(ki-ka) Ketua Umum KADIN Rosan P. Roeslani, Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat menhadiri berbuka puasa bersama dengan keluarga besar Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Hotel Raffles, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo mengaku sudah menerima surat berisi keberatan dan penolakan dari sejumlah asosiasi pengusaha terkait rencana penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. Presiden berjanji akan menimbang semua usulan dan masukan para pelaku usaha di Batam dan Kepri.

Iklan

Presiden juga berjanji akan kembali mempertimbangkan rencana KEK di Batam. Jika KEK tidak berdampak positif bagi masyarakat dan dunia usaha di Batam, maka hal itu juga akan menjadi pertimbangan apakah KEK jadi diterapkan di Batam atau tidak.

“Kita hanya ingin, Batam sebagai gugus terdepan Indonesia siap bersaing dengan negara luar,” kata Presiden, seperti dituturkan Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk, usai buka bersama dengan Kadin se-Indonesia dan para menteri di Jakarta, Senin (4/6).

Pada kesempatan itu, Jadi Rajagukguk secara khusus juga menyampaikan kepada Presiden terkait perkembangan terkini di Batam. Terutama terkait polemik dan pro-kontra rencana penerapan KEK.

“Presiden Jokowi tersenyum kami laporkan terkait Batam,” kata Jadi, Senin (4/6) malam.

Kepada Jadi, Presiden menyampaikan, pemerintah akan mengkaji ulang rencana penerapan KEK Batam. Jika Free Trade Zone (FTZ) dianggap lebih baik dan mampu menumbuh-kembangkan dunia usaha di Batam, maka Presiden akan mempertahankan FTZ.

Namun, kata Jadi, pemerintah harus menambah fasilitas dan insentif di dalam FTZ. Sehingga FTZ lebih menarik lagi bagi investor, terutama pemodal asing.

“Itu intinya. Jika FTZ yang lebih baik, maka FTZ saja yang dilanjutkan dan diberikan tambahan fasilitas,” kata Jadi.

Tapi Presiden, kata Jadi, tidak ingin buru-buru dalam mengambil keputusan. Harus ada pertimbangan dan kajian yang mendalam. Juga masukan dari semua pihak. Tidak hanya pengusaha, masukan juga akan didengarkan dari pihak pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, Jadi juga sempat berdialog dengan Menko Bidang Perekonomian yang juga Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK) Batam, Darmin Nasution. Kata dia, DK Batam akan mengundang para pengusaha dari Kadin, Apindo, dan asosiasi atau himpunan pengusaha lainnya di Batam untuk berdialog di Jakarta.

“Kami akan membahas rencana KEK Batam ini,” katanya.

Sebelumnya, ada 25 asosiasi dan himpunan dunia usaha di Batam yang menentang KEK Batam. Mereka bergabung di bawah bendera Tim Revitalisasi dan Optimalisasi FTZ Batam.

“Dunia usaha Batam menolak rencana kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam karena akan membuat barang-barang kebutuhan pokok menjadi mahal dan menurunkan daya saing Batam,” kata Ketua Kadin Batam sekaligus Wakil Sekretaris Tim Revitalisasi dan Optimalisasi FTZ Batam, Jadi Rajagukguk, Jumat (25/5) lalu.

Adapun 25 asosiasi pengusaha yang menolak KEK Batam itu antara lain Kadin Kepri, Kadin Batam, Apindo Kepri, Incca Batam, HKI Kepri, Asprindo Kepri, Forppi, PPI Batam, Dekopinda Batam, INSA Batam, Hippi Kepri, HIPMI Batam, Alfi Batam, Atak Batam, REI Batam, BSOA, ASITA Kepri, HIPMI Kepri, Aklindo Kepri, Gapeksindo Kepri, Apindo Batam, PHRI Batam, PPI Kepri, Artiknas, dan Asperapi Kepri.

Ke-25 asosiasi atau gabungan dunia usaha tersebut membuat pernyataan sikap bersama menolak KEK Batam. Pernyataan sikap itu kemudian disampaikan melalui surat kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian yang juga Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK) Batam, Darmin Nasution.

Sementara rapat terakhir Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) Batam menyepakati, pemerintah akan melanjutkan rencana penerapan KEK di Batam.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” kata anggota Tim Teknis DK Batam yang juga Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Jumat (1/6) lalu. (leo)