smartphone,” ungkapnya.

Ia kembali mengingatkan agar pemerintah maupun buruh menjaga iklim Batam tetap kondusif. Jika kondusif, maka investasi akan lancar dan akan terbuka banyak lowongan kerja. Sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Susah payah melobi selama setahun, kalau terus-terusan begitu nanti mereka bisa cabut,” katanya.

Sementara Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri OK Simatupang juga menekankan pentingnya semua pihak menjaga iklim investasi di Batam tetap kondusif.

“Kalau demo-demo terus dilakukan maka akan mengakibatkan semua perusahaan tutup. Nanti semua pihak menderita kerugian,” tegasnya.

Iklim investasi yang kondusif sangat penting bagi para investor. Mereka melihat situasi yang nyaman seperti itu sangat bagus buat berusaha.  (ALFIAN LG-RIFKI SETIAWAN, Batam)

Respon Anda?

komentar