Kamis, 25 April 2024

Di Batam, Ada Syarat Imunisasi untuk Masuk Sekolah Dasar

Berita Terkait

Murid SDN 018 Sagulung mengikuti kegiatan sekolah
F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari mengatakan, Dinas Pendidikan (Disdik) Batam masih memberlakukan surat imunisasi sebagai bagian dari administrasi masuk SD Negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Tahun ini masih berlaku (surat imunisasi),” kata Riky, Senin (11/6).

Diakuinya, syarat tersebut jangan sampai menjadi beban orangtua dan menghalangi anak untuk mendapatkan pendidikan.

Sebab, praturan yang diberlakukan sejak 2015 itu, tidak boleh memaksa hingga menyebabkan anak ditolak karena belum dimunisasi.

Anak-anak yang memiliki kartu imunisasi atau Kartu Menuju Sehat (KMS) harus membawanya saat mendaftar SD. Namun, mereka yang tidak memiliki kartu tersebut tetap bisa mendaftar, didata oleh pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) agar masuk ke dalam daftar yang harus diimunisasi. Sebab ini merupakan dua hak anak yang harus dipenuhi pemerintah.

Hak pertama, adalah mendapatkan imunisasi, sedangkan hak yang kedua yakni memperoleh pendidikan.

Dua-duanya adalah kewajiban pemerintah, yaitu wajib mendidik, tetapi juga wajib menyiapkan imunisasi,” katanya.

Seperti diketahui, berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Kepri tentang penyelenggaraan imunisasi sekolah di Kepri. Ada dua peraturan tambahan yang harus harus diikuti, yaitu peraturan kedua dan ketiga. Pada peraturan kedua dituliskan, memastikan setiap anak yang masuk sekolah dasar telah mendapatkan lima Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dengan menunjukkan buku pencatatan imunisasi dikeluarkan oleh kepala Dinas kesehatan Kota atau Kabupaten.

Kepala Disdik Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan PPDB tingkat SD tidak ada masalah. Sebab, bila melihat data dinas kependudukan, anak usia 6 tahun di maindland berjumlah 22.950 siswa. Sementara data tamatan TK 2018 berjumlah 20.791. Bandingkan dengan daya tampung SD negeri swasta sebesar 25.144 siswa. Daya tampung tersebut terdiri dari 898 rombel yang tersebar di 91 SD negeri dan 247 sd swasta.

“Artinya kalau kita tetapkan satu rombel 28 siswa sesuai permendigbud, ada sisa sekitar 2 ribuan siswa yang masuk SD,” kata Hendri. (rng)

Update