batampos.co.id – Survei terakhir Basis Data Terpadu (BDT) dilakukan tahun 2015 lalu. Dilakukan bersama oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah dan instansi terkait, saat itu BDT diketahui sebanyak 39.903 KK. Namun seiring waktu Pemko Batam melakukan verifikasi di lapangan.
“Verifikasi terakhir dilakukan September 2017 lalu. Kami dapatkan angkanya 37.428 Keluarga Penerima Manfaat,” kata Kabid Penanggulangan Fakir Miskin Dinsos Batam Rayanis Aminah, Kamis (24/5).
Dari data ini dapat dirinci, terbanyak di Kecamatan Sagulung yakni sebanyak 7.077 KPM, Batamkota 3.332, Sekupang 3.258, Batuampar 3.187, Belakangpadang 3.097, Galang 2.801, Seibeduk 2.776, Batuaji 2.667, Bengkong 2.494, Lubukbaja 2.376, Bulang 2.311, dan Nongsa 2.052.
Dari data tersebut, Anis mengaku jika dihitung per jiwa tentu akan lebih banyak. Namun Batam belum memiliki data tersebut. Lagipula, bantuan yang diberikan oleh pusat maupun daerah tidak dihitung berdasarkan jiwa namun berdasarkan KK.
“Satu KK, misal ada dua hingga tiga anggota keluarga. Dipastikan lebih banyak,” ucapnya.
Ia mengatakan pada prinsipnya penanganan fakir miskin dilakukan satu pintu yang didanai oleh pemerintah psuat, maka dari itu tugas Dinsos Batam sejatinya mempersiapkan data yang valid.
“Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), per KK dapat Rp 110 ribu setiap bulan dalam bentuk bahan poko yang dapat di tukar di elektronik warung,” terangnya.
Ditanya soal kriteria penentuan rumah tangga miskin, ia mengatakan ditentukan oleh BPS, namun ia memaparkan di antaranya, kondisi rumah hingga konsumsi harian warga.
Walau Pemko Batam tidak memiliki data warga miskin perjiwa, namun data penduduk miskin berdasar Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS Batam, tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Batam mencapai 61.160 dengan persentase yakni 4,81 persen dari jumlah penduduk keseluruhan di Batam. Jumlah penduduk miskin tersebut lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2016 yang berjumlah 57.290 atau 4,68 persen.
Kepala BPS Batam Rahyudin mengatakan, data Susenas ini menggunakan metode yang tidak sama dengan perolehan data BDT. Menurutnya, jika DBT dulu dilakukan secara ril mengecek ke lapangan, sementara Susenas dihitung berdasar konsumsi warga.
“Jika dibawah 2100 kilokalori perkapita dalam sehari ini disebut miskin,” sebutnya.
Sementara itu, Camat Sagulung Reza Khadafi mengatakan, Sagulung menempati posisi pertama dikarenakn karean jumlah penduduknya yang banyak. Namun demikian ia mengaku pihaknya tidak tinggal diam dengan keadaan ini.
“Beberapa kelureaha menggalakkan kegiatan enterprenuer,” kata dia.
Menurutnya, pemerintah punya berbagai cara mulai dari sembako murah yang digelar Pemko Batam, bantuan pangan non tunai dari pusat, hingga penyediaan dana bergulir di Pemko Batam.
“Di Dinsos pun saya rasa banyak progran yang bisa dimanfaatkan,” imbuhnya. (iza)