ilustrasi
foto: iman wachyudi / batampos

batampos.co.id – Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengkhawatirkan besarnya pengeluaran daerah untuk membayar Tunjangan Hari Raja (THR) berpotensi menjadi salah satu penyebab defisitnya APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2018. Apalagi sejauh ini, banyak kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri yang dibintangi.

Iklan

“Kebijakan THR tentu akan menggerus keuangan daerah. Karena kebutuhan tersebut tidak tercover didalam APBD Kepri tahun ini. Kebijakan ini yang ditantang banyak kepala daerah,” ujar Rudy Chua, kemarin.

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut menjelaskan, sampai sejauh ini Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kepri belum menyampaikan asumsi penerimaan daerah. Menurutnya, rasionalisasi kegiatan di APBD Perubahan nanti sudah tidak bisa dihindarkan. Kondisi ini juga sudah pasti akan mengancam banyak kegiatan dimasing-masing OPD.

“Kita tahu, penerimaan ditriwulan pertama tidak mencapai target. Bahkan ada dari sektor pajak rokok yang belum masuk ke kas daerah,” papar Rudy.

Pembina Ikatan Tionghoa Muda (ITM) Provinsi Kepri tersebut memprediksikan, APBD Kepri tahun ini bisa mengalami defisit sekitar 15 persen atau lebih kurang Rp400 miliar. Analisanya itu melihat dengan pergerakan penerimaan daerah saat ini. Masih kata Rudy, kondisi sebenarnya akan terlihat pada saat pembahasan APBD Perubahan nanti.

“Ya kita tunggulah di APBD Perubahan nanti, berapa banyak kegiatan yang akan dirasionalisasi untuk menutupi kebutuhan THR dan tunjangan ASN,” jelas Rudy.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri, Ayub mengatakan APBD Provinsi Kepri sudah memiliki anggaran khusus untuk membayar THR dan gaji ke-13 seluruh PNS dan anggota DPRD Kepri. Adapun alokasi anggarannya sebesar Rp26 miliar tidak mengganggu rencana kegiatan yang sudah ada.

Bahkan Ayub memastikan, THR dan gaji ke-13 ini akan cair sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. THR akan dibayarkan bulan ini. Sementara gaji ke-13 akan cair pada awal Juli mendatang.

“Karena sudah ada di dalam struktur APBD, jadi kita yakin tidak akan menganggu rencana kegiatan yang lain,” ujar Ayub.(jpg)