batampos.co.id – Ada harapan untuk melihat pertumbuhan ekonomi Kepri tumbuh lebih baik lagi. Sektor industri pengolahan diperkirakan akan tumbuh terus untuk menjadi fondasi utama ekonomi Kepri.

“Industri mengalami pertumbuhan terutama disumbang oleh perbaikan kinerja industri terkait produk besi baja dan perkapalan yang tercermin dari pertumbuhan ekspor,” kata Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri Gusti Raizal Eka Putera, Rabu (23/5).

Disamping itu, ekspor kapal dan konstruksi terapung masih dalam posisi minus, tapi masih lebih baik dibanding periode triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Nilainya naik dari minus 89,90 persen (yoy) menjadi minus 48,72 persen (yoy).

“Ekspor elektronik di awal tahun ini tetap tumbuh meskipun sedikit melambat dibanding triwulan lalu,” ungkapnya.

Peningkatan kinerja industri tercermin dari impor barang modal dengan rata-rata pertumbuhan pada Januari hingga Maret sebesar 35,12 persen. Jauh lebih tinggi dari periode sebelumnya yang hanya 6,53 persen.

Perbaikan industri pengolahan berdampak pada berkurangnya tingkat pengangguran di Kepri. Pada Februari lalu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada pada posisi 6,43 persen. Jauh lebih baik dari posisi Agustus kemarin yang berada di angka 7,16 persen.

Pertumbuhan industri pengolahan diperkirakan masih akan berlanjut seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Singapura sebagai negara tujuan ekspor utama yang tumbuh secara moderat.

“Berdasarkan hasil liaison, sektor perkapalan juga diperkirakan akan kembali menguat seiring dengan mulainya permintaan pembuatan tugboat baru,” katanya.

Disamping itu prospek investasi berdasarkan pendaftaran penanaman modal di Batam juga tumbuh signifikan hingga 335 persen.”Sedangkan prospek investasi di Bintan tercatat sebesar 794 juta Dolar Amerika,” katanya lagi.

Semua faktor juga diakumulasi oleh keadaan ekonomi dunia 2018 yang semakin membaik. Contohnya ekonomi Eropa tetap tumbuh meski melambat.

Lalu ekspansi ekonomi Amerika yang terus berlanjut.”Dimana karena didorong biaya pemerintah yang lebih besar dan momentum pertumbuhan ekonomi dan implementasi tax reform yang diperkirakan mendorong akselerasi PDB Amerika.

Sedangkan di Tiongkok, PDB-nya diperkirakan akan tumbuh 6,7 persen.”Faktor pendorongnya adalah karena konsumsi masih solid dan investasi swasta meningkat didukung penurunan import tax dan program revitalisasi pertanian,” ungkapnya.

Sejumlah pekerja sedang melakukan bongkar muat barang dari kapal di Pelabuhan Batuampar. F Cecep Mulyana/Batam Pos

Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri juga mendukung pernyataan tersebut. Berdasarkan data terakhir, impor provinsi Kepri pada bulan April dikabarkan naik 8,61 persen dibanding Maret lalu. Nilai impor mencapai 980,30 juta Dolar Amerika.

“Nilai impor tersebut ditentukan karena kenaikan nilai impor migas sebanyak 78,23 persen sebanyak 136,55 juta Dolar Amerika,” jelas Kasi Diseminasi dan Layanan Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri Nur Ikhlas.

Sedangkan nilai impor non migas naik 2,16 persen dibanding Maret lalu sebanyak 843,75 juta Dolar Amerika. “Diantara pemasok terbesar dari Januari hingga April ditempati Singapura dengan nilai 1.213,67 juta Dolar Amerika. Kontribusinya sekitar 32,55 persen,” paparnya.

Dengan faktor pendukung tersebut, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kepri akan menanjak ke angka 4,7 persen setelah Lebaran nanti.

Mesipun sudah menuju tanda-tanda pemulihan, namun masih ada sejumlah persoalan yhang masih harus dibenahi. Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Ok Simatupang memaparkan bahwa pengelola kawasan industri di Batam masih mengeluhkan reformasi perizinan yang dijalankan pemerintah justru mempersulit industri karena tidak diikuti dengan kesiapan petugas dan sarana pendukung.

“Ada dua isu krusial yang membuat investor mengeluh dan kesal karena tidak beres juga semenjak Januari lalu,” katanya.

Masalah tenaga kerja asing ini dikeluhkan karena terjadinya peralihan kewenangan. Sebelumnya izin ini dapat diperoleh dengan fasilitas dari Mal Pelayanan Publik (MPP). Saat ini seiring beleid terbaru maka pengurusan harus dilakukan ke Jakarta di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

“Yang dikeluhkan oleh penanam modal asing [PMA] adalah prosesnya bisa sampai dengan 2 minggu baru rencana penggunaan tenaga kerja asing [RPTKA]  dapat keluar. Sementara itu, kalau di MPP ada perwakilan yang ditunjuk oleh Kemenaker. Prosesnya tidak lebih dari 1 minggu,” katanya.

Masalah kedua adalah aturan penerimaan negara bukan pajak untuk smart card keimigrasian dari Kementerian Keuangan yang tidak kunjung terbit.

“Sampai hari ini para CEO dan middle management tidak bisa membuat smart card, baik baru maupun perpanjangan karena tarif PNBP oleh Kemenkeu belum keluar,” katanya.

Dua kondisi ini mengakibatkan para investor mulai gelisah karena tidak mendapatkan kepastian perizinan sumber daya manusia.

“Kami harapkan hal tersebut segera dipercepat dan dipermudah,” harapnya.(leo)

Respon Anda?

komentar