ilustrasi
foto: putut ariyotejo / batampos.co.id

batampos.co.id – Walikota Batam Muhammad Rudi mengatakan akan tetap membayar gaji ke 13 PNS Pemko Batam yang nilainya lebih dari Rp 50 miliar. Ia memastikan akan menunda puluhan kegiatan yang sudah sempat masuk dan dibahas dalam APBD 2018.

“Kita (kami, red) akan segera merapatkan ini. Yang jelas puluhan kegiatan akan ditunda. Bisa saja proyek yang ditunda, tetapi yang jelas kegiatan yang langsung untuk kepentingan masyarakat akan tetap jalan,” kata Rudi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Batam, Jumat (29/6).

Walikota mengatakan semua kegiatan di dinas pendidikan, dan kesehatan tidak akan terganggu. Tetapi akan memilah beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam prioritas Pemko Batam.

“Bersama dengan OPD kita (kami, red) akan lihat mana kegiatan yang bukan prioritas. Jadi sekarang belum bisa kami pastikan proyek-proyek atau kegiatan apa saja yang ditunda itu,” katanya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho mengatakan bahwa penundaan proyek atau kegiatan untuk menalangi gaji ke 13 ini sah-sah saja. Dan ini sudah beberapa kali dilakukan.

“Penundaan ini bisa saja. Dan sebelumnya juga kan sudah ada beberapa proyek yang ditunda karena anggaran yang minim. Ini nanti akan dibahas di APBD Perubahan,” katanya.

Tetapi ia berharap apa pun kegiatan yang akan ditunda nantinya, tentunya jangan anggaran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas. Mungkin lebih ke berbagai kegiatan yang tidak mendesak.

“Jangan misalnya, sampai kegiatan dinas kesehatan dan pendidikan yang dipangkas atau ditunda. Itu tidak boleh, karena ini kebutuhan masyarakat luas,” katanya.

Anggota komisi III DPRD Kota Batam, Werton, mengatakan, pembayaran gaji ke 13 memang harus dibayarkan atas perintah pusat. Pengurangan proyek menjadi opsi yang dilakukan untuk menutupi anggaran untuk pembayaran gaji ke 13 tersebut. Tetapi itu akan terjadi kalau memang pendapatan Pemko Batam masih minim di tahun ini.

“Kalau memang pendapatan masih minim, maka harus ada kegiatan atau proyek yang dihold. Tapi kalau memang ada uang dari pendapatan, tidak perlu,’ katanya.

Tetapi jika, pendapatan minim, maka kegiatan atau proyek yang akan ditunda adalah kegiatan atau proyek yang tidak terlalu mendesak.

“Jadi kita (kami, red) akan lihat nanti di APBD Perubahan. Kegiatan yang tidak terlalu mendesak bisa ditunda dulu,’ katanya. (ian)

Respon Anda?

komentar