batampos.co.id – Kondisi perkembangan hasil pembangunan suatu daerah, dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Hal itu dapat diidentifikasi dari beberapa indikator makro ekonomi dan sosial daerah, diantaranya perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, PDRB per kapita, Tingkat pengangguran terbuka (TPT), Inflasi, perkembangan Investasi dan tingkat kemiskinan.

Iklan

Sampai tahun ke dua RPJMD (jika tahun 2016 merupakan tahun transisi pasca pilkada 2015) kondisi perekonomian Kota Batam belum menampakkan perbaikan yang berarti. Tahun 2017 kondisi perekonomian di Batam justru semakin lesu dibanding tahun sebelumnya.

Sebagaimana dilaporkan dalam LKPJ batam 2017, bahwa tahun 2017 ekonomi diprediksi hanya tumbuh sebesar 3,08 persen (angka resmi dari BPS belum di publikasikan), menurun dibanding capaian tahun sebelumnya. Dimana tahun tersebut, ekonomi tumbuh 6,75 persen di tahun 2015 dan 5,48 persen pada tahun 2016.

Kelesuan ini tampak pada pertumbuhan di beberapa sektor dominan. Dimana penduduk menggantungkan sebagian besar kehidupannya dari sektor tersebut, seperti pertanian, kehutanan, perikanan tumbuh minus, industri pengolahan dan konstruksi menurun drastis.

Sedangkan perdagangan di tahun 2017 melambat yaitu, di sektor pertanian kehutanan dan perikanan dari tumbuh 3,51 persen menjadi minus 1,31 persen.

Sektor industri dan pengolahan dari tumbuh 4,98 persen menjadi 1,56 persen. Sementara sektor konstruksi tumbuh dari 6,7 persen menjadi 3,44 persen dan sektor perdagangan dari 6,93 persen menjadi 6,27 persen.

Seperti yang dikatakan Ketua Komisi III DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura. Ia menegaskan, perekonomian di Batam makin jeblok, bisa dilihat dari jumlah pengangguran yang makin bertambah dan orang miskin juga makin meningkat.

“Apakah masyarakat harus berdiam diri saja. Pimpinan daerah harus bertindak tegas, harus bagaimana bisa menaikkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kami lihat di laporan LKPJ, bukan meningkat, justru makin turun. Makanya harus ambil sikap Walikota Batam terkait dengan LKPJ,” ujar Nyanyang.

Pertama, lanjutnya, bagaimana bisa memaksimalkan pembangunan, pemerataan untuk membuka lapangan kerja, pemerataan untuk mengurangi kemiskinan, itu dilihat daripada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Terpenting, bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya kita sama-sama mencapai bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi berjalan maksimal. Yakni mempermudah segala perizinan investasi, mempermudah membuka lapangan usaha pekerjaan, jangan sampai semuanya dipersulit, akhirnya perekonomian jeblok. Kami malu sama kota atau provinsi lainnya yang makin meningkat. Justru di Batam makin jeblok,” terang politisi dari Partai Gerindra ini.

Sementara anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman mengatakan, jebloknya kondisi perekonomian di Batam selain disebabkan merosotnya perekonomian global, juga disebabkan pembagian kewenangan antara Pemko Batam dengan BP Batam yang tak jelas. Hal tersebut berpengaruh kepada kebijakan investasi, law enforcement nya yang lemah serta tak jelasnya bagaimana untuk kemudahan berinvestasi dengan aturan yang jelas dan tegas.

“Makanya banyak investor yang mengalihkan usahanya ke negara tetangga. Terkait kebijakan investasi, law enforcement, bagaimana kemudahan berinvestasi secara aturannya tegas dan jelas, pembagian kewenangannya jelas, tak tak urus izin ke pemko kemudian urus izin lagi ke BP Batam. Ini kan mengurangi rasa percaya diri investor. Makanya banyak investor yang mengalihkan usahanya ke negara tetangga,” terang Aman.

Masih kata Aman, untuk mendongkrak percepatan pertumbuhan ekonomi di Batam, birokrasinya diperbaiki lagi.

“Siapa yang bertanggung jawab atas jebloknya perekonomian di Batam ya pemerintah daerah lah. Singkirkan ego masing-masing. Saatnya saling membantu untuk mendongkrak perekonomian di Batam,” kata Aman.

Sementara persentase penduduk miskin Kota Batam dengan perbandingan dari tahun 2013 hingga 2017 jumlahnya semakin meningkat.

