batampos.co.id – Nilai tukar rupiah menjadi fokus jangka pendek gubernur baru Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo. Sejak Februari 2018, volatilitas rupiah terhadap dolar AS (USD) memang cukup tinggi.

Iklan

Pekan ini rupiah sempat menyentuh level Rp 14.200 dan melemah 4,895 persen sejak Januari 2018 (ytd). Kemarin (24/5), kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menunjukkan rupiah berada di level Rp 14.205. Sedangkan di spot Bloomberg, rupiah berada di level Rp 14.133.

“Prioritas saya di BI dalam jangka pendek adalah memperkuat langkah-langkah menstabilkan nilai tukar,” ujar Perry usai pelantikan dirinya sebagai gubernur BI kemarin. Perry menggantikan Agus Martowardojo yang masa jabatannya habis. Perry akan menjabat sebagai gubernur BI hingga 5 tahun ke depan.

Arah kebijakan yang diambil Perry nantinya adalah pro stabilitas untuk jangka pendek, dan pro pertumbuhan untuk jangka panjang. Dalam upaya stabilisasi, BI telah menaikkan suku bunga BI 7 days reverse repo rate (BI-7DRRR) serta melakukan intervensi di pasar surat berharga negara (SBN) dan valuta asing (valas). Sejak awal tahun, BI telah menyerap SBN milik asing sebanyak Rp 50 triliun di pasar sekunder. Ke depan, BI tidak hanya akan melakukan penyesuaian suku bunga acuan dan mengintervensi pasar.

Perry bilang, ada instrumen kebijakan lain yang akan dikerahkan agar ekonomi mengarah pada pertumbuhan. Antara lain relaksasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong sektor perumahan. Hal itu rencananya akan dilakukan dengan perubahan ketentuan loan to value (LTV), sehingga uang muka pembelian rumah bisa lebih terjangkau. BI juga akan mempercepat pendalaman pasar keuangan, terutama untuk mendukung sektor infrastruktur.

“Itu dilakukan dengan penerbitan sekuritas untuk pembiayaan obligasi di sektor pembangunan infrastruktur,” lanjut Perry.

Selain itu, Perry juga akan mendorong pengembangan sistem pembayaran dan akselerasi ekonomi syariah. Perry juga telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk pembahasan kebijakan-kebijakan tersebut, dan akan tetap menjaga independensinya.

Dia menambahkan, masyarakat sebaiknya mengendalikan ekspektasi terhadap nilai tukar yang melemah. Sebab, pengusaha sempat beberapa kali berekspektasi bahwa rupiah akan melemah sampai Rp 15 ribu, Rp 16 ribu, dan mengeluhkan mahalnya transaksi swap.

“Setelah ini kami akan adakan pertemuan dengan pelaku usaha agar tidak ada misinformasi,” ujarnya.

Perry Warjiyo (kiri) mendapat salam dari Menkeu Sri Mulyani (kanan) usai dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia di Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (24/5/18). Perry menggantikan Agus Martowardojo.
FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

Nilai tukar rupiah tertekan sejak awal Februari lalu karena tekanan eksternal. Di antaranya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed hingga 4 kali tahun ini, serta kenaikan yield US treasury yang sempat tembus 3,11 persen. Namun dari sisi domestik inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong baik. Hanya, defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) yang sebesar 2,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada kuartal I diperkirakan akan membesar hingga kuartal II ini. Pada akhir tahun diperkirakan CAD akan sebesar 2,5 persen PDB.

“Nah ini (CAD) yang harus diperbaiki dalam jangka panjang. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah bagaimana menekan CAD, meskipun CAD masih dalam batas normal karena masih di bawah 3 persen PDB,” lanjut Perry.

Ekonom Institute for Development for Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menambahkan, Perry sebaiknya punya respons yang lebih cepat mengenai penyesuaian suku bunga, sebab sebelumnya, BI dinilai terlalu lama merespons pelemahan rupiah. Kemudian, jika rupiah melemah hingga Juni karena tekanan The Fed, pemerintah dapat mendesak pembuatan Perpu UU Lalu Lintas Devisa no.24/1999.

“Poin Perpu adalah mewajibkan eksporter untuk menahan devisa hasil eskpor minimum 6 bulan di bank domestik. Tujuannya memperkuat devisa ekspor. Cara ini efektif untuk meredam pelemahan nilai tukar di Thailand,” urainya.

Presiden Direktur PT AirAsia Indonesia Tbk Dendy Kurniawan mengaku, volatilitas nilai tukar sangat memengaruhi bisnis maskapai.

“Biaya sewa pesawat jadi bengkak. Kami enggak bisa lepas dari dolar untuk sewa pesawat karena principalnya asing,” katanya.

Biaya sewa pesawat mencakup 24 persen dari total cost perusahaan per tahun. Jika biaya sewa pesawat naik, biasanya maskapai akan menaikkan harga tiket.

“Tapi kami ada hitung-hitungannya, bukan berarti USD naik 100, naiknya harga tiket Rp 100 juga. Pasti ada yang disubsidi juga,” imbuhnya.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi menambahkan, pemerintah tengah membahas adanya APBN-P. Hal itu menyusul asumsi yang kelewat, mulai melemahnya rupiah dan naiknya harga minyak. kDi internal sudah dibahas oleh Menteri Keuangan, intern kabinet juga sudah dibicarakan,” ujarnya.

Namun pemerintah tidak ingin buru-buru. Pemerintah perlu mengkalkulasi dan menimbang langkah yang akan diambil. Tetapi, menurut Sofyan, sikap pemerintah memang mengarah pada APBNP. “Mestinya ada (APBNP). Tidak ada jalan lain,” ujarnya. (rin)