Iklan

batampos.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah melaksanakan rapat terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) terhadap pegawai. Dari hasil rapat yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Senin (4/6). THR hanya dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) saja.

Iklan

Sementara itu, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan honorer yang berjumlah kurang lebih 3.592 orang harus menerima nasibnya, mereka dipastikan tidak mendapatkan THR. ”Kita berpedoman kepada surat edaran menteri dalam negeri, THR hanya diberikan kepada PNS atau CPNS. Kalau kepada PTT atau honorer itu tidak ada aturannya,” ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas Azwandi, kemarin.

Pihaknya tidak bisa ikut-ikutan dengan daerah lain jika ada yang memberikan THR kepada PTT atau honorer. “Kita tidak bisa ikut daerah lain, ini aturan, kalau tak ada aturan, tak akan dikasih,” ungkapnya lagi.

Ketika ditanya mengenai total nominal anggaran untuk THR pegawai. Azwandi enggan berkomentar. Namun, dia menjelaskan bahwa patokan besaran THR yang diterima pegawai sama dengan besaran gaji bulan Mei. “Berapa gaji bulan Mei, itu besaran THR yang diterima masing-masing pegawai,” jelasnya. Penyaluran sudah dimulai sejak Selasa (5/6). Diharapkan semua dapat mengambil THR paling lambat Kamis (7/6).

PTT Dapat THR Rp 2 Juta
Sementara itu, Kabid Pembiayaan BPKAD Kabupaten Lingga Vera menyatakan sejumlah OPD telah mengajukan pencairan dana THR untuk PTT yang bertugas di instasi mereka. Dimana setiap PTT mendapat THR sebesar Rp 2 juta. Namun Vera mengaku tidak mengetahui jumlah pasti PTT yang ada di Kabupaten Lingga. Sehingga pencairan sesuai dengan pengajuan yang diterima di meja kerjanya.

Jika dilihat dari data Batam Pos, jumlah PTT di Kabupaten Lingga sebanyak 415 orang. Jika jumlah ini dikalikan dengan jumlah rupiah yang diterima, artinya Pemkab Lingga harus mengeluarkan uang sebesar Rp 830.000.000. Namun, Pemkab Lingga tidak mengeluarkan THR untuk THL karena tidak ada payung hukumnya.

Seperti yang disampaikan Sekda Kabupaten Lingga Juramadi Esram beberapa waktu kepada Batam Pos. Pria berkacamata ini mengatakan Pemkab Lingga akan membayar THR kepada seluruh PTT yang ada di Kabupaten Bunda Tanah Melayu ini. Namun Pemkab Lingga tidak dapat mengeluarkan THR kepada Tenaga Harian Lepas (THL).

”Untuk THL tidak dapat dianggarkan dana THR dikarenakan waktu penganggaran belum ada payung hukumnya,” ujar Juramadi.(sya/wsa)