Berdasarkan data BPS Kota Batam, tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Batam mencapai 61.160 dengan persentase yakni 4,81 persen dari jumlah penduduk keseluruhan di Batam. Sedangkan di tingkat Provinsi Kepri, Batam persentase penduduk miskin di Batam mencapai 6,06 persen. Sementara di tingkat nasional, penduduk miskin di Batam persentasenya adalah 10,64.

Jumlah penduduk miskin tersebut lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2016 yang berjumlah 57.290 atau 4,86 persen di Batam, 5,98 persen di tingkat provinsi dan 10,86 di tingkat nasional.

Tiga Tug Boat mendorong atau menuntun Kapal Tanker di perairan Tanjunguncang, Selasa (85). Batam adalah jalur strategis untuk kapal-kapal yang melintas. Karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malasyia. F Dalil Harahap/Batam Pos

Nyanyang menilai kinerja penanggulangan kemiskinan yang lamban, dinilai belum cukup menggembirakan tersebut, menjadikan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkatnya PDRB per kapita setiap tahun, belum mencerminkan semakin meratanya distribusi pendapatan penduduk.

Untuk itu hendaknya Pemko Batam segera mengevaluasi ulang seluruh program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan angka kemiskinan. Sehingga ditemukan cara-cara yang lebih efektif dalam percepatan pengurangan jumlan penduduk miskin.

Sementara data penduduk miskin rumah tangga sasaran (RTS) berdasakan per kecamatan di Batam tahun 2017 dari Dinsos Batam, jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Kecamatan Sagulung.

Tahun 2017, penduduk miskin di

  • Sagulung berjumlah 7.077.
  • Batam Kota sebanyak 3.870,
  • Sekupang 3.258,
  • Batuampar 3.115,
  • Belakangpadang 3.047,
  • Lubukbaja 3.026,
  • Galang 2.801,
  • Seibeduk 2.776,
  • Batuaji 2.667,
  • Bengkong 2.494,
  • Bulang 2.311 dan
  • Nongsa sebanyak 2.052.

Agar pertumbuhan ekonomi Kota Batam meningkat lebih progresif, sesuai kewenangannya, diharapkan pemerintah kota ke depan mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah.

Caranya antara lain melalui peningkatkan konsumsi masyarakat dengan cara menjaga daya beli masyarakat tidak turun, misalnya dengan pengendalian inflasi yang ketat dan perluasan lapangan kerja. Berikutnya meningkatkan belanja pemerintah yang lebih produktif dengan cara memperbaiki struktur alokasi belanja dalam APBD dan peningkatan investasi daerah dengan cara menciptakan kebijakan yang ramah terhadap investor sekaligus penguatan sektor informal.

Sebagai sektor penting dan strategis untuk ketahanan dan keamanan pangan, pertumbuhan sektor pertanian kehutanan dan perikanan dalam beberapa tahun belakangan fluktuatif dan cenderung menurun, bahkan tahun 2017 minus 1,31 persen (tidak tumbuh).

Hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk menumbuhkan iklim usaha yang mampu mempertautkan dan mensinergikan aspek produksi dan distribusi hasil pertanian.

Untuk itu diharapkan ke depan sektor pertanian kehutanan dan perikanan hendaknya juga menjadi prioritas kebijakan ekonomi di setiap tahun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Khususnya secara konsisten meningkatkan ketersediaan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, permodalan, bibit unggul, pupuk dan fasilitasi pemasaran hasil pertanian juga olahan hasil pertanian.

Sebagai daerah yang PDRB nya di dominasi sektor sekunder (industri pengolahan), diharapkan pemerintah daerah tetap menciptakan suasana nyaman bagi pelaku industri, dunia perdagangan, hotel dan restoran melalui iklim usaha yang kondusif. Berikutnya memberikan kemudahan perijinan untuk menjaga kepercayaan investor dengan fasilitas yang memadai dan standar, fasilitasi ruang/tempat-tempat strategis untuk usaha.

Kemudian tetap menjaga keseimbangan antarsektor perekonomian primer, sekunder dan tertier dan kebijakannya difokuskan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM. Hal tersebut sebagai manifestasi perekonomian lokal yang menyerap banyak tenaga kerja, agar sektor ini mampu lebih berperan dalam kegiatan perekonomian di Kota Batam. Sehingga sektor industri pengolahan, kontribusinya seimbang dengan sektor besar lainnya.

Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, direkomendasikan agar pemerintah daerah Kota Batam segera mengevaluasi ulang strategi program dan kegiatan yang oriensinya untuk penanggulangan kemiskinan, sehingga ditemukan cara-cara yang lebih efektif dalam pengurangan jumlah penduduk miskin, sehingga penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya. (gas)