batampos.co.id – Kalangan pengusaha kembali menyuarakan agar status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) dipertahankan, dan bukan diubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sebab fakta membuktikan, dari 11 KEK di Indonesia belum satupun yang mencatatkan keberhasilan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, menyebutkan saat ini ada 11 KEK di Indonesia. Antara lain KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Sorong, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Api-Api, KEK Sei Mangkei, dan KEK Arun Lhokseumawe.

“Sedangkan di seluruh Indonesia hanya ada 1 FTZ, yaitu FTZ Batam,” kata Cahya, Selasa (29/5).

Sebenarnya, ia menambahkan, beberapa kelebihan KEK yang ditawarkan sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku secara nasional untuk NKRI.

“Seperti tax holiday sudah ada (dalam) Perpres, bea masuk sudah dalam PMK 229/2017 dan lain-lain. Jadi bukan sesuatu yang istimewa sekali,” jelasnya.

Karenanya, Cahya meminta pemerintah pusat tetap mempertahankan status FTZ Batam. Sebab berkaca dari kawasan ekonomi di beberapa negara lain, saat ini justru banyak yang menggunakan sistem FTZ untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Cahya mencontohkan kawasan Pulau Hainan di Tiongkok. Selama ini, kata dia, kawasan itu diberi fasilitas KEK. Tapi sejak bulan lalu, status KEK diubah menjadi FTZ.

“Kini Hainan memberi bebas visa untuk 59 negara masuk ke sana tanpa visa, termasuk Indonesia,” kata Cahya.

Tak hanya itu, sambung dia, negara di bawah pimpinan Xi Jinping itu juga memberi sejumlah kemudahan berupa kebijakan perbankan serta berbagai stimulus lain yang menggiurkan. Menariknya, kebijakan yang disuntikkan untuk Hainan berbeda dengan kota lain di negeri tirai bambu tersebut. Tujuannya tak lain agar kawasan itu makin maju dan bisa bersaing dengan kawasan ekonomi negara lain.

“Itulah kelebihan FTZ sesungguhnya, (kawasan) itu benar-benar jadi daerah perdagangan bebas,” tuturnya.

Karena itu, kata dia, jika Batam yang saat ini menyandang status FTZ kemudian diubah menjadi KEK, malah dinilai turun pangkat atau langkah mundur. Menurutnya, hal itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

“Jangan sampai keistimewaan yang sekarang sudah dinikmati masyarakat hilang tanpa mengerti apa yang terjadi,” ujar Cahya.

Sementara dari kajian pihaknya, jika FTZ Batam diganti KEK, otomatis semua fasilitas untuk masyarakat juga akan ikut hilang. Ia mencontohkan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

“Artinya, masyarakat harus membayar PPN dan PPnBM seperti daerah lainnya. Dengan kata lain, semua keistimewaan Batam juga akan hilang,” terangnya.

Sejauh ini, pihaknya melihat FTZ sudah sangat cocok untuk Batam. Jika pemerintah pusat akan menambah fasilitas tanpa harus mengubah Undang-undang, cukup ditambahkan saja fasilitas yang dimaksud. Caranya, dengan merevisi beberapa aturan yang menghambat.

“Seperti, barang-barang Lartas (terlarang dan terbatas untuk ekspor atau impor) dihilangkan karena Batam bukan daerah pabean, prosedur PMK 229 disederhanakan, kepemilikan properti oleh orang asing, dan sebagainya,” sebut Cahya.

Pihaknya juga mengajak semua masyarakat agar memperjuangkan supaya fasilitas FTZ tidak hilang dari Batam. Menurutnya, hal itu menyangkut kepentingan khalayak ramai.

“Maka kami mengajak semua elemen masyarakat untuk berjuang sama-sama, bahwa FTZ harus dipertahankan. FTZ Batam harga mati,” tutupnya.

Sejumlah pekerja sedang melakukan bongkar muat barang dari kapal di Pelabuhan Batuampar. F Cecep Mulyana/Batam Pos

Solusi Atasi Dualisme

Sementara tim Optimalisasi FTZ Plus Batam yang diketuai Soerya Respationo mendesak pemerintah pusat segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang pembagian kewenangan antara Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Soerya menyebut, PP ini akan menjadi solusi mengatasi tumpang tindih kewenangan antara BP dan Pemko Batam.

“Tim Optimalisasi FTZ Plus hanya membantu memberikan masukan rancangan peraturan pemerintah. Rancangan ini akan diberikan kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian dan Presiden,” ujar Soerya di sela-sela rapat Tim Optimalisasi FTZ Plus di Graha Kepri, Batam, Senin (28/5).

Diungkapkan Soerya, pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam, memerintahkan mengatur hubungan kerja antara Otorita Batam (sekarang BP Batam) dengan Pemko Batam harus diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dalam waktu 12 bulan.

“Harusnya, PP hubungan BP Batam dan Pemko Batam itu sudah selesai. Kenyataannya, PP hubungan kedua lembaga tersebut belum ada,” ungkap Soerya, mantan Ketua DPRD Batam periode 2004-2009 ini.

Diakui Soerya, waktu dirinya memimpin DPRD Batam memang sudah membicarakan hubungan rancangan hubungan kedua lembaga. Bahkan, rancangan-rancangan hubungan kedua lembaga yang inisiasinya dibantu oleh DPRD Batam, sudah berkoordinasi dan ditandatangani sejumlah Direktorat Jenderal (Dirjen) kelembagaan kementerian terkait.

Sementara Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, mengaku berita acara hasil pertemuan Tim FTZ Plus dengan pihak pemerintah daerah serta persiapan membuat rancangan PP soal hubungan BP dan Pemko Batam akan diantarkan ke Menko Perekonomian dan Presiden. “Untuk berita acara pertemuan aspirasi masyarakat dan pengusaha di bawah Tim FTZ Plus dan pemerintah, akan saya ajukan Jumat (8/6) mendatang,” kata Jumaga. (rna/ash)

Respon Anda?

komentar