batampos.co.id – Hiruk-pikuk pemilihan kepala daerah menyedot perhatian, waktu, dan fokus banyak anggota legislatif. Akibatnya, banyak agenda sidang pembahasan berbagai program, perda, anggaran, maupun fungsi legislasi lainnya banyak tertunda.

Iklan

Salah satunya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2019.“Pilkada sudah rampung, sudah waktunya teman-teman kembali ke kantor untuk menggesa beragam pekerjaan legislasi yang ada,” ujar Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjungpinang, Ade Angga, Jumat (29/6).

Sebelumnya, para anggota dewan di DPRD Tanjungpinang sudah berkomitmen agar tidak ada pekerjaan yang terbengkalai. “Itu jelas. Kami juga harus tetap fokus dengan kerja di dewan,” tegasnya, Jumat (29/6).

Dalam waktu dekat, kata Angga, pekerjaan seperti pembahasan rancangan peraturan daerah akan kembali dilanjutkan. Kata dia, sudah ada beberapa ranperda yang siap untuk dibahas. “Untuk jelas butir-butir ranperdanya, saya lupa. Tetapi memang pekerjaan kami tidak terbengkalai kok. Bahkan sudah ada pansus (panitia khusus) yang terbentuk, jadi tinggal dilakukan pembahasan,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Satu yang akan menjadi bahasan utama dalam waktu dekat ini, kata Angga, adalah pembahasan draf ranperda kebijakan umum anggaran murni APBD 2019. Menurutnya, sejauh ini tahapan pembahasan ini masih berada di trek yang semestinya. “Bahkan kami juga sudah surati Pak Pj Wali Kota untuk pembahasan KUA-PPAS agar pengesahannya nanti bisa tepat waktu,” bebernya. (aya)