batampos.co.id – Aturan pemerintah yang mewajibkan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji 13 PNS tahun 2018 ditambah tunjangan membuat Pemko Batam kelabakan. Posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang defisit membuat pemerintah berat memenuhi aturan itu.

Iklan

Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018, gaji-13 PNS dibayar sesuai penghasilan masing-masing PNS per bulan Juni 2018. Berdasarkan pasal 3 PP tersebut, penghasilan meliputi gaji pokok dan tunjangan kerja PNS.

Menurut Nuryanto, tunjangan inilah yang harus ditanggung APBD. Sementara gaji pokok ditanggung APBN. Namun, Nuryanto menyebut, saat ini APBD Kota Batam masih kesulitan mencari dana untuk membayar tunjangan pada gaji 13 itu.

“Wajib (dibayar) iya, tapi uangnya dari mana,” kata Nuryanto, Selasa (29/5).

Meski begitu, Nuryanto mengatakan pihaknya akan tetap mengupayakan alokasi anggaran untuk membayar tunjangan pada gaji 13 PNS Pemko Batam itu. Karenanya, ia memastikan pembayaran THR dan tunjangan gaji 13 tidak akan dilakukan bersamaan.

“Yang gaji 13 kita sesuaikan di APBD Perubahan,” sambung Nuryanto.

Nuryanto mengakui, aturan yang menyebut gaji 13 dan THR PNS termasuk tunjangan ini sangat memberatkan APBD Kota Batam. Apalagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam hingga caturwulan 2018 tidak memenuhi target.

“Kalau dibilang berat, memang berat,” katanya.

Anggota Komisi II DPRD Batam Uba Ingan Sigalingging mengaku belum tahu banyak soal mekanisme pembayaran gaji 13 dan THR PNS tahun ini. Ia juga mengaku belum paham, apakah tunjangan pada gaji 13 dan THR PNS itu sifatnya wajib, atau bisa disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Batam Aman mengatakan, tahun sebelumnya PNS di Pemko Batam hanya mendapatkan gaji 13 saja. Besarannya sesuai gaji pokok saja. Tapi tahun ini PNS mendapat THR dan gaji 13 yang besarannya sesuai dengan take home pay setiap bulannya. Artinya, THR dan gaji 13 yang diterima PNS termasuk tunjangan kinerja.

“Soal tunjangan THR dan gaji 13 apakah nanti dianggarkan oleh pusat melalui APBN, ataukah dari daerah melalui APBD, itu kami yang belum tahu,” kata Aman, kemarin.

Jika ternyata nantinya tak dianggarkan oleh pusat, daerah harus ada perubahan hitung penjabaran APBD. Hal itu dimungkinkan karena sesuai Permendagri.

“Itu diperbolehkan,” katanya.

Sejumlah PNS Pemko Batam saat keluar dari kator Walikota Batam disela-sela jam istirahat, senin (28/5). f Cecep Mulyana/Batam Pos

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku akan mengikuti aturan pusat soal pembayaran THR dan gaji 13 PNS 2018.

“Ada aturan, kami pakai uangnya untuk bayar, di APBD Perubahan baru dihitung kekurangan berapa,” ucapnya.

Namun ditanya soal kapan pencairan dan THR, ia meminta wartawan bertanya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam Abdul Malik.

“Kapan dicairkan, tanya Mr Malik. Saya pribadi sih maunya secepatnya,” imbuh mantan anggota DPRD Batam ini.

Soal THR untuk kalangan honorer dan tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemko Batam, Wali Kota Batam Muhammad Rudi memastikan tidak ada. Alasannya, tidak ada aturan yang mengharuskan pemerintah daerah membayarkan THR untuk honorer.

“Tak ada dasar hukum. Bagaimana kami bayarkan,” kata Rudi, Selasa (29/5).

Sementara Abdul Malik memastikan THR untuk PNS di lingkungan Pemko Batam akan dikucurkan secepatnya.

PNS pasti dapat THR nya,” kata Malik. (rng/iza/gas)