Jumat, 29 Maret 2024

TAPD Belum Bahas APBD Perubahan

Berita Terkait

batampos.co.id – Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan (Barenlitbang) Provinsi Kepri Naharuddin mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri belum membahas APBD Perubahan Kepri Tahun Anggaran (TA) 2018. “Kita masih menunggu laporan penerimaan dan pendapatan,” ujar Naharudin, Rabu (30/5).

Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kepri tersebut menjelaskan, pihaknya sudah meminta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) menyampaikan perkembangan penerimaan dan pendapatan pada triwulan ini.
“Dalam waktu dekat ini, akan ada laporan dari BP2RD. Setelah itu baru dibahas di tingkat TAPD Pemprov Kepri,” papar Nahar.

Dirinya memaparkan bahwa kekuatan APBD Kepri sejauh ini hanya sekitar 30 persen yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri. Karena dari Rp 3,5 triliun APBD hanya Rp 1,1 triliun yang bersumber dari PAD. “Kita berharap ada progres yang baik di triwulan II ini. Sehingga APBDP Kepri nanti bisa mengalami peningkatan,” harap Nahar.

Nahar juga berharap BP2RD bisa menggali potensi-potensi yang ada, sehingga bisa menambah pundi-pundi keuangan daerah. Ditanya apakah ada kemungkinan keuangan daerah akan mengalami defisit kembali? Mengenai hal itu, Nahar mengatakan belum ada tanda-tanda mengarah ke sana. “Kita tetap optimis, meskipun target PAD meningkat. Rencana kerja tetap berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan,” tegas Nahar.

Informasi yang dapat di lapangan, ada sejumlah kegiatan yang sudah selesai lelang. Tetapi ditarik pelaksanaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri. Kepala Biro Pelayanan dan Pengadaan (BLP) Pemprov Kepri Misbardi tidak menampik hal itu. “Memang ada, tetapi alasan teknisnya apa kita tidak mengetahuinya,” papar Misbardi.

Seperti diketahui, struktur APBD Kepri tahun 2018 antara lain adalah belanja anggaran tidak langsung Rp 1.541.500.483.956. Sedangkan belanja langsung diplot di angka Rp.2.053.271.258.664 sehingga total belanja daerah Provinsi Kepri Rp 3.594.771.742.621.

Untuk pendapatan, Pemprov memprediksi pendapatan sebesar Rp 3.494.771.742.621,00. Pendapatan itu bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp 1.063.247.043.960 , Retribusi Daerah sebesar Rp 73.405.000.000 dan deviden penyertaan modal pada Bank Riau Kepri sebesar Rp 83.930.000.000. Kekurangan pembiayaan akan ditutupi dari silpa 2017, yang diprediksi sebesar Rp 100 miliar.

Pendapatan juga berasal dari Penerimaan Dana Perimbangan yang ditetapkan sebesar Rp 2.264.839.698.660,00. Dana perimbangan itu didapat dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp 427.801.584.810 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1.257.386.100.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 579.652.013.850.
Sedangkan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ditetapkan sebesar Rp 6,2 miliar serta Rp 5 miliar dan dari hibah dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp 1,2 miliar untuk operasional kantor bersama Samsat.(jpg)

Update