batampos.co.id – Presiden ke-3 Indonesia, BJ Habibie memberikan atensi besar terhadap pro kontra rencana penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam. Mantan Ketua Otorita Batam (OB) itu bersedia membantu menjembatani masalah ini dengan pemerintah pusat. Ia menyatakan akan segera bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Ahmad Makruf Maulana, usai berkunjung ke kediaman Habibie di Jakarta, Senin (11/6) lalu. Dalam pertemuan itu, Makruf didampingi Wakil Ketua Kadin Kepri Heri Supriadi, Andi Bola, Eddy Surbekti, dan beberapa pengurus lainnya.
“Kami berkunjung untuk meminta dukungan agar Batam tetap FTZ ditambah dengan insentif-insentif baru,” kata Makruf, Selasa (12/6).
Dalam kunjungan itu, Makruf mengaku banyak menyampaikan pandangannya tentang plus minus Free Trade Zone (FTZ) dan KEK. Makruf mengklaim, Habibie merespon baik usulan pengusaha agar status FTZ diperkuat.
Dan setelah mendengar masukan dari Kadin Kepri, Makruf mengatakan BJ Habibie akan mengagendakan bertemu dengan Presiden Joko Widodo setelah Lebaran. “Dalam pertemuan nanti, BJ Habibie akan memberikan masukan konkret mengenai kepentingan nasional di Batam,” katanya.
Wakil Ketua Kadin Kepri Eddy Surbekti membenarkan informasi tersebut. Kata dia, Habibie secara khusus akan menemui Presiden Jokowi guna membahas pro kontra rencana KEK di Batam. Menurut Eddy, Habibie serius dalam menyikapi persoalan FTZ vs KEK Batam.
“Setelah Lebaran Pak Habibie akan berdiskusi dengan Pak Presiden soal KEK Batam,” kata Eddy.
Menurut Eddy, secara personal Habibie cenderung mendukung agar FTZ Batam dipertanankan. Namun harus ditambah dengan berbagai fasilitas dan insentif agar lebih menarik investor.
“Dari sejarahnya, Pak Habibie memang salah satu yang memperjuangkan FTZ di Batam,” kata dia.
Di satu sisi, Habibie mengaku akan mempelajari lagi konsep KEK yang akan diterapkan di Batam. Selebihnya, kepada Presiden, Habibie berjanji akan menyampaikan masukan dan pandangannya tentang konsep FTZ.
Selain membahas masalah KEK dan FTZ Batam, kata Makruf, pada kesempatan itu Habibie juga banyak bercerita tentang awal pengembangan dan pembangunan Batam.
“Batam dibangun pada awalnya hanya berpenduduk 6.000 orang dan kini tumbuh pesat,” ujar Habibie dalam rekaman pertemuan yang diperoleh Batam Pos.
Dalam rekaman itu, Habibie kemudian menceritakan pengalamannya selama menjadi Ketua Otorita Batam pada 1978-1998 lalu.
“Batam punya letak strategis karena berhadapan langsung dengan Singapura. Makanya saya yakin Batam akan menjadi kawasan maju dan berkembang,” ucapnya.
Sehingga pada awalnya, BJ Habibie mulai membangun Batam dengan memperkuat infrastruktur. Dimulai dari bandara, pelabuhan, jalan, jembatan-jembatan di Barelang, dan sarana lainnya.
“Tujuannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Batam dan menjadikan Batam sebagai salah satu kawasan tujuan investasi luar negeri,” ungkapnya.
Setelah infrastruktur dibangun, Habibie kemudian memilih konsep ekonomi untuk mengembangkan Batam. Dan saat itu terpilih konsep Free Trade Zone atau FTZ. Harapannya, Batam bisa berkembang dengan pesat setelah dijadikan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
“FTZ memang jadi fondasi pembangunan ekonomi di Batam,” katanya.
Walaupun dalam perkembangannya, konsep FTZ ini sempat mengalami tarik ulur. Sebelum FTZ diterapkan, Batam pernah menjalankan konsep kawasan berikat dan special economic zone (SEZ) yang dikenal juga dengan sebutan kawasan ekonomi khusus (KEK).
Konsep FTZ baru benar-benar diberlakukan di Batam pada 2009 lalu. Namun kini kembali muncul wacana, FTZ akan diganti dengan KEK.
Sebelumnya, Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam, Wan Darussalam mengatakan KEK bisa menjadi solusi atas tiga permasalahan yang dihadapi Batam selama ini. Menurutnya, dengan KEK, dualisme antara Pemko dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam bisa tuntas. Selain itu, KEK juga membuat pembagian wilayah kerja antara Pemko dan BP Batam menjadi jelas.
“Ketiga, ada kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Jelas ke mana dia berurusan. Jika di KEK, berurusan dengan BP Batam. Kalau di luar KEK, ke Pemko Batam,” tuturnya.
Artinya, sambung Wan, seluruh kewenangan Pemko Batam pun akan dilimpahkan ke BP Batam apabila urusan dilakukan di wilayah KEK. Termasuk berbagai perizinan yang saat ini dikeluarkan Pemko Batam.
“Pak Wali Kota pun siap melimpahkan itu. Kalau sudah dibagi wilayah kerjanya. Misal IMB, untuk wilayah KEK diurus ke BP Batam, biar satu pintu,” kata dia.
Wan menjelaskan bahwa wilayah di luar KEK nantinya tetap mendapatkan fasilitas Free Trade Zone (FTZ), seperti bebas PPn dan PPnBM. Sehingga masyarakat dan dunia usaha di luar KEK tidak perlu merasa khawatir.
“Fasilitas FTZ di luar KEK sama dengan yang didapat sekarang. Pak Menko Perekonomian sudah bilang, fasilitas FTZ tidak hilang dan sama seperti sekarang. Sedangkan KEK bisa berlebih,” ujarnya.
Wan menegaskan bahwa wilayah di luar KEK tetap mendapat fasilitas FTZ. Walaupun dengan dibentuknya KEK secara otomatis kawasan FTZ dihapus, sesuai Undang-undang 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
“Kawasan FTZ hilang, tapi fasilitas FTZ tetap ada, untuk wilayah di luar KEK. Itu kan menjadi solusi yang hebat dari Presiden,” sebut Wan. (iza)