Sampah laut yang menumpuk di salah satu sudut Pasar KUD Tanjungpinang, Minggu (4/3) lalu. Tidak hanya mencemari laut, sampah tersebut juga berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Pemko Tanjungpinang selama ini tak berhasil membereskan masalah ini. F. Yusnadi/batampos.co.id

batampos.co.id – Kesuksesan pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh di Tanjungpinang memerlukan keterpaduan program dari banyak instansi. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Tanjungpinang Surjadi mengatakan kertepaduan dan gotong-royong ini bisa berimplikasi baik dalam kesukesan program yang digesa tahun ini.

Iklan

“Keterpaduan program itu menyeluruh. Baik itu dari satuan kerja, OPD terkait, termasuk camat dan lurah yang wilayahnya termasuk dalam program penanganan permukiman kumuh perkotaan ini,” kata Surjadi, Jumat (1/6).

Surjadi memaparkan, program yang turut dibiayai pemerintah pusat ini dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Unggat, dan Kelurahan Kampung Bugis. Program penanganan permukiman kumuh perkotaan dilaksanakan dalam bentuk pembangunan untuk kegiatan fisik antara lain, pembangunan pelantar pembatas Kampung Bugis, Perbaikan Rumah Jalan Pelantar Harapan, IPAL komunal, optimalisasi kolam in take Kampung Bugis, optimalisasi TPS 3R Sei Ladi, dan Sanimas IPAL komunal.

Lebih lanjut Surjadi menjelaskan, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Tanjungpinang, baik fisik maupun nonfisik yang bersumber dari APBD murni maupun perubahan. Di antaranya perbaikan Jalan Pelantar Harapan, rona performance perumahan (pengecatan) pelantar Swadaya, gotong royong kebersihan, sosialisasi pembiayaan swadaya mikro yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim, penyuluhan kesehatan, pengawasan air minum dari Dinas Kesehatan, konsolidasi tanah dari pemko dan BPN, Bulan Bakti Gotong royong, serta beberapa kegiatan lainnya.

“Kalau semua programnya terpadu dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan mengikut tugasnya masing-masing, kami optimistis bisa selesai akhir tahun ini,” ujar Surjadi.

Berkaitan dengan itu, Perwakilan Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Kepri Fiska menyampaikan terkait dengan pembambangunan Ipal komunal (sanimas) di kawasan Kampung Bugis, pagu anggaran APBN sebesar Rp 400 juta. Namun, pihaknya masih menentukan lokasi penempatan septic tank IPAL di wilayah tersebut.

“Kami juga berharap, Pemko dapat menentukan titik lokasi untuk membangun septic tank. Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) akan dilakukan 10 Juli mendatang,” pungkasnya.(aya)