batampos.co.id – DPRD Natuna mempertanyakan kepastian penyelenggaraan pembangunan sejumlah kegiatan fisik tahun 2018 dalam rapat kerja bersama TAPD di ruang paripurna DPRD, Selasa (5/6).
Wakil Ketua DPRD Natuna Hadi Candra mengungkap, pemerintah daerah sebelumnya sudah memastikan tidak terjadi perubahan dalam perencanaan pembangunan fisik daerah. Namun, hingga kini masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan. ”Sekarang sudah Juni, banyak kegiatan yang dapat menyentuh ke masyarakat belum dilaksanakan. Bahkan perencanaan pun belum dilaksanakan” ungkap Candra.
Sebagian besar masyarakat Natuna hingga saat ini masih bergantung pada pembangunan daerah. Dampak langsung pembangunan dinantikan berbagai kalangan profesi.
Hadi Candra mengatakan, TPAD mestinya tidak menggantung satu kebijakan. Yang akhirnya berdampak kepada masyarakat. Yang berjalan saat ini baru pembangunan yang tidak secara langsung berdampak kepada masyarakat.
”Masyarakat Natuna perlu dampak langsung dari kegiatan pemerintah. Natuna saat ini banyak pengangguran,” bebernya.
Candra mengatakan, sebelumnya asumsi Silpa tahun 2018 diperkirakan sekitar Rp 200 miliar, namun nyatanya ketersediaan Silpa hanya Rp 2 miliar. Namun, rencana memangkas kegiatan juga tidak dilaksanakan karena adanya berbagai kepentingan. (arn